Penulis : Sandy Syafrudin Nina, anak muda yang mengamati kebijakan politik
Di balik pembentukan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat (BP3R), sedang berlangsung sebuah pergeseran tektonik dalam arsitektur kekuasaan Indonesia modern. Penunjukan Fahri Hamzah sebagai nakhoda utama oleh Hashim Djojohadikusumo bukanlah sekadar rotasi birokrasi biasa. Ini adalah sebuah dekonstruksi radikal terhadap sistem yang telah membelenggu hak dasar warga melalui hegemoni modal.
Namun, di kedalaman narasi ini, terdapat sebuah "Perang Sunyi" yang telah lama mendidih antara dua faksi besar: Faksi Maruarar Sirait dan Faksi Fahri Hamzah.
Benturan Mazhab "Ara" vs "Fahri"
Secara historis, Maruarar Sirait (Ara) mewakili simbol kedekatan dengan barisan pengembang raksasa melalui pendekatan Tekno-Kapitalis Utilitarian. Dalam rekam jejaknya, Ara cenderung melihat percepatan pembangunan sebagai fungsi dari konsolidasi modal besar—sebuah pendekatan top-down yang memuja efisiensi mekanis namun sering kali mengabaikan distribusi kedaulatan ekonomi daerah.
Di sisi lain, Fahri Hamzah hadir sebagai Antitesis Dialektis. Ketegangan keduanya berakar pada perbedaan fundamental dalam memandang "Tanah Rakyat". Jika faksi Ara melihat lahan sebagai komoditas yang harus diserahkan kepada "tangan-tangan ahli" (konglomerat), Fahri—dengan latar belakang aktivisme kedaulatannya—melihat lahan sebagai basis perlawanan dan kemandirian rakyat. Perseteruan dingin ini memuncak pada perebutan pengaruh mengenai siapa yang paling berhak mengeksekusi visi perumahan nasional: mereka yang melayani investor, atau mereka yang mengaktifkan rakyat?
Manuver "Sirkuit Pemutus" Hashim Djojohadikusumo
Langkah Pak Hashim menaruh Fahri di BP3R adalah sebuah Geopolitik Internal yang sangat tajam. Dengan menunjuk Fahri, Hashim secara efektif mengirimkan sinyal bahwa era "Lobi Karpet Merah" untuk pengembang raksasa yang sering dikaitkan dengan jaringan Ara kini memiliki lawan tanding yang sepadan. Fahri bukan sekadar teknokrat; ia adalah "singa penjaga" konstitusi yang akan memastikan bahwa anggaran 3 Juta Rumah tidak hanya berputar di antara sepuluh naga properti Jakarta.
Baca Juga: 10 Penyebab Perut Buncit, dari Faktor Hormonal hingga Pola Tidur
Dekonstruksi Oligopoli Lahan melalui Redistribusi Aset
Pasar perumahan Indonesia telah lama terjebak dalam struktur oligopolistik. Segelintir raksasa properti menguasai cadangan lahan (land bank) strategis. Poin ini menegaskan bahwa BP3R, di bawah otoritas Fahri, hadir untuk melakukan intervensi negara guna menghancurkan konsentrasi lahan tersebut. Lahan negara yang selama ini "dikunci" oleh spekulan akan dialihkan secara paksa menjadi fungsi sosial.
Kehormatan melalui Keadilan Ruang (Spatial Justice)
BP3R secara tegas menolak paradigma unit mikro 18 m2 yang sering kali dipromosikan oleh faksi utilitarian karena murah dan cepat dibangun. Dalam kacamata sosiologi perkotaan, hunian sekecil itu adalah bentuk penindasan ruang. Fokus Fahri adalah Keadilan Ruang, menjamin standar luas bangunan yang memanusiakan manusia guna menciptakan ekosistem domestik yang sehat bagi pertumbuhan kognitif generasi masa depan.
Re-engineering Peran Pengusaha Daerah
Inilah poin di mana "Perang Sunyi" dimenangkan oleh rakyat. Melalui teori Pertumbuhan Endogen, proyek besar ini didefragmentasi menjadi ribuan unit kerja yang wajib dieksekusi oleh kontraktor lokal. Strategi ini memutus monopoli korporasi pusat yang selama ini mendominasi proyek pemerintah, memastikan pengusaha daerah naik kelas menjadi aktor utama pembangunan.
Pemanfaatan Institutional Memory sebagai Instrumen Defensif
Fahri tahu persis di mana "ranjau" regulasi diletakkan oleh para pelobi yang sering bermain di belakang layar. Kapasitas ini krusial untuk melakukan deregulasi terhadap hambatan-hambatan birokrasi yang selama ini sengaja diciptakan untuk memelihara praktik rente tanah dan korupsi perizinan yang sistemik.
Kemandirian Finansial melalui Arsitektur Danantara
Melawan potensi sabotase dari lobi perbankan yang terafiliasi dengan elit modal lama, BP3R mengunci pendanaan melalui Danantara. Integrasi ini menciptakan perisai finansial yang memastikan likuiditas proyek tetap terjaga dari fluktuasi pasar yang dimanipulasi kepentingan politik faksi lawan.
Transparansi Radikal: Implementasi Blockchain dalam Tata Kelola Lahan
Sebagai solusi atas karut-marut mafia tanah, BP3R akan mengimplementasikan sistem Digital Audit berbasis blockchain. Poin ini menekankan kepastian hukum absolut; setiap alokasi unit akan tercatat dalam buku besar digital yang terdesentralisasi, menutup celah bagi manipulasi data oleh kekuatan uang maupun oknum birokrasi.
Integrasi Vertical Supply Chain dan Multiplier Effect
Kebijakan ini mewajibkan serapan material konstruksi dari produsen daerah. Secara makroekonomi, ini menciptakan Multiplier Effect yang signifikan, memastikan kekayaan tidak kembali menguap ke Jakarta, melainkan menetap dan berputar di saku rakyat di pelosok Nusantara.
Baca Juga: Target Tanam Padi 2,4 Juta Hektare, Distanhorti Jabar Gandeng SIPETAPA Siapkan Benih Unggul
Rumah sebagai Pilar Kontrak Sosial
Di bawah kepemimpinan Fahri Hamzah, rumah dikembalikan pada esensi konstitusionalnya sebagai hak asasi manusia, bukan sekadar komoditas pasar spekulatif. Ini adalah janji suci untuk melakukan re-negosiasi kontrak sosial antara negara dan rakyat, di mana negara hadir secara fisik melalui atap yang kokoh dan terhormat bagi setiap keluarga Indonesia.
Referensi jurnal:
- Keadilan Spasial dalam Penyediaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (penulis: S. Sunarti, jurnal Ruang, Universitas Diponegoro).
- Analisis Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah (penulis: M. J. Affandi, jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik)
- Problematika Mafia Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya Melalui Transformasi Digital (penulis: A. S. Utama, Jurnal Hukum dan Peradilan).
Odu'olo
Editor : Syamsul Hidayat