Oleh: Hamidah,M.Pd
Praktisi Pendidikan
Selama ini, bagi banyak pemilik kendaraan bekas, membayar pajak tahunan bukan sekadar kewajiban, melainkan juga sumber kerepotan. Syarat administrasi yang mengharuskan penggunaan KTP pemilik pertama sering menjadi penghalang yang terasa tidak masuk akal. Kendaraan sudah berpindah tangan, dipakai setiap hari, dirawat, bahkan menjadi alat mencari nafkah—tetapi urusan pajaknya masih terikat pada masa lalu yang sulit dijangkau. Tidak sedikit orang akhirnya menunda, bahkan menyerah untuk membayar pajak, bukan karena tidak mau, tetapi karena merasa prosedurnya terlalu rumit.
Karena itu, ketika muncul kebijakan yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan cukup menggunakan KTP pemilik baru, saya merasakan kelegaan yang nyata. Rasanya seperti ada tembok yang selama ini berdiri tinggi, tiba-tiba diruntuhkan. Hal yang seharusnya sederhana membayar kewajiban sebagai warga negara akhirnya kembali menjadi sederhana.
Kebijakan ini terasa manusiawi. Ia melihat kenyataan di lapangan: bahwa kendaraan bekas sangat banyak jumlahnya, dan tidak semua orang mampu atau sempat mengurus balik nama yang biayanya tidak sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, orang sering dihadapkan pada kebutuhan yang lebih mendesak: biaya rumah tangga, pendidikan anak, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lain. Dalam kondisi seperti itu, prosedur yang panjang dan mahal sering kali membuat urusan administrasi kendaraan menjadi tertunda tanpa batas.
Baca Juga: Poligami: Antara Hukum Ilahi dan Kegagalan Manusia Berlaku Adil
Dengan adanya kemudahan ini, saya justru merasa lebih terdorong untuk taat. Membayar pajak tidak lagi terasa seperti beban yang menakutkan, melainkan kewajiban yang wajar. Ada rasa lega setiap kali memikirkan bahwa prosesnya tidak lagi berbelit-belit. Ada juga rasa bangga karena bisa berkontribusi secara langsung pada pemasukan daerah, tanpa harus melewati hambatan administratif yang melelahkan.
Lebih dari itu, kebijakan ini mengingatkan bahwa kepatuhan sering kali tumbuh dari kemudahan. Ketika negara mempermudah warganya untuk berbuat benar, banyak orang dengan sendirinya akan memilih jalan yang benar itu. Kemudahan bukan berarti mengabaikan aturan, tetapi justru menjadi jembatan agar aturan dapat dijalankan dengan lebih nyata.
Bagi saya pribadi, perubahan ini menghadirkan perasaan yang sederhana namun bermakna: rasa dihargai sebagai warga yang ingin patuh. Tidak ada lagi rasa takut atau malas memikirkan pajak kendaraan. Yang ada justru keinginan untuk segera menunaikan kewajiban, karena prosesnya kini terasa masuk akal.
Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal pajak kendaraan. Ia juga tentang bagaimana kebijakan publik bisa menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat. Tentang bagaimana sesuatu yang kecil seperti kemudahan administrasi dapat menumbuhkan kepercayaan dan semangat untuk ikut berkontribusi. Dan bagi saya, itu adalah perubahan yang patut disyukuri.
Editor : Ikbal Juliansyah