Oleh : M. Rijal Amirulloh, Dosen Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI)
Peta politik Indonesia menyuguhkan pemandangan yang menarik pada pertengahan 2026. Hasil survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 5 sampai 19 Juli 2026 memperlihatkan pergeseran dukungan publik yang cukup tajam. Bila pemilihan presiden digelar saat survei berlangsung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memimpin dengan dukungan 35 persen, sedangkan Presiden Prabowo Subianto berada di posisi kedua dengan 14,5 persen. Di bawah keduanya menyusul Anies Baswedan 8,2 persen, Gibran Rakabuming Raka 7,7 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 4,9 persen, Ganjar Pranowo 4,2 persen, dan Mahfud MD 4 persen.
Angka itu menjadi lebih bermakna ketika dilihat pergerakannya. Pada November 2025, elektabilitas Prabowo masih berada di kisaran 34,9 persen. Dalam waktu sembilan bulan, dukungan terhadapnya menyusut lebih dari separuh. Pada periode yang sama, dukungan kepada Dedi Mulyadi justru naik dari 19,7 persen menjadi 35 persen. Dalam simulasi dua nama, jaraknya bahkan lebih lebar, yakni Dedi 59 persen berbanding Prabowo 28,3 persen. Pergeseran sebesar ini tidak muncul begitu saja.
Pertanyaannya, apa yang menggerakkan pemilih berpindah? Di sinilah data SMRC memberi petunjuk yang jelas. Lembaga tersebut mencatat penurunan elektabilitas Prabowo terjadi seiring memburuknya evaluasi publik atas kinerja pemerintah, kondisi ekonomi, kondisi politik, penegakan hukum, serta dua program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Tingkat kepuasan atas pemerintahan Prabowo pun tercatat turun ke sekitar 51 persen pada survei yang sama.
Baca Juga: Memahat Jiwa di Balik Bangku Sekolah: Ketika Guru Inspiratif Mendobrak Kaku Kurikulum
Yang lebih meyakinkan adalah tabulasi silang dalam laporan itu. Dukungan pemilih terbelah mengikuti persepsi mereka terhadap keadaan negara. Warga yang menilai kondisi ekonomi sangat baik mayoritas tetap memilih Prabowo, sekitar 78 persen. Sebaliknya, warga yang menilai ekonomi buruk berpindah ke Dedi Mulyadi hingga 83 persen. Pola yang sama muncul pada penilaian atas penegakan hukum, ketika mereka yang menganggap hukum berjalan buruk memberikan dukungan lebih dari 80 persen kepada figur alternatif. Hubungan ini signifikan secara statistik, bukan sekadar kebetulan. Artinya, semakin dalam kekecewaan publik terhadap keadaan, semakin besar kecenderungan mereka mencari sosok pengganti.
Inilah inti persoalannya. Perpindahan dukungan yang terekam bukan soal kejenuhan pada satu nama, melainkan respons terhadap penilaian publik atas jalannya pemerintahan. Ketika kepercayaan terhadap keadaan menurun, wajar bila masyarakat mulai melirik figur di luar petahana.
Temuan ini pun bukan hasil satu lembaga. Indikator Politik Indonesia pada Juli 2026 juga menempatkan Dedi Mulyadi di posisi teratas, meski dengan metodologi, jumlah sampel, dan bentuk simulasi yang berbeda. Ketika dua lembaga independen sampai pada arah yang sama, hasilnya lebih layak dipercaya daripada sekadar riak sesaat. SMRC bahkan menegaskan bahwa pola hubungan antara memburuknya kondisi makro dan turunnya dukungan petahana konsisten dengan hasil studi perilaku memilih di Indonesia selama dua dekade terakhir.
Sekalipun demikian, angka survei perlu dibaca dengan proporsional. Survei SMRC melibatkan 749 responden dengan margin kesalahan sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Data ini menggambarkan pilihan publik seandainya pemilihan digelar pada saat survei, bukan ramalan atas pemilu yang masih jauh dan sangat dinamis. Dari kubu petahana, elite Partai Gerindra menanggapi bahwa hasil survei bisa naik dan turun serta merupakan hal yang wajar.
Argumen itu tidak sepenuhnya keliru. Namun perlu dibedakan antara fluktuasi acak dan tren yang konsisten. Yang terjadi pada elektabilitas Prabowo bukan sekadar goyangan angka, melainkan penurunan berkelanjutan yang berjalan seiring dengan memburuknya sejumlah indikator sekaligus dalam kurun beberapa bulan. Kombinasi seperti ini sulit dijelaskan hanya sebagai kebetulan statistik.
Pesan yang bisa dipetik dari data ini sebenarnya sederhana. Dukungan publik tidak diberikan secara permanen. Ia dipinjamkan selama pemerintah dinilai mampu menjaga keadaan tetap baik, dan ditarik ketika penilaian itu memudar. Bila persepsi atas ekonomi, politik, dan penegakan hukum terus membaik, arah tren dapat berbalik. Bila tidak, ruang bagi figur alternatif akan semakin terbuka. Politik, pada akhirnya, adalah soal kepercayaan yang harus dirawat setiap hari.
Editor : Syamsul Hidayat