Sejumlah Parpol di Kota Sukabumi belum Serahkan Lpj Bantuan Dana

SUKABUMIUPDATE.com - Sejumlah partai politik (Parpol) di Kota Sukabumi belum seluruhnya menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan dana parpol anggaran 2016. Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berharap agar parpol yang belum menyelesaikan bisa secepatnya membuat pelaporan.

"Ada beberapa yang sudah, tapi ada juga yang belum. Bisa lebih cepat itu lebih baik. Kita terus koordinasi dengan setiap parpol," terang Kepala Kesbangpol, Agus Wawan Gunawan saat dihubungi sukabumiupdate.com, Sabtu (18/2). 

Di Kota Sukabumi terdapat 10 parpol di parlemen. Besaran bantuan dana setiap parpol tidak sama. Alokasinya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI Nomor 24/2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Penganggaran Dalam APBD Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik serta Permendagri Nomor 26/2013.

"Hitung-hitungannya disesuaikan dengan jumlah perolehan suara dan kursi di parlemen. Kalau tidak salah satu suara itu sekitar empat ribu rupiahan," tambah Gultom, sapaan akrabnya. 

Gultom tak mengetahui persis besaran dana bantuan parpol tahun anggaran 2016. Tapi jika diakumulasikan besarannya masih di bawah Rp1 miliar. "Saya lupa lagi berapa besaran seluruhnya. Untuk tahun ini pun kemungkinan tidak berbeda jauh dengan tahun lalu," jelasnya.

BACA JUGA:

Mulai Tahapan Pilkada, KPU Kota Sukabumi Belum Terima SK Pengurus Parpol Terbaru

KPU Rayu Pelajar Hadapi Pilkada Kota Sukabumi

Dompet Komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Diembat Perempuan

Mantan Kasatpol PP Kota Sukabumi itu belum mengetahui persis adanya rencana penambahan dana bantuan parpol yang saat ini diwacanakan di tingkat pusat. Menurut Agus, di daerah sifatnya menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. "Belum, belum tahu (ada wacana penambahan bantuan dana parpol). Kita sifatnya menunggu kebijakan pimpinan saja," pungkasnya.

Sekretaris DPC Partai Amanat Kota Sukabumi Tendi Lukmana Hakim mengatakan pada 2016 mendapatkan bantuan dana parpol sebesar Rp56 juta. Besaran dana yang diterima itu berdasarkan penghitungan raihan suara dan jumlah kursi pada Pileg 2014 lalu. "Pada Pileg 2014 lalu PAN mendapatkan 13 ribu suara dengan jumlah kursi di parlemen sebanyak tiga orang," terang Tendi.

Bantuan dana parpol tersebut, sebut lelaki berkacamata itu, sebagian besar dialokasikan untuk pendidikan politik. Sisanya digunakan untuk kebutuhan kesekretariatan. "Hampir 60 persen atau sekitar Rp35 juta bantuan dana parpol itu kami gunakan untuk pendidikan politik," tukas Tendi.

Jika berbicara pendidikan politik secara global, sebut Tendi, bantuan dana parpol sebesar itu dirasakan masih sangat kurang. Alasannya, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang berpikir pragmatis sehingga yang muncul jadi berpikiri politik praktis. 

"Kalau hanya pendidikan politik bagi kader dan calon kader mungkin dengan persentase dana bantuan sebesar 60% itu cukup. Tapi dengan kultur masyarakat kita saat ini dengan karakteristik masih mentah, cost pendidikan politik itu tentunya akan sangat besar. Tapi ke depan kita akan mengubah kultur itu ke arah lebih baik. Itu butuh proses panjang," beber Tendi. 

Pada prinsipnya, Tendi mendukung adanya wacana penambahan bantuan dana parpol yang informasinya sudah disetujui juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hanya saja yang harus lebih ditekankan itu mekanisme pemanfaatan dananya, konsepnya, serta kejelasan programnya.

"Sampai sekarang cost yang paling besar itu pendidikan politik. Kalau nanti memang betul ada tambahan dana bantuan parpol, konsepnya harus seperti apa, segmennya siapa, dan output yang diharapkannya apa. Nanti akan sinergis dengan usulan riil dari parpol sehingga nanti laporan pertanggungjawabannya mengacu pada usulan itu. Sampai sekarang masyarakat itu masih butuh pendidikan politik karena merupakan instrumen pemerintahan dan ketatanegaraan," tandas Tendi.

Editor : Administrator