Penulis: Kang Warsa
Pemekaran wilayah Bacile menjadi bagian dari Pemerintah Kota Sukabumi membawa dampak signifikan tidak hanya pada perluasan wilayah perkotaan dan sosial kultural, tetapi juga menimbulkan isu baru tentang proyeksi pusat perkotaan di masa depan. Kecamatan Cibeureum, dalam wacana ini, dipertimbangkan untuk dijadikan pusat perkantoran Pemerintah Kota Sukabumi.
Proses menuju menjadi pusat perkotaan membutuhkan waktu, terutama untuk membangun infrastruktur perekonomian dan pendidikan. Meskipun demikian, rencana menjadikan Cibeureum sebagai pusat perkantoran dianggap masuk akal dengan syarat adanya kemauan politik dan anggaran yang memadai. Diperkirakan diperlukan anggaran sekitar Rp. 300-500 miliar, seperempat dari APBD Kota Sukabumi, untuk memindahkan kantor pemerintah.
Pemindahan pusat perkantoran diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan publik, keterhubungan antar lembaga, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jika infrastruktur dan fitur pendukungnya dikelola dengan baik, masyarakat akan lebih mudah mengakses kantor pemerintah dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu yang telah menjadi bagian dari Kota Sukabumi sejak dua setengah dekade lalu, menunjukkan perkembangan signifikan dalam infrastruktur kehidupan urban. Pemerintah Kota Sukabumi mengadopsi strategi pembangunan inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan memastikan bahwa pembangunan merata di seluruh wilayah kota.
Pembangunan di wilayah pemekaran ini bukan hanya mencakup sektor perdagangan, tetapi juga sektor pemukiman, perekonomian, dan pendidikan. Meski demikian, masih terdapat tantangan dan hambatan yang perlu diatasi agar ketiga kecamatan ini dapat benar-benar menjadi wilayah perkotaan yang memiliki identitas kuat.
Proyeksi Cibeureum Sebagai Pusat Perkantoran
Salah satu isu pembicaraan di Kota Sukabumi adalah rencana pemindahan pusat pemerintahan ke Kecamatan Cibeureum. Rencana ini bukan tanpa dasar, sebab Cibeureum telah lama diidentifikasi sebagai lokasi potensial untuk menjadi pusat perkantoran baru oleh Dinas PUTR. Keberadaan kampus Institut Pertanian Bogor di wilayah ini juga memberikan dampak positif pada sektor ekonomi lokal.
Pemindahan pusat pemerintahan ke Cibeureum diharapkan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Namun, untuk mewujudkan proyeksi ini, keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting. Pembebasan lahan, pembangunan yang profesional, dan pemanfaatan pusat perkantoran secara optimal juga menjadi kunci keberhasilan proyeksi ini.
Isu pemindahan pusat pemerintahan tidak hanya melibatkan perubahan fisik, tetapi juga menciptakan perubahan sosial di masyarakat. Perubahan ini terlihat dari pergeseran struktur sosial, fungsi sosial, dan budaya sosial. Dengan perencanaan dan pelaksanaan yang cermat, proyeksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan Kota Sukabumi secara keseluruhan.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah