Sukabumi Update

PDIP Bilang Tak Ada Ruang untuk Menunda Pemilu 2024

SUKABUMIUPDATE.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut hasil Lembaga Survei Indonesia atau LSI semakin mengukuhkan sikap partainya menolak usul penundaan Pemilu 2024 yang berimplikasi pada perpanjangan masa jabatan presiden.

Hasil survei LSI menunjukkan mayoritas masyarakat menolak usul tersebut dengan alasan apa pun. "Dari survei LSI sangat jelas dan tidak perlu diragukan, PDIP kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu. Baik dengan alasan ekonomi, pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara," kata Hasto dalam diskusi daring, Kamis, 3 Maret 2022, dikutip dari Tempo.

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali mengemuka setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar melontarkan ide penundaan Pemilu hingga 2027. Ia beralasan Indonesia masih dalam kondisi pemulihan ekonomi karena pandemi sehingga mengusulkan Pemilu ditunda. Setelahnya, beberapa ketua partai pendukung pemerintah juga menyampaikan pendapat senada.

photoSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. - (pdiperjuangan.id)

Hasto menyebut, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan. Meski transisi kekuasaan akan terjadi di masa pandemi, kata Hasto, keberlangsungan pemerintahan tetap berlanjut karena berjalannya roda pemerintahan tidak ditentukan orang per orang.

Proyeksi Indonesia menuju 2045, kata dia, juga sudah ditetapkan dalam garis besar haluan negara atau GBHN. "Jadi negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tapi oleh suatu haluan yang menyerap kehendak rakyat," ujar Hasto.

Direktur LSI Djayadi Hanan membeberkan, sekira 68-71 persen warga menolak perpanjangan masa jabatan presiden baik karena alasan pandemi, pemulihan ekonomi akibat pandemi, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Mayoritas warga juga lebih setuju bahwa pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 harus tetap diselenggarakan meski masih dalam kondisi pandemi (64 persen), ketimbang harus ditunda karena alasan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi (26,9 persen). Jadi wacana ini sebaiknya diakhiri dan kembali ke jadwal pemilu yang sudah ditetapkan," ujar dia.

SUMBER: TEMPO

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERPOPULER
BERITA TERKINI