Sukabumi Update

Reses dengan Wali Kota Sukabumi, drh Slamet Terima Aspirasi Soal Pertanian

SUKABUMIUPDATE.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) drh Slamet, menerima aspirasi di sektor pertanian dari Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Hal itu diterima Slamet saat melakukan pertemuan dengan Achmad Fahmi, di Balaikota Sukabumi, Rabu (18/3/2020) dalam rangka masa reses kedua tahun 2019/2020.

BACA JUGA: drh Slamet Sebut Penanganan Karhutla 2020 Menjadi Tolak Ukur Kinerja KLHK dan BRG

Fahmi mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi terus berupaya memaksimalkan potensi sektor pertanian. Caranya, kata Fahmi, dengan berharap adanya dorongan terhadap intensifikasi pertanian berbasis pemanfaatan teknologi di Kota Sukabumi.

"Luas lahan pertanian di kota terbatas, namun kami berharap bisa dimaksimalkan untuk ketahanan pangan masyarakat. Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi disebutkan, lahan pertanian di wilayah kota mencapai seluas 1.480 Hektare," ucap Fahmi.

Sementara itu, Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di wilayah Kota Sukabumi, hanya seluas 321 Hektare. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan Kota Sukabumi masih memiliki potensi dalam bidang pertanian. Oleh karena itu, Fahmi menyebut, diperlukan adanya pemanfaatan teknologi pertanian untuk menggali potensi tersebut. 

Fahmi juga mengungkapkan, pihaknya berharap program pemerintah pusat bisa sampai merata kepada para petani yang ada di Kota Sukabumi. Salah satu contohnya seperti kartu tani dan asuransi pertanian. "Jangan sampai para petani di Kota Sukabumi tidak tersentuh," tambahnya.

BACA JUGA: drh Slamet Undang Mahasiswa Sukabumi, Kaji Lebih Dalam Sejumlah RUU

Menanggapi hal tersebut, Slamet menuturkan, pihaknya akan berupaya maksimal atas aspirasi yang disampaikan Pemkot Sukabumi. Aspirasi tersebut, lanjut Slamet, akan menjadi perhatian di Senayan.

"Meskipun statusnya perkotaan, tapi masih ada lahan pertanian yang lumayan besar. Kita akan upayakan supaya Kota Sukabumi mendapat perhatian yang cukup dari kementerian yang terkait. Bagaimanapun hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja," tutupnya.

Editor : garis

Tags :
BERITA TERPOPULER
BERITA TERKINI