SUKABUMIUPDATE.com - Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dilakukan mahasiswa di depan gedung DPRD Kota Sukabumi, Selasa (6/9/2022). Demo dilakukan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya.
IMM Sukabumi Raya membawa tuntutan yaitu menolak keras kenaikan harga BBM subsidi ditengah perekonomian Indonesia yang belum pulih secara keseluruhan, mendesak pemerintah untuk merevisi dan meninjau kembali Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran BBM.
"Disana [Perpres] tidak dijelaskan bahwa BBM bersubsidi dialokasikan untuk siapa-siapa saja, artinya hari ini belum tepat sasaran penyaluran BBM bersubsidi ini," kata Ketua IMM Sukabumi Raya, Yusuf Supriadin.
Tuntutan lainnya, mendesak pemerintah mengawasi Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). "Karena kita lihat banyak oknum-oknum yang bermain terkait dengan penyaluran [BBM] tersebut. Maka IMM Sukabumi mendesak pemerintah untuk lebih proaktif mengawasi dan juga meninjau bagaimana penyaluran BBM oleh BPH Migas apakah tepat sasaran atau tidak," ujar Yusuf Supriadin.
Tuntutan lainnya mendesak DPRD Kota Sukabumi untuk menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi dan mendesak pemerintah Kota Sukabumi untuk lebih aktif dalam melakukan validasi data masyarakat penerima BLT.
"Penyaluran BLT itu tidak tepat sasaran, kedua banyak oknum-oknum yang bermain disana. Apakah benar yang selama ini mendapatkan BLT itu orang tidak mampu," katanya.
Seperti diketahui pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) buntut dari naiknya harga BBM.
Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM yang diharapkan bisa meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat. Pemerintah menetapkan besaran BLT BBM Rp150.000 dibagikan selama empat bulan dan mulai disalurkan bulan September ini.
Editor : Andri Somantri