SUKABUMIUPDATE.com - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sukabumi, menilai ada potensi manipulasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di badan instansi pemerintah daerah (Pemda) Kota Sukabumi, tahun anggaran 2018.
"Banyak potensi manipulasi penggunaan APBD oleh instansi-instansi Pemda Kota Sukabumi pada APBD TA 2018. Ini alasan kenapa kita hingga sekarang masih konsen untuk memantau APBD ini, karena itu kan dari uang rakyat," ujar Direktur FITRA, Aa Hasan kepada sukabumiupdate.com, Senin (4/2/2019).
BACA JUGA: FITRA Sebut Ada Potensi Manipulasi Pada Anggaran BKPSDM Kota Sukabumi TA 2018
Hasan mengaku, FITRA telah merilis sejumlah data APBD dari berbagai badan, lembaga dan instansi pemda Kota Sukabumi. Perihal ruang gelap APBD, ia menggambarkan adanya ketertutupan proses dari hulu ke hilir sampai terlahirnya APBD.
"Dalam ruang gelap itu, rakyat dipaksa secara sistematis hanya menjadi bagian dari penyumbang finansial melalui pungutan pajak dan pungutan lain non pajak demi memenuhi kebutuhan negara penyelenggaraan pemerintahan. Pada prinsipnya, semua kekayaan negeri ini jika dilihat dari perspektif doktrin Negara, maka kekayaan negara dalam bentuk apapun adalah milik bersama (rakyat) yang dikuasai oleh negara,” paparnya.
Kondisi ini mengganggu kewarasan publik, kata Hasan karena rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas kekayaan dan keuangan yang dikelola oleh pemerintah.
“Ya pada akhirnya proses penyusunan APBD absen partisipasi publik dan masih sangat “elitis” (hanya diputuskan oleh segelintir individu di Eksekutif dan Legislatif). Jika kita gambarkan realitas ini secara subtantif, maka pengkerdilan partisipasi publik merupakan pengkhianatan atas kedaulatan rakyat,” imbuhnya.
Lanjutnya, di tengah negara yang merdeka, rakyat terjajah oleh ketertutupan informasi dan pelemahan peran dalam pembangunan. FITRA ingin mendorong cita-cita tranparansi APBD ini demi kelancaran demokrasi di negeri ini.
“FITRA menilai bahwa sejalan dengan itu pemerintah absen membangun kehidupan dan peradaban yang demokratis dengan tidak adanya tranparansi APBD ini,” pungkasnya.
Editor : Ardi Yakub