Sukabumi Update

Buruh Sukabumi Korban PHK Covid-19 Dibantu Kartu Pra Kerja, Komisi IV Minta Jaminan

SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Kabupaten Sukabumi mengaku, telah mendaftarkan buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Covid-19 di Program Kartu Pra Kerja.

Kepala Dinaskertrans Kabupaten Sukabumi Dadang Budiman mengatakan, data buruh tersebut sudah dikirimkan ke Dinaskertrans Provinsi Jawa Barat. Namun buruh pun tetap harus mendaftarkan diri secara online di situs pra kerja.

BACA JUGA: PHK Pada Industri Padat Karya di Sukabumi Bisa 5765 Orang, Mei 2020 Penentuan Order

"Yang di-PHK nanti kita upayakan masuk dengan pra kerja. Datanya sudah kami kirimkan ke sana, tapi ada berita mereka harus daftar online lagi sendiri. Kita sudah mengirimkan data by name by andress, ke provinsi lalu ke Kemenaker," kata Dadang kepada sukabumiupdate.com, Kamis (16/4/2020) usai melakukan pertemuan bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi di Kantor Dinaskertrans Kabupaten Sukabumi.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Wawan Juansyah mengungkapkan, keputusan mendaftarkan buruh yang terkena PHK akibat Covid-19 tersebut merupakan terobosan yang dilakukan Dinaskertrans Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Catatan Versi Disnakertrans Sukabumi Dirumahkan, Buruh PT Olympic Sebut PHK

"Pertemuan kali ini tentu kita ingin yang di-PHK itu sesuai aturan dan yang diliburkan pun ada jaminan, manakala ini sudah normal kembali, mereka bisa kembali bekerja. Kedua, pada saat mereka diliburkan dan PHK, ternyata Disnaker sudah melakukan terobosan melalui pendaftaran kartu pra kerja. Seluruh buruh yang di-PHK," imbuh Wawan.

BACA JUGA: PHK dan Dirumahkan, 5.010 Pekerja di Sukabumi Terdampak Covid-19, Ini Rinciannya

Kendati demikian, kata Wawan, pihaknya menginginkan anggaran Rp 300 miliar yang disediakan untuk penanganan Covid-19, dapat terbagi secara seimbang untuk tiga lokus yang telah ditentukan.

"Sukabumi hari ini menyiapkan anggaran untuk dampak Covid-19, kurang lebih sebesar Rp 300 miliar, dibagi tiga kegiatan, pertama yang sifatnya bantuan langsung kepada miskin baru, kedua untuk penanganan Covid sendiri, dan ketiga untuk ekonomi. Nah kita ingin dari tiga lokus ini ada keseimbangan," tukasnya.

Editor : Andri Somantri

Tags :
BERITA TERPOPULER
BERITA TERKINI