Oleh: Nasyith Majidi (Social Business Activist)
Di republik ini, Menteri Keuangan ternyata mirip ban serep. Penting ketika mobil bocor, tetapi bisa diganti sebelum perjalanan selesai. Bedanya, ban serep tidak pernah dituduh mengganggu sovereign wealth fund.
Purbaya Yudhi Sadewa dicopot. Suahasil Nazara naik. Berita politik menyebutnya reshuffle. Pasar menyebutnya sinyal. Saya menyebutnya: Perebutan kemudi ekonomi negara.
Selama ini kita diajari bahwa ekonomi Indonesia punya dua tangan: APBN dan Bank Indonesia. Tahun 2026 muncul tangan ketiga bernama Danantara. Masalahnya, tiga tangan ini memegang setir yang sama.
Kementerian Keuangan mengurus pajak, utang, subsidi, gaji ASN, makan bergizi, sampai cicilan masa depan. Bank Indonesia menjaga rupiah supaya tidak masuk ICU setiap kali dolar batuk. Danantara datang dengan misi yang jauh lebih glamor: mengelola ribuan triliun aset negara agar Indonesia punya “mesin uang” seperti Temasek atau GIC Singapura.
Baca Juga: Lonjakan Pasien IGD: ISPA Mendominasi Kasus Kesehatan di Kota Sukabumi
Masalah muncul ketika APBN mulai lapar.
Lalu terdengar suara dari Kementerian Keuangan: Danantara diminta menyetor laba Rp120 triliun. Danantara menjawab sopan, “Belum pernah dibahas.” Dua institusi negara berbicara di depan publik seperti dua anggota keluarga yang baru tahu isi warisan lewat televisi. Polemik itu langsung mengirim pesan yang tidak enak kepada investor: kalau pemerintah sendiri berbeda cerita, siapa yang sedang memegang buku kas negara?
Di sinilah saya mulai curiga. Purbaya bukan jatuh karena Rp120 triliun. Ia jatuh karena Rp120 triliun membuka tirai panggung.
Selama beberapa bulan terakhir, APBN terlihat seperti dompet yang dipaksa menghadiri terlalu banyak pesta. Program strategis bertambah, belanja meningkat, penerimaan tidak tumbuh secepat harapan. Jalan tercepat adalah mencari uang di halaman belakang: dividen BUMN, laba Danantara, atau rekayasa ruang fiskal.
Tetapi Danantara dibentuk bukan untuk menjadi ATM negara. Kalau setiap APBN seret lalu laba Danantara ditarik, maka sovereign wealth fund berubah menjadi sovereign cash advance.
Ironinya, Presiden Prabowo sedang membangun dua mimpi sekaligus. Di satu sisi ingin negara lebih agresif berinvestasi. Di sisi lain ingin APBN tetap kuat membiayai program populis. Dua mimpi itu membutuhkan uang yang sama.
Baca Juga: Bukan Vietnam, Thailand atau Malaysia, Ini Lawan Terberat Timnas Indonesia Menurut John Herdman
Lalu datang Whoosh. Dulu dijanjikan bukan beban APBN. Kini utangnya dipindahkan ke ekosistem pemerintah melalui skema yang lebih halus. Di Indonesia, utang memang tidak pernah hilang. Ia hanya pindah alamat. Seperti tamu Lebaran yang selesai makan di rumah depan lalu pindah ke rumah belakang. Rumahnya tetap keluarga sendiri.
Karena itu saya membaca pencopotan Purbaya sebagai pesan politik ekonomi, bukan sekadar evaluasi kinerja. Pesannya sederhana tetapi mahal: “APBN harus kembali dipercaya.”
Menariknya, Suahasil Nazara tidak membuka pidato pertama dengan janji pertumbuhan 8 persen. Ia berbicara tentang kredibilitas APBN, disiplin fiskal, dan komunikasi kebijakan. Itu bukan kalimat sambutan. Itu diagnosis.
Jadi pertanyaan terbesar hari ini bukan mengapa Purbaya dicopot. Pertanyaannya adalah: Apakah Indonesia masih dipimpin oleh Menteri Keuangan, atau kini sedang memasuki era ketika kekuasaan fiskal harus bernegosiasi setiap hari dengan kekuasaan modal negara bernama Danantara?
Baca Juga: 54 Pelajar SMAN 1 Ciracap Rekam KTP-el Lewat Layanan Jemput Bola Dukcapil Sukabumi
PRABOWO, DANANTARA, CHINA, DAN BUMN
Siapa yang Diuntungkan dari Pencopotan Purbaya?
Kalau sebelumnya kita bertanya siapa yang memegang setir ekonomi Indonesia, sekarang pertanyaannya lain: siapa yang sekarang duduk di kursi belakang sambil memegang peta?
Purbaya sudah turun dari mobil. Suahasil masuk menggantikannya. Tetapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa yang berubah hanya sopir. Bisa jadi yang berubah adalah rute perjalanan.
Purbaya meninggalkan tiga pekerjaan yang sangat menarik: APBN yang harus dijaga, Danantara yang sedang mencari bentuk, dan Whoosh yang utangnya tiba-tiba menemukan rumah baru di lingkungan Kementerian Keuangan.
Kebetulan? Tentu. Dalam politik ekonomi, semua selalu kebetulan sampai hasil akhirnya terlihat.
Yang pertama kemungkinan besar diuntungkan adalah Presiden Prabowo. Bukan karena Presiden mendapatkan Menteri Keuangan yang lebih patuh. Itu terlalu sederhana. Melainkan karena pergantian ini membuka kesempatan melakukan reset. Suahasil adalah teknokrat lama Kemenkeu, pernah menjadi wakil Sri Mulyani, dan sejak hari pertama sudah membawa pesan tentang kredibilitas APBN dan disiplin defisit.
Baca Juga: BPJS PBPU Pemkot Sukabumi Bakal di Cut Off? DPRD: Geser Anggaran ke 2027
Dengan kata lain, Presiden mungkin sedang mengatakan kepada pasar: “Tenang, negara masih punya rem.”
Yang kedua adalah Danantara.
Ironisnya, lembaga yang sedang diminta menyetor Rp120 triliun justru mungkin menjadi salah satu pihak yang paling lega melihat Purbaya pergi. Sebab Purbaya telah menjadikan keuntungan Danantara sebagai calon “bantalan fiskal”, bahkan ketika Danantara masih keberatan.
Ini bukan soal Danantara boleh atau tidak memberikan uang kepada negara. Tentu boleh. Persoalannya adalah berapa yang diberikan setelah cadangan risiko, kebutuhan investasi, dan akumulasi modal diperhitungkan. Kalau seluruh keuntungan dipandang sebagai uang yang siap ditarik, Danantara berisiko berubah dari mesin investasi menjadi dompet darurat APBN.
Dan di sinilah kita sampai kepada pemenang ketiga: BUMN.
Mengapa? Karena selama ini BUMN berada di bawah bayang-bayang dua kebutuhan yang sering bertabrakan: harus menghasilkan keuntungan sekaligus harus menjalankan tugas negara. Danantara seharusnya menjadi mesin yang membuat keduanya lebih rasional.
Tetapi ketika Kemenkeu membutuhkan uang, BUMN kembali berpotensi dipandang sebagai ladang dividen. Padahal modal yang ditarik hari ini adalah modal yang tidak bisa bekerja besok.
Baca Juga: UMMI Kembangkan Prototipe Sampo Herbal Antiketombe Berbasis Seledri dan Jahe
Lalu ada pemain yang tidak pernah benar-benar meninggalkan meja: China.
Whoosh adalah pengingat bahwa China bukan sekadar investor atau kreditur. China adalah bagian dari struktur pembiayaan strategis Indonesia. Proyek senilai sekitar USD7,3 miliar itu memiliki pinjaman sekitar USD4,5 miliar dari China Development Bank. Setelah restrukturisasi, tenor pinjaman diperpanjang hingga 80 tahun. Mulai pertengahan September, kendali 60 persen saham Indonesia akan berpindah dari konsorsium BUMN ke entitas pemerintah di bawah Kemenkeu, sementara pihak China tetap memegang 40 persen.
Jadi lucu juga kalau kita mengatakan, “APBN tidak menanggung Whoosh.”
Secara teknis mungkin benar. Tetapi secara ekonomi, kewajibannya sekarang pindah ke entitas pemerintah yang berada di bawah Kemenkeu. Purbaya sendiri mengatakan SMV (Special Mission Vehicle) akan menanggung utang tersebut, dengan pembayaran diharapkan berasal dari kemampuan finansial SMV dan operasi Whoosh.
Ini namanya tidak memakai uang APBN, tetapi tetap memakai tangan negara. Dalam bahasa birokrasi, itu disebut financial engineering. Dalam bahasa rakyat, kira-kira: utang pindah kamar.
Baca Juga: Dugaan Suap HGB, Bos Summarecon Ikut Terjaring OTT KPK di BPN Kabupaten Bogor
Maka siapa yang paling dirugikan?
Mungkin justru Purbaya sendiri. Ia datang sebagai Menteri Keuangan yang berani dan agresif, tetapi pergi tepat ketika dua persoalan terbesar, Danantara dan Whoosh, sedang berada di meja Kemenkeu.
Namun ada pihak lain yang lebih penting: institusi negara!
Karena terlalu sering mengganti Menteri Keuangan membuat pasar belajar satu hal yang berbahaya: Jangan terlalu percaya pada siapa yang sedang duduk di kursi Menteri, karena kursinya sendiri ternyata punya roda.
Dan inilah risiko terbesar Prabowo. Kalau pergantian Purbaya berhasil mengembalikan kredibilitas fiskal, Presiden menang. Kalau Danantara kembali tenang, Presiden menang. Kalau Whoosh selesai tanpa menggerus APBN, Presiden menang.
Tetapi kalau setelah semua itu pasar masih bertanya-tanya siapa yang sebenarnya mengendalikan fiskal, investasi negara, BUMN, dan hubungan ekonomi dengan China, maka kita bukan sedang menyelesaikan masalah.
Kita hanya sedang mengganti pemain dalam pertunjukan yang sama. Dan pertunjukan berikutnya akan jauh lebih mahal: 2027–2028. Sebab saat itulah kita akan tahu apakah Indonesia berhasil melakukan stabilization, masuk ke fiscal stress, atau terpaksa melakukan restructuring.
Dan kalau Anda ingin tahu mana dari tiga jalan itu yang paling mungkin, jangan beranjak. Di situlah cerita sebenarnya dimulai!
Baca Juga: Warga Miskin Desil 9, BPS Kota Sukabumi Sebut Data Bersifat Relatif: Bukan Hasil Sensus Ekonomi 2026
2027–2028: TIGA JALAN INDONESIA
Stabil, Terjepit, atau Bongkar Mesin?
Setelah Menteri Keuangan diganti, rupanya masalah ekonomi Indonesia tidak ikut resign. Justru sekarang masalahnya lebih menarik. Tahun 2027 pemerintah merancang belanja negara Rp4.097 triliun, pendapatan Rp3.426 triliun, defisit 2,40 persen PDB, pertumbuhan ditargetkan 6 persen, dan rupiah diasumsikan Rp17.500 per dolar. Angka-angka ini terlihat gagah di atas kertas. Masalahnya, kertas belum pernah diminta membayar utang. Maka saya melihat 2027–2028 punya tiga kemungkinan.
SKENARIO PERTAMA: STABILISASI: Probabilitas 50 persen.
Suahasil berhasil mengembalikan disiplin fiskal. Defisit tetap di bawah 3 persen. Danantara dan Kemenkeu berdamai, bukan dalam arti Danantara menyerahkan seluruh uangnya, tetapi keduanya menemukan formula pembiayaan yang masuk akal. Pemerintah memperbaiki penerimaan pajak, mengendalikan subsidi, dan program besar Prabowo mulai menghasilkan multiplier ekonomi.
Ini skenario paling sehat. Indonesia tetap tumbuh sekitar 5–6 persen, rupiah relatif stabil, dan rating kembali dipercaya. Danantara benar-benar menjadi engine of growth, bukan ATM of government. Pemerintah sendiri sudah memproyeksikan investasi Danantara 2026–2027 meningkat dua sampai tiga kali lipat.
Kalau ini terjadi, pencopotan Purbaya akan dikenang sebagai pit stop, bukan kecelakaan.
SKENARIO KEDUA: FISCAL STRESS: Probabilitas 35 persen.
Ini yang lebih mengkhawatirkan. Program pemerintah terus membesar, tetapi penerimaan tidak mengejar. Belanja membengkak, sementara bunga utang sudah mendekati Rp600 triliun dalam APBN 2026.
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Incar Trofi ACL Elite 2026/2027 Bersama Al Nassr, Jadi Kesempatan Terakhir?
Lalu datang Whoosh.
Utangnya sekitar USD7,3 miliar. Memang tenor diperpanjang sampai 80 tahun sehingga cicilan tahunan diperkirakan sekitar Rp1 triliun. Jadi Whoosh sendiri tidak akan membuat APBN langsung bangkrut. Tetapi masalah fiskal bukan hanya besar-kecil cicilan tahun ini. Masalahnya adalah berapa banyak kewajiban masa lalu yang pelan-pelan pindah ke negara.
Kalau penerimaan lemah, subsidi membesar, bunga tinggi, dan proyek strategis terus meminta ruang fiskal, pemerintah akan mulai mencari uang ke mana-mana.
Dan ketika pemerintah mulai memandang Danantara sebagai dompet cadangan, kita tahu lampu kuning sudah menyala.
SKENARIO KETIGA: RESTRUCTURING: Probabilitas 15 persen.
Ini bukan berarti Indonesia bangkrut. Jangan lebay!
Restructuring berarti pemerintah terpaksa membongkar ulang cara negara membiayai dirinya sendiri: subsidi dipangkas, pajak diperluas, BUMN direstrukturisasi, proyek ditunda, dividen diatur ulang, Danantara diberi mandat investasi yang lebih ketat, bahkan mungkin sebagian program Prabowo harus diprioritaskan ulang.
Bahasa politiknya tentu tidak akan disebut “krisis”. Mungkin namanya nanti “optimalisasi fiskal terpadu.” Di Indonesia, krisis memang biasanya datang setelah terlebih dahulu diberi nama yang sangat sopan.
Yang membuat saya tidak nyaman adalah posisi Indonesia sekarang sudah mendapat dua lampu kuning dari lembaga rating. Moody’s mempertahankan Baa2 tetapi mengubah outlook menjadi negatif karena menilai kepastian kebijakan dan governance melemah. Fitch juga mempertahankan BBB tetapi mengubah outlook menjadi negatif, dengan alasan meningkatnya ketidakpastian kebijakan dan menurunnya konsistensi serta kredibilitas policy mix.
Baca Juga: Lokomotif Pembangunan di Kabupaten Sukabumi: Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Pariwisata
Jadi, kita belum berada di ruang gawat darurat. Tetapi dokter sudah mulai berkata: “Pak, jangan banyak makan yang berlemak.”
Dan di meja sebelah pemerintah sedang memesan subsidi, proyek strategis, hilirisasi, pertahanan, makan bergizi, dan berbagai program besar lainnya. Itulah sebabnya saya memberi peluang terbesar, 50 persen, kepada stabilisasi.
Indonesia masih punya modal besar: ekonomi besar, sumber daya alam, demografi, pasar domestik, cadangan devisa yang relatif kuat, dan sistem keuangan yang belum kehilangan fondasinya. Bahkan Moody’s sendiri tetap mempertahankan rating Baa2 karena melihat ketahanan struktural tersebut.
Tetapi 35 persen kemungkinan fiscal stress tidak boleh dianggap angka kecil. Karena sejarah ekonomi mengajarkan satu hal yang agak menyebalkan: Negara jarang jatuh karena satu utang. Negara jatuh karena terlalu banyak kewajiban kecil yang pada akhirnya semuanya datang bersamaan!
Dan kalau itu terjadi, Menteri Keuangan siapa pun akan kesulitan.
Purbaya sudah pergi. Suahasil baru masuk. Tetapi yang sedang diuji sesungguhnya bukan Menteri Keuangan. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara membayar mimpi-mimpinya sendiri.
Dan pada 2027–2028, kita akan tahu apakah Indonesia sedang membangun mesin pertumbuhan baru atau sekadar mengecat ulang mesin lama sambil berharap suaranya terdengar lebih halus.
Editor : Ikbal Juliansyah