Oleh: Ananda Cantika Aulia Esa Putri
(Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Nusa Putra Sukabumi)
Ketimpangan sosial adalah pembedaan kelas sosial akibat adanya ketidak seimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam era globalisasi seperti ini, terlebih dengan koneksi internet yang mudah didapat, memungkinkan kita melihat kehidupan di luar yang tidak hanya di sekitar kita.
Kita bisa dengan mudah mencari di media sosial berbagai contoh ketimpangan sosial apalagi dalam aspek ekonomi. Perbandingan gaya hidup kelas-kelas ekonomi yang terbentuk di masyarakat sekitar rawan menimbulkan kecemburuan sosial.
Tidak bisa dipungkiri, bahwa faktor ekonomi sendiri dianggap menjadi faktor utama munculnya ketimpangan sosial di masyarakat. Ketimpangan ini penyebab utamanya karena pembangunan ekonomi yang tidak merata.
Lalu bagaimanakah ketimpangan sosial dapat terjadi? Ketimpangan sosial dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dikarenakan adanya ketidakseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, adanya perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, kurangnya pemukiman, kurangnya fasilitas usaha, sulit mendapat peluang kerja, dan kekurangan akses pendidikan ditambah dengan masuknya budaya luar yang masuk kedalam suatu negara.
Ketimpangan sosial juga bisa dilihat sebagai efek dari tekanan struktural. Maka muncul istilah kemiskinan struktural yang disebabkan oleh kesenjangan kebijakan-kebijakan. Para ahli menyatakan, kemiskinan struktural dialami suatu golongan masyarakat yang tidak dapat mengakses sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
Ketimpangan sosial ekonomi dapat terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial ekonomi yang ada di Indonesia:
1. Kebijakan Pemerintah yang Tidak Adil
Kebijakan pemerintah yang tidak adil menyebabkan sejumlah ketimpangan sosial ekonomi. Salah satu bentuk kebijakan pemerintah yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi adalah kebijakan pembangunan negara.
Dalam masalah pembangunan, pemerintah seringkali terlalu fokus membangun daerah perkotaan atau beberapa pulau besar seperti Jawa dan Sumatera. Hal ini dikarenakan pemerintah masih menganggap daerah-daerah tersebut berpotensi sangat tinggi dan dapat menghasilkan pemasukan yang tinggi bagi negara.
Selain itu, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola pulau-pulau Indonesia yang banyak membuat mereka lebih fokus mengurus perkotaan atau pulau-pulau besar di Indonesia. Ini mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah terpencil.
Daerah perkotaan atau pulau besar yang mengalami pembangunan pesat akan memperoleh fasilitas memadai, pendapatan yang tinggi, serta kesejahteraan penduduk yang lebih baik. Ini berbeda dengan daerah terpencil yang kondisinya tertinggal dan membuat fasilitas yang didapat tidak memadai, pendapatan daerah yang rendah, serta kesejahteraan penduduk yang memprihatinkan.
Kemiskinan akan dapat dijumpai di daerah terpencil. Bila dibiarkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial antara daerah terpencil dengan daerah yang lebih maju.
2. Persebaran Penduduk
Faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk juga mempengaruhi ketimpangan sosial ekonomi. Di Indonesia, persebaran penduduk masih tidak begitu merata. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya penduduk yang menghuni Pulau Jawa dibanding pulau-pulau lainnya.
Anggapan bahwa Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan berpotensi tinggi membuat sejumlah penduduk bermigrasi ke pulau ini. Selain itu, faktor pembangunan yang tidak merata juga mengakibatkan penduduk daerah terpencil pindah ke Pulau Jawa karena pulau tersebut dianggap lebih maju dibanding daerah asal mereka.
Akibatnya, terjadi ketimpangan pertumbuhan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau terpencil. Pulau Jawa akan mengalami pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding pulau lainnya.
3. Kualitas Diri Masyarakat
Pembangunan yang tidak merata membuat fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai tidak dapat dinikmati sejumlah daerah. Akibatnya, tidak semua masyarakat mempunyai kualitas diri yang baik.
Kualitas diri ini berpengaruh terhadap kualitas kerja mereka. Semakin tinggi kualitas diri mereka, maka semakin tinggi pula peluang kerja dan kesejahteraan hidup yang didapat. Selain itu, sifat malas penduduk tertentu juga berpengaruh terhadap kualitas diri masyarakat.
Sifat malas akan mengakibatkan masyarakat enggan menerima perubahan dan enggan untuk belajar meningkatkan kualitas dirinya. Bila dibiarkan, maka masyarakat akan semakin tertinggal kualitas dirinya. Masalah kualitas diri ini juga menjadi salah satu masalah negara berkembang, termasuk Indonesia.
4. Lapangan Pekerjaan
Lapangan pekerjaan yang sedikit hanya mampu menampung angkatan kerja dengan jumlah yang sedikit. Hal ini akan mengakibatkan ketimpangan sosial ekonomi antara angkatan kerja yang telah bekerja dengan angkatan kerja yang belum bekerja.
Secara ekonomi, angkatan kerja akan berpotensi meraih pendapatan dan kesejahteraan hidup yang lebih baik dibanding angkatan kerja yang masih menganggur. Jika tidak diatasi, angkatan kerja yang menganggur akan semakin sedikit dan membuat perekonomian negara semakin rapuh.
Meningkatkan lapangan pekerjaan bisa menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan ini. Selain itu, cara mengatasi masalah pengangguran juga harus dilakukan dalammenangani ketimpangan sosial ekonomi ini.
5. Kemiskinan
Kemiskinan membuat masyarakat sulit mendapatkan kesejahteraan hidup yang layak, sehingga masyarakat yang mengalami kemiskinan akan mengalami ketimpangan sosial ekonomi dengan masyarakat yang lebih kaya.
Kemiskinan bisa disebabkan oleh kualitas pribadi yang rendah serta sikap malas yang diidap masyarakat. Kemiskinan juga dapat terjadi karena pengaruh struktur sosial yang juga disebut sebagai kemiskinan struktural.
Upaya Pemerintah Mengatasi Ketimpangan Sosial dalam Aspek Ekonomi. Inilah beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi Ketimpangan Sosial dalam aspek Ekonomi :
Strategi pertama yang dilakukan pemerintah terkait kesehatan anak usia 5 tahun ke bawah, khususnya terkait stunting (kurang gizi). Stunting dipandang memperparah kemiskinan sehingga harus diturunkan. Kedua, soal bantuan sosial yang belum tepat sasaran. Masih banyak warga tidak mampu yang belum tersentuh bantuan karena kurangnya sinkronisasi data.
Ketiga, soal peluang pekerjaan, karena pertumbuhan ekonomi didukung oleh penciptaan lapangan kerja baru. Pemerintah memprioritaskan untuk pendidikan vokasi untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tenaga kerja yang memiliki keterampilan lebih mudah diserap pasar tenaga kerja.
Keempat, menurunkan ketimpangan kekayaan. Selama ini, pendapatan pajak penghasilan masih didominasi oleh kalangan pekerja. Sedangkan, pajak penghasilan orang pribadi belum optimal. Padahal, kalangan di luar pekerja seperti direksi, pengusaha, pemilik modal lebih besar kewajiban pajaknya dibanding para pekerja.
Strategi kelima, menciptakan wirausaha secara massal. Sebagai contoh yang terjadi di Asia Timur seperti Taiwan dan Korea, di mana kemiskinan diatasi dengan berwirausaha. Tantangan pelaksanaan strategi itu adalah kerja sama dari berbagai pihak di internal pemerintahan. Selain itu, dukungan dari swasta khususnya dunia usaha dibutuhkan untuk mengatasi ketimpangan.
Editor : Budiono