Oleh: Hamidah, M. pd
Praktisi pendidikan
Konflik antara United States dan Iran tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan serangan militer, balasan roket, atau eskalasi keamanan regional. Di balik dinamika itu, terdapat pertarungan yang jauh lebih mendasar, yakni pertarungan terhadap model kekuasaan yang dianut Iran sejak Revolusi 1979: sistem negara teokrasi.
Dalam sistem politik Iran, kekuasaan tertinggi tidak berada di tangan presiden atau parlemen, melainkan di tangan Pemimpin Tertinggi, yaitu Ali Khamenei. Posisi ini bukan hanya simbol keagamaan, tetapi menjadi pusat kendali politik, militer, dan ideologi negara. Oleh karena itu, ketika Amerika melancarkan tekanan keras baik melalui sanksi, operasi intelijen, maupun tindakan militer terbatas yang sesungguhnya disasar bukan sekadar institusi negara Iran, melainkan fondasi kekuasaan yang menopang sistem teokrasi itu sendiri.
Secara resmi, Amerika hampir selalu menyampaikan bahwa tujuannya adalah menjaga stabilitas kawasan, menahan pengaruh Iran di Timur Tengah, serta mencegah ancaman terhadap kepentingan sekutunya. Namun dalam praktik politik internasional, bahasa diplomatik kerap berbeda dengan tujuan implisit. Melemahkan jaringan militer, melumpuhkan struktur keamanan, dan memutus pengaruh regional Iran pada akhirnya akan bermuara pada satu konsekuensi: melemahkan posisi Pemimpin Tertinggi sebagai pengendali utama negara.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa serangan dan tekanan Amerika tidak secara terbuka bertujuan “menjatuhkan Khamenei”, tetapi diarahkan untuk meruntuhkan pilar-pilar yang membuat sistem kekuasaan Khamenei tetap berdiri. Sasaran sesungguhnya bukan orangnya semata, melainkan sistem yang melahirkan dan mempertahankan kekuasaan tersebut.
Di titik inilah, nama Reza Pahlavi sering muncul dalam wacana internasional. Reza Pahlavi adalah putra dari Shah Iran terakhir sebelum revolusi. Ia hidup di pengasingan dan sejak lama tampil sebagai tokoh oposisi yang secara terbuka menolak sistem Wilayat al-Faqih, yaitu prinsip bahwa negara harus dipimpin oleh otoritas ulama.
Berbeda dengan elite politik Iran saat ini, Reza Pahlavi mengusung gagasan Iran pasca teokrasi: negara yang lebih sekuler, membatasi peran agama dalam struktur negara, dan membuka kembali hubungan strategis dengan Barat. Dalam banyak pernyataannya, ia tidak hanya mengkritik figur Khamenei, tetapi menolak secara mendasar legitimasi sistem teokrasi itu sendiri.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah Reza Pahlavi memang disiapkan Amerika sebagai pengganti rezim Iran?
Secara formal, jawabannya adalah tidak. Hingga hari ini tidak ada pengakuan resmi dari pemerintah Amerika bahwa Reza Pahlavi adalah calon pemimpin yang mereka tunjuk. Amerika sangat berhati-hati untuk tidak tampil seolah-olah menentukan siapa yang harus memimpin Iran, karena pengalaman intervensi rezim di negara lain menunjukkan bahwa strategi semacam itu sering berujung pada kegagalan dan instabilitas berkepanjangan.
Namun, di sisi lain, sulit pula menutup mata bahwa Reza Pahlavi adalah figur yang “nyaman” bagi Barat. Ia tidak membawa agenda Islam politik, bersikap terbuka terhadap Barat, dan memiliki jaringan internasional yang luas. Dalam kacamata geopolitik, ia adalah sosok yang relatif mudah diterima oleh Washington dan sekutunya.
Akan tetapi, kedekatan politik dan ideologis tidak otomatis berarti hubungan komando. Yang lebih tepat disebut adalah adanya irisan kepentingan. Amerika ingin melemahkan sistem teokrasi Iran, sementara Reza Pahlavi ingin menggantinya dengan sistem baru. Keduanya bergerak di jalur yang searah, tetapi tidak berada dalam satu struktur kendali.
Lebih penting lagi, faktor penentu bukan berada di Washington atau di ruang konferensi internasional, melainkan di dalam Iran sendiri. Reza Pahlavi hingga kini tidak memiliki basis massa yang kuat dan terorganisir di dalam negeri Iran. Struktur militer, aparat keamanan, serta birokrasi negara masih sangat dipengaruhi oleh ideologi lama. Dalam kondisi seperti ini, sangat kecil kemungkinan satu tokoh dari luar negeri dapat langsung tampil sebagai pemimpin pengganti.
Karena itu, bila suatu hari sistem teokrasi Iran benar-benar runtuh, skenario yang paling realistis bukanlah penobatan satu figur seperti Reza Pahlavi, melainkan munculnya pemerintahan transisi yang bersifat kolektif, penuh tarik-menarik, dan rawan konflik internal.
Pada akhirnya, serangan dan tekanan Amerika terhadap Iran harus dibaca sebagai upaya jangka panjang untuk mengubah keseimbangan kekuasaan, bukan sebagai proyek cepat mengganti seorang pemimpin dengan figur baru. Reza Pahlavi memang memiliki visi yang sejalan dengan kepentingan Barat dalam menolak teokrasi, tetapi perannya lebih tepat dipahami sebagai aktor politik yang mencoba memanfaatkan peluang sejarah, bukan sebagai boneka yang digerakkan langsung oleh Amerika.
Dalam perspektif yang lebih luas dan juga lebih jernih konflik ini menunjukkan satu hal: perubahan rezim tidak pernah hanya soal menjatuhkan seorang tokoh, melainkan tentang meruntuhkan sebuah sistem, membongkar jaringan kekuasaan, dan menghadapi kenyataan bahwa masa depan sebuah bangsa pada akhirnya tetap ditentukan oleh dinamika rakyat dan elite di dalam negeri itu sendiri.
Editor : Ikbal Juliansyah