Oleh: Kang Warsa
Kata sejahtera jika dipandang secara terminologi memiliki berbagai penafsiran danarti, sangat multi dimensi, dapat diartikan dari berbagai kategori; politik,budaya, seni, terutama ekonomi. Arti umum secara lugas, sejahtera merupakankondisi manusia di mana orang-orangnya sedang hidup dalam keadaan makmur,damai, dan sehat. Kesejahteraan sebuah kota, tentu saja warganya, ditentukanoleh indikator sebagaimana tersebut. Kota sejahtera berarti sebuah kota di manawarganya hidup dalam keadaan damai, makmur, dan terpenuhi hak sertakewajibannya.
Kesejahteraan selalu dijadikan cara pandang dalam meraih harapan, atau bahkan sebaliknyamerupakan sebuah harapan yang dapat mengubah cara pandang manusia. Manusia dapatberpikir logis, rasional, terbuka, dan tidak jumud jika memiliki harapan masa depan, sebuah kesejahteraan. Begitujuga sebaliknya, kesejahteraan yang telah dicapai oleh sebuah kelompok sosialakan mampu membawa mereka kepada kondisi logis, rasional, terbuka, danberkemajuan.
Upaya-upaya pencapaian kesejahteraan oleh manusia rata-rata sering dan lebih difokuskan kepadapersoalan ekonomi yang menitikberatkan pada aspek kebendaan. Literatur danbuku-buku yang diterbitkan pada abad ke-18 yang mengupas masalah kesejahteraanbiasanya ditulis oleh para pemikir dari kelompok ekonom. Sebagai contoh, AdamSmith dalam bukunya Wealth of Nation menggunakankata kesejahteraan.
Memang dalam buku tersebut tidak secara spesifik dibahasbahwa kesejahteraan sebuah negara hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi danpeningkatan industrialisasi. Tetapi melalui buku tersebut, negara sepertiAmerika telah menjadikan pemantik: awal dari kesejahteraan negaranya melaluipeningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Negara sejahtera ditandai olehmeningkatnya daya beli warga negara.
Namun ada dimensi lain dalam memberi arti terhadap kesejahteraan ini. Kota Sukabumisejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2018-2023 terpilih menjadikan katasejahtera sebagai salah satu visinya, sebuah pandangan ke depan bahwaPemerintah Kota Sukabumi memiliki harapan kesejahteraan akan dicapai dandirasakan oleh warga kota.
Dalam aspek pemerintahan dan segmen sosial,kesejahteraan warga ini sebetulnya ditekankan pada hal yang lebih spesifik ataudiposisikan pada tempat yang tidak dipandang secara umum.
Kesejahteraan dalam konsep pemerintahan adalah pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhanmasyarakat. Bagi pemerintah dan sebuah negara, kesejahteraan telah tercapaijika warga telah dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya : fisiologis (ali/Phsyologic Needs), rasa aman dan keselamatan ( Safety & Security Needs), rasa cintadan memiliki (Love and Belonging Needs),penghargaan (Esteen Need), dan aktualisasi diri (Self Actualization Need). Dan keniscayaannya kebutuhan-kebutuhandasar ini pun dialami oleh setiap personal secara berbeda, kebutuhan mana yanglebih mendesak maka akan dipenuhi lebih awal.
Kota Sejahtera
Apakah indikator sebuah kota telah dapat disebut sebagai kota sejahtera? Melihatkepada konsep sejahtera dalam bidang pemerintahan secara sederhana- dapatdikatakan kota sejahtera adalah sebuah kota yang warganya telah dapat terlayanidan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakatnya. Jika di sebuah kotamasih rawan oleh kejahatan, adanya kesenjangan sosial karena belum terpenuhinyasalah satu kebutuhan dasar, warga hidup dalam kondisi saling benci meskipundalam media sosial, dan lahirnya patologi sosial lainnya, maka kota sejahterabelum tercapai.
Benar, indikator-indikator dan penilaian kesejahteraan sebuah kota dapat diukur dandipositifkan dalam bentuk angka-angka. Badan Pusat Statistik secara telaten,setiap akhir tahun selalu mempublikasikan indikator kesejahteraan rakyat sebuahkota. Indikator yang ditampilkan terhadap kesejahteraan kota salah satunyayaitu sejauh mana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan sosial kepada warganya.
Apakah warga-warga yang berada di bawah garis kemiskinan telah dapat terpenuhi kebutuhandasarnya oleh pemerintah melalui perlindungan sosial tersebut? Lebih spesifiklagi, sudah sangat tidak mungkin ditemukan warga kelaparan, terlantar, dantidak mendapatkan pendidikan jika kebijakan perlindungan sosial ini benar-benartepat sasaran.
Mencermati data statistik BPS tahun 2018, halpositif yang terjadi di Kota Sukabumi antara tahun 2016 dan 2017 adalahterjadinya penurunan angka penduduk miskin dari 8.4% ke 4.1%. artinya, di KotaSukabumi hingga tahun 2019 masih terdapat sekitar 12.000 orang yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Terhadap masalah kependudukan tersebut Pemerintah KotaSukabumi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perlindungan sosial antaralain; Raskin, BPNT, Program Indonesia Pintar, Kartu Perlindungan Sosial, KartuKeluar Sejahtera, dan Program Keluarga Harapan. Prosentase antara jumlahpenduduk di bawah garis kemiskinan (4%) lebih kecil dari prosentase pendudukyang mendapatkan perlindungan sosial (7% - 17%). Dengan demikian Kota Sukabumitidak memiliki masalah serius di bidang kesejahteraan dalam aspek pemenuhankebutuhan dasar warganya.
Munculnya indkator di atas dan capaian-capaiannya tentu saja dapat membuat warga KotaSukabumi merasa bergembira, sudah tidak akan ditemui lagi warga yang harusmenahan lapar, tidak mendapatkan haknya sebagai pelajar, atau tidak terjaminkesehatannya. Persoalan yang muncul dan dihadapi oleh pemerintah dan masyarakatKota Sukabumi akhir-akhir ini lebih bersifat sporadis dan tidak terduga. Dan tentusaja dapat dikatakan masih sangat wajar sebagai bentuk dinamika.
Wacana dannarasi-narasi yang berkembang di Kota Sukabumi tidak lagi membicarakan adanyawarga yang sakit dan tidak terurus, ada warga kelaparan, dan anak terlantartanpa pendidikan tetapi telah mengarah kepada bagaimana mereka mewujudkan kotayang bersih, penataan jalan, penataan tata ruang kota, pembangunangedung-gedung yang dapat mewadahi berbagai komponen masyarakat, dan pemaparanide-ide milenial, dan upaya penciptaan jejaring kesehatan.
Pergeseran pandangan terhadap definisi kesejahteraan kota juga mengalami pergeseran. WargaKota Sukabumi tentu saja tidak memandang lagi bahwa kesejahteraan kota hanyaditentukan oleh terpenuhinya pelayanan dan kebutuhan dasar saja, indikatornyatelah lebih maju kepada terpenuhinya kebutuhan sekunder dan tersier: misalnya,sejauh mana pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang baik dalam persoalantata ruang kota, program apa yang dicanangkan kepada para kuam milenial, bagaimanacara dan upaya pemerintah dalam membantu pemasaran produk hasil UKM, festivalapa yang harus diselenggarakan oleh pemerintah untuk pertumbuhan sektor pariwisatadi Kota Sukabumi?
Adanya pergeseran pendefinisian terhadap kesejahteraan secara meluas ini menjadialasan masih ada masyarakat yang memandang, memberikan saran, hingga kritikkepada pemerintah jika kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier sebuah kota belumterpenuhi. Jadi, apakah Kota Sukabumi telah menjadi kota yang sejahtera ataubelum? Ditentukan dari perspektif kebutuhan dasar atau kebuthan sekunder,semuanya dikembalikan kepada penafsiran masing-masing, apakah diri kita sudahmenjadi orang yang sejahtera?
|warsaway@gmail.com|
Editor : Andri Somantri