SUKABUMIUPDATE.com - Rencana pengadaan kendaraan niaga melalui kontrak fantastis senilai Rp24,66 triliun yang melibatkan 105.000 unit kendaraan dari India, Mahindra dan Tata Motors memicu kritik. Calon kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih ini dinilai akan berdampak negatif pada industri otomotif nasional.
Pikap Mahindra Scorpio menjadi pilihan Agrinas Pangan Nusantara rencanakan akan didatangkan untuk mendukung jaringan koperasi desa di berbagai daerah. Mahindra adalah pabrikan asal India. Kepastian ini mengemuka seiring pengumuman resmi Mahindra di situs perusahaannya.
Mahindra menyatakan telah mengantongi kontrak ekspor terbesar sepanjang sejarah perusahaan, yakni pengiriman 35.000 unit kendaraan niaga ringan (LCV) ke Indonesia yang akan disalurkan melalui Agrinas mulai 2026. Kendaraan tersebut disiapkan sebagai tulang punggung logistik koperasi desa.
Baca Juga: Camat Jampangtengah Klarifikasi Kondisi Ibu Ani, Pastikan Perhatian dan Penanganan
Pengadaan pikap ini bukan berdiri sendiri. Kendaraan tersebut menjadi bagian dari skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dengan plafon maksimal Rp3 miliar per koperasi. Skema ini dirancang untuk membiayai kebutuhan awal koperasi, mulai dari sarana fisik, logistik, hingga kendaraan operasional. Pembiayaan KDMP nantinya akan dicicil melalui Dana Desa dalam jangka waktu tertentu.
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota, dilansir dari tempo.co, menyebut pengadaan pikap itu memang diperuntukkan bagi Koperasi Desa Merah Putih. Joao menyebut sebagian unit kendaraan utuh sudah tiba di Indonesia, meski belum merinci jumlahnya.
Ia juga memastikan, varian yang digunakan adalah tipe single cabin, dengan konfigurasi satu kursi pengemudi dan satu kursi penumpang. Pilihan ini menegaskan orientasi kendaraan sebagai alat kerja logistik, bukan kendaraan penumpang.
Baca Juga: DP3A: Kematian NS di Jampangkulon Harus Dijawab dengan Fakta Objektif Hukum dan Medis
Dalam siaran pers di situs resminya, Chief Executive Officer Automotive Division Mahindra & Mahindra Ltd. Nalinikanth Gollagunta menegaskan peran strategis kendaraan tersebut bagi ekonomi pedesaan. “Dengan menerapkan Scorpio Pikap sebagai bagian dari koperasi, kami memperkuat tulang punggung logistik yang andal yang menghubungkan petani ke pasar dengan lebih efisien,” kata Gollagunta, Rabu, 4 Februari 2026.
Mahindra menyebut pikap ini akan digunakan untuk first mile aggregation—mengangkut hasil produksi dari lahan petani ke gudang koperasi—hingga distribusi ke pasar.
Spek Pikap Scorpio Mahindra
Dari situs resmi Mahindra Indonesia, Scorpio Pikap tersedia dalam varian single cabin dan double cabin, dengan opsi penggerak empat roda (4x4). Untuk program KDMP, varian single cabin dipilih sebagai spesifikasi utama.
Baca Juga: Melihat Suasana Berkemah Saat Ramadan di Camping Ground Cidahu Sukabumi
Dimensi kabin:
Single cabin: 2.294 × 1.520 × 550 mm
Double cabin: 1.489 × 1.520 × 550 mm
Dimensi bak kargo:
Single cabin: 2.390 × 1.620 × 830 mm
Double cabin: 1.570 × 1.615 × 775 mm
Spesifikasi mesin dan teknis:
Mesin diesel 2.2 liter mHawk, standar Euro 4
Tenaga maksimum 140 PS
Torsi puncak 320 Nm
Transmisi manual 6 percepatan
Ban dan velg 245/75 R16 – 6.5J 16 (alloy)
Opsi penggerak 4x4
Dengan dimensi bak besar dan torsi tinggi, kendaraan ini dirancang untuk angkutan hasil pertanian, logistik pangan, dan distribusi desa.
Baca Juga: Tak Bayar Retribusi, 25 Billboard di Kota Sukabumi Akan Dibongkar Ramadan Ini
Mahindra Scorpio Pik-Up bukan pemain baru di Indonesia. Model ini telah dipasarkan sejak 2019 melalui distributor resmi RMA Indonesia, yang juga memegang merek Ford. Keberadaan jaringan distribusi dan layanan purnajual ini menjadi salah satu pertimbangan operasional jangka panjang di wilayah pedesaan.
Dengan nilai pembiayaan mencapai miliaran rupiah per koperasi dan cicilan yang bersumber dari Dana Desa, pengadaan pikap ini menempatkan KDMP pada ujian tata kelola serius. Kendaraan harus benar-benar berfungsi sebagai alat produksi kolektif yang menghasilkan nilai tambah.
Jika dikelola dengan baik, pikap Mahindra Scorpio dapat menjadi infrastruktur bergerak yang memperkuat posisi tawar ekonomi desa. Namun tanpa pengawasan dan manajemen yang ketat, skema ini berisiko membebani keuangan desa di tahun-tahun mendatang.
Respon Industri Otomotif Nasional
Industri otomotif Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan di tengah munculnya rencana impor kendaraan dari India dalam skala masif untuk dukungan Koperasi Merah Putih. Langkah ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, mengingat kapasitas produksi dalam negeri yang sebenarnya sedang berada di puncak performa namun belum terserap optimal.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO menegaskan bahwa produsen lokal sebenarnya memiliki kapasitas yang sangat mumpuni untuk memenuhi kebutuhan kendaraan komersial di tanah air. Saat ini GAIKINDO beranggotakan 61 perusahaan otomotif dengan total kapasitas produksi mencapai 2,5 juta unit kendaraan per tahun.
Khusus untuk segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah atau pick up, terdapat tujuh produsen besar yang sudah berpengalaman. Mereka adalah PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia atau Wuling Motors, PT Sokonindo Automobile atau DFSK, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, serta PT Astra Daihatsu Motor.
Baca Juga: 7 Rekomendasi Animasi Islami Ramadan yang Edukatif dan Menghibur
Kapasitas produksi untuk jenis kendaraan pick up di Indonesia sendiri mencapai lebih dari 400.000 unit per tahun. Namun, angka ini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal oleh pasar domestik. Padahal, produk-produk lokal ini memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang cukup tinggi, yakni melebihi 40 persen.
Melansir suara.com, Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, memberikan pandangannya terkait kesiapan industri nasional. "Sebenarnya anggota GAIKINDO dan juga industri-industri pendukungnya, diantaranya industri komponen otomotif yang tergabung dalam GIAMM mempunyai kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, namun memang diperlukan waktu yang memadai agar jumlah dan kriterianya dapat dipenuhi," ungkap Putu Juli, Jumat (20/2/2026).
Langkah mengoptimalkan produksi lokal dianggap krusial untuk menjaga keberlangsungan 1,5 juta tenaga kerja di ekosistem otomotif nasional.
Editor : Fitriansyah