Oleh: Rizka Agnia Ibrahim
Ikatan Alumni Universitas Indonesia atau Iluni UI melayangkan somasi terhadap penyelenggara deklarasi dukungan untuk calon presiden Joko Widodo atau Jokowi. Iluni UI menganggap penyelenggara deklarasi tersebut telah mencatut nama lembaga yang menaungi alumni kampus tersebut.
Iluni UI menegaskan secara kelembagaan tidak akan dan tidak pernah terlibat dalam politik praktis, kata Ketua Umum Iluni UI, Ariuef Budhy Hardono, dalam surat somasi yang ditandatangani pada 12 Desember 2018.
Tolong, jika perlu, ganti nama. Alumni UI khusus untuk Pak Jokowi atau Pak Prabowo, karena itulah bagian dari demokrasi. Tapi jangan sekali-kali mengatasnamakan Iluni UI. Kami siap memberikan somasi, kata Arief, Ahad (13/1/2019).
Somasi dilayangkan setelah beredarnya poster acara dekalarasi Iluni UI mendukung Jokowi-Ma'ruf. Acara ini akan digelar pada Sabtu, 12 Januari 2019 di Plaza Pintu Senayan Gelora Bung Karno. Surat undangan itu berlatar kuning, dengan wajah Jokowi dan Ma'ruf Amin sambil mengacungkan jari telunjuk, Tampak foto Ketua Iluni UI-Arief Budhy Hardono- dan beberapa orang berjaket kuning.
Arief mengatakan dengan beredarnya undangan tersebut telah meresahkan alumni UI, sehingga terlahirlah somasi dan menuntut pembuat undangan untuk menarik atau membekukan penyebaran undangan tersebut. Ia pun menuntut agar mereka meminta maaf kepada Iluni UI.
Jika selama tiga hari tidak digubris, Arief mengancam akan melaporkan penyelenggara deklarasi tersebut kepada pihak berwajib. Beredar sebuah video yang menampilkan sejumlah ibu berkaos kuning bertuliskan We Are Alumni For Jokowi, dan sangat mengejutkan ternyata para ibu tersebut bukanlah alumni dari perguruan tinggi, akan tetapi kelompok relawan pendukung Jokowi (PROJO) yang berasal dari Cibitung. Meski tayangan tersebut sempat dibantah oleh para PROJO, namun tanggapan dan reaksi warganet yang semakin kritis membongkar cara-cara curang itu kian gamblang ke permukaan.
Fakta di atas membuktikan kecurangan dan cara yang tidak halal dalam meraih ambisi kekuasaan. Meskipun beberapa pakar hukum berbicara bahkan menegaskan, bahwa berkampanye dengan cara memanipulasi sangat tidak sesuai dengan etika hukum yang ada, bagi penganut hukum manusia saja sudah tak dibenarkan, apalagi dalam pandangan Pencipta manusia. Akan tetapi kecurangan itu terus bergulir, membuktikan bahwa kebobrokan kian mengokohkan akar mental yang pandir.
Hal-hal yang biasa digencarkan adalah membangun opini dari kondisi yang hoaks, agar nafsu kekuasan mencapai klimaks. Sungguh memilukan dan bahkan memalukan. Terbukti dengan bercokolnya sekulerisme, sakit jiwa pengidap hasrat kekuasaan makin akut, tak peduli lagi etika apalagi aturan agama, terutama Syariat Islam yang memurnikan segala perilaku dan keputusan yang penuh keadilan. Jika langkah awalnya penipuan, kecurangan, pengingkaran pada aturan Pemilik Kehidupan, apakah mungkin bisa menaungi rakyat dengan penuh keberkahan, rasa aman, dan keimanan? Kita sudah melihat dan merasakan bukti-bukti kemunduran dan kehancuran dari sistem yang bertolak belakang dengan Islam.
Kita bisa merenungkan pembelajaran yang digambarkan dalam Alquran, Kaum munafik laki-laki dan perempuan sebagian mereka merupakan bagian dari sebagian lain: mereka memerintahkan kemungkaran dan melarang kemakrufan. (at-Taubah: 67)
Jika sistem Islam kaffah menaungi muka bumi ini, takkan ditemukan pemilik kekuasaan yang mengandalkan penipuan dan kemaksiatan untuk membuat eksistensinya tetap bertahan. Tentu yang ada adalah pemimpin yang memiliki pijakan kuat dan segala perilakunya bersandar pada landasan akidah dan hukum syara, di mana halal dan haram menjadi pijakan utama. Insyaallah, hanya dengan Sistem Islam Kaffah inilah, kompatibel terhadap Syariat Islam yang mampu membentuk mental bangsa menjadi sejahtera dan mendapat rida-Nya.
Wallahu A'lam.
|sukabumi.belajarnulis@gmail.com|
Editor : Ardi Yakub