Oleh: Irwan One Ariefyanto (Wartawan Senior)
Pada 19 November 2026, UU Perampasan Aset akhirnya disahkan. Setelah bertahun-tahun mondar-mandir di meja pembahasan, nasibnya mirip pelamar kerja yang terus dijawab "tunggu kabar selanjutnya". Publik lega. Koruptor, pencuci uang, bandar judi daring, dan penipu investasi diharapkan tak lagi leluasa menikmati hasil kejahatan sambil berjemur di vila dengan kaki selonjoran.
Tapi di tengah tepuk tangan, ada satu tamu penting yang batal hadir: illicit enrichment, alias peningkatan kekayaan secara tidak sah. Namanya sempat tertera di daftar undangan, namun pada hari H, batang hidungnya tidak terlihat.
Bagi pegiat antikorupsi, konsep ini bukan sekadar hiasan pidato. Ia merupakan salah satu instrumen penting yang selama ini diharapkan dapat memperkuat pemberantasan korupsi. Undang-undang tanpa ketentuan ini ibarat pecel lele tanpa sambal: tetap bisa dimakan, tetapi yang bikin orang selalu ingat rasanya tidak ada.
Baca Juga: Larangan Pendakian di Jabar Resmi Dicabut KDM, Gunung Gede Pangrango Masih Ditutup
Bayangkan seorang pejabat dengan gaji resmi yang kalau ditulis di slip hanya cukup untuk cicilan motor dan gorengan bakwan. Tapi laporan kekayaannya memuat rumah mewah di beberapa kota, mobil miliaran, jam tangan yang harganya bikin jam dinding negara merasa minder, plus investasi yang entah dari tabungan atau dari doa ibu. Hartanya melesat jauh meninggalkan gajinya, seperti sepeda motor knalpot bising yang menyalip sepeda angin.
Orang awam pasti bertanya sederhana: ini dari mana? Pertanyaan yang wajar. Tetapi dalam sistem hukum kita saat ini, kekayaan yang tidak masuk akal tidak otomatis membuat negara berhak merampasnya. Aparat tetap harus membuktikan tindak pidana yang menjadi sumber kekayaan tersebut, padahal jejaknya bisa saja sudah dikubur berlapis lewat perusahaan cangkang, rekening perantara, dan transaksi yang sengaja dibuat rumit.
Di sinilah letak pentingnya konsep illicit enrichment. Gagasan dasarnya adalah menyediakan instrumen hukum untuk menindaklanjuti peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara memadai dibandingkan dengan penghasilan sah seseorang. Dalam formulasi tertentu, pemilik kekayaan dapat diwajibkan memberikan penjelasan mengenai asal-usul asetnya, dengan tetap tunduk pada batasan dan perlindungan hukum. Kalau gaji sebulan tidak cukup membeli rumah, sementara aset terus bertambah seperti mi instan yang beranak jadi apartemen, ketimpangan itu semestinya tidak berhenti menjadi bahan gosip tetangga.
Baca Juga: Badan Kehormatan Soal Pelanggaran Etik Kasus Asusila Oknum Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi
Namun, ketentuan tersebut akhirnya tidak masuk ke undang-undang yang disahkan. Pemerintah dan DPR memilih fokus pada mekanisme perampasan, bukan memasukkan ketentuan baru terkait peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan. Alasannya berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak milik, kepastian hukum, dan asas praduga tidak bersalah.
Argumen itu tidak bisa dianggap enteng. Di negara hukum, orang tidak boleh kehilangan hartanya hanya karena gaya hidupnya bikin tetangga iri dan warganet gatal mengetik. Kekuasaan negara untuk mengambil harta warga memang harus dipagari dengan ketat.
Tapi melindungi HAM tidak seharusnya dijadikan alasan untuk melindungi hasil kejahatan. Keduanya mesti jalan beriringan, bukan saling sikut seperti penumpang KRL jam pulang kantor. Negara harus menghormati hak individu tanpa menyediakan kamar ber-AC bagi harta yang sudah dicuci bersih dan disetrika rapi.
Baca Juga: Kabupaten Tembus 10 Besar, Kota Urutan ke-16: Raihan Medali Sukabumi di Porprov Jabar 2026
Karena itu, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Argumentasi bahwa UU ini hanya mengatur prosedur perampasan belum sepenuhnya menjawab kritik, sebab di dalamnya tetap terdapat pengaturan yang menentukan syarat dan konsekuensi hukum terhadap hak seseorang atas aset. Perdebatan ini bukan sekadar soal istilah hukum, melainkan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah undang-undang ini benar-benar memberi instrumen baru yang efektif untuk menghadapi aset hasil kejahatan, termasuk kekayaan yang asal-usulnya mencurigakan?
Terobosan yang ada tetap patut diapresiasi. UU ini membuka kemungkinan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu, ketika proses pidana terhadap pihak yang terkait tidak dapat dilanjutkan atau menghadapi hambatan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Artinya, dalam kondisi yang memenuhi persyaratan hukum, melarikan diri tidak serta-merta menjadi jalan untuk menyelamatkan aset. Harta yang memenuhi kriteria perampasan tetap dapat ditarik melalui mekanisme yang tersedia.
Namun, pintu ini punya syarat yang tidak sederhana, seperti promo toko yang tulisan kecil di bawahnya lebih panjang dari spanduknya. Harta yang tampak tidak sebanding dengan gaji tidak otomatis bisa disentuh melalui mekanisme perampasan dalam UU ini. Negara boleh curiga, tetapi hanya boleh menyimpan kecurigaan itu di dalam hati jika tidak tersedia dasar hukum yang cukup untuk menindaklanjutinya melalui jalur tersebut.
Banyak yang salah paham: mengira UU ini seperti detektor logam yang berbunyi setiap kali melihat jam tangan mahal. Padahal, yang diperkuat adalah mekanisme perampasan aset dalam kondisi dan persyaratan tertentu, bukan instrumen universal untuk meneliti setiap kekayaan yang asal-usulnya tidak dapat dijelaskan secara wajar.
Negara lain juga mengembangkan instrumen hukum untuk menghadapi kekayaan yang berkaitan dengan kejahatan. Inggris memiliki Unexplained Wealth Orders (UWO), melalui perintah pengadilan yang dapat meminta pihak tertentu menjelaskan asal-usul aset yang memenuhi kriteria hukum. Instrumen ini bukan penyitaan otomatis, bukan pula pembalikan praduga tidak bersalah secara mutlak, tetapi membuka jalur hukum bagi negara untuk meneliti kekayaan yang sumbernya tidak dapat dijelaskan secara memadai.
Singapura, melalui perangkat hukum antikorupsi dan penegakan hukum yang dimilikinya, juga dapat menelusuri serta menindak aset yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Mekanismenya tidak sama, tetapi menunjukkan bahwa negara memiliki berbagai pilihan instrumen untuk menghadapi persoalan aset hasil kejahatan.
Baca Juga: Awas Longsor! Jalan Retak di Balekambang Nagrak Sukabumi , Pengendara Diminta Hati-hati
Di Indonesia, LHKPN tetap penting. Publik bisa melihat laporan kekayaan pejabat dari tahun ke tahun, seperti menonton sinetron yang episodenya tak pernah tamat dan pemerannya makin makmur. Tetapi transparansi tanpa mekanisme tindak lanjut yang memadai hanya akan menjadi tontonan. Ketika angka menunjukkan lonjakan yang janggal, publik berhak bertanya: lalu apa? Jika tidak ada instrumen yang cukup kuat untuk menindaklanjutinya, laporan kekayaan itu berisiko berhenti menjadi dokumen administratif yang rutin diperbarui.
Bukan berarti UU ini langkah mundur. Ia jelas merupakan kemajuan yang patut disyukuri, terutama dalam upaya mengejar aset hasil kejahatan ketika proses pidana menghadapi hambatan tertentu. Tetapi senjata ini belum lengkap. Masih ada ruang bagi mereka yang cerdik menyembunyikan jejak, yang hartanya terlihat berlebihan, tetapi belum dapat ditautkan langsung dengan tindak pidana tertentu.
Persoalan utamanya bukan sekadar bagaimana merampas harta yang telah terbukti berasal dari kejahatan. Yang jauh lebih sulit dan tak kalah penting adalah bagaimana menghadapi kekayaan yang terlihat ganjil, tetapi belum dapat ditautkan langsung dengan tindak pidana tertentu.
Selama pertanyaan itu belum terjawab, publik berhak bertanya: apakah UU Perampasan Aset benar-benar memperkuat upaya pemberantasan korupsi, atau masih menyisakan ruang nyaman bagi mereka yang pandai menyamarkan asal-usul hartanya?
Dan jika suatu hari nanti Indonesia memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk menindak kekayaan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar, termasuk melalui pengaturan illicit enrichment yang dirancang dengan perlindungan hukum memadai, barulah kita bisa berharap para koruptor tidak hanya gemetar karena takut ditangkap, tetapi juga karena takut hartanya ditanya asal-usulnya.
Sampai saat itu tiba, UU Perampasan Aset tetap perlu dijaga, dievaluasi, dan dilengkapi. Karena keadilan yang belum selesai, belumlah keadilan.
Editor : Ikbal Juliansyah