SUKABUMIUPDATE.com – Kemenperin tengah mengusulkan beberapa insentif fiskal maupun non-fiskal untuk produsen yang memproduksi mobil pedesaan, salah satunya Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Usulan tersebut akan disampaikan ke Kementerian Keuangan.
"Kalau LCGC saja bisa 0 persen, harusnya kendaraan pedesaan juga 0 persen," kata Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) I Gusti Putu Suryawirawan seperti dikutip dari www.kemenperin.go.id, Jumat 1 September 2017.
Kemenperin juga mengupayakan agar perusahaan yang melakukan rancang bangun dan rekayasa di dalam negeri dapat diberikan tax holidayselama 10 tahun untuk PPh Badan serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang rendah untuk seluruh Indonesia. Kemudian, pembebasan bea masuk untuk permesinan pendukung program ini dan pemberian fasilitas investasi.
Putu menambahkan, fasilitas lain yang tengah diusulkan, di antaranya training inkubator aftersales, desain lini produksi, standarisasi perakitan, prototipe jig dan fixture hingga Hak Kekayaan Intelektual Design Engineering. “Langah-langkah ini untuk mencapai visi Indonesia menjadi basis produksi industri otomotif dan komponen kelas dunia,†ujarnya.
Untuk itu, diperlukan pula upaya serius dari seluruh pemangku kepentingan dengan cara memperkuat struktur industri otomotif melalui peningkatan kemampuan industri komponen dan infrastruktur teknologi, peningkatan daya saing industri otomotif melalui peningkatan kemampuan SDM dan manajemen industri, serta peningkatan penguasaan teknologi dan R&D industri otomotif.
Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menegah Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, ribuan IKM dalam negeri siap berkontribusi dalam memproduksi komponen mobil pedesaan. "Kami memang memprioritaskan IKM lokal untuk terlibat dalam program yang sedang dikembangkan oleh Kemenperin ini,†ujarnya.
Untuk implementasinya, Kemenperin akan menggandeng sentra-sentra IKM komponen otomotif yang ada di Tegal (50 IKM), Klaten (10 IKM), Purbalingga (138 IKM), Sidoarjo (134 IKM), Juwana (30 IKM), Pasuruan (49 IKM), Sukabumi (20 IKM) dan Bandung (15 KM). Selain itu, Kemenperin menggandeng 123 IKM yang tergabung dalam Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (Pikko).
Selanjutnya, 250 IKM karoseri yang ada di Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara serta 600 IKM alat dan mesin pertanian di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTB dan NTT.
Gati juga menyampaikan, guna menjaga kestabilan produksi komponen oleh IKM tersebut, Kemenperin telah melibatkan perusahaan baja milik negara, yakni PT Krakatau Steel untuk penyediaan bahan baku. "Bahkan, kami tengah membuat IKM terpadu di Halmahera untuk memastikan ketersediaan bahan baku dapat terjaga dengan baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Kemenperin juga terus memberikan pembinaan kepada para IKM dalam negeri untuk dapat menjaga kualitas produksi komponennya, mengingat produk yang mereka hasilkan akan digunakan untuk membuat mobil pedesaan di seluruh Indonesia. "Kami kumpulkan para pensiunan dari industri untuk melatih dan membina para pelaku IKM tersebut, sehingga produknya tetap memenuhi standar yang diinginkan," tuturnya.
Sumber: Tempo
Editor : Administrator