SUKABUMIUPDATE.com – Kesal dengan kondisi angkutan umum, khususnya bis yang sering mogok dan menaikkan tarif semaunya. Pemerintah Kabupaten Sukabumi didesak untuk segera mengambil tindakan tegas, berupa penertiban kendaraan yang tidak laik jalan di wilayah Palabuhanratu.
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Sukabumi, Thendy Hendrayana buka suara, jika tarif bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) Jurusan Palabuhanratu-Sukabumi dan Bogor ditetapkan oleh Dishub Provinsi Jawa Barat bukan oleh kabupaten.
“Semua pengusaha bus sudah diisntruksikan agar informasi tarif dipasang di dinding atau kaca kendaraan, sehingga semua penumpang tahu,†ungkap Thendy kepada sukabumiupdate.com melalui sambunga telepon, Minggu (30/4).
Thendy bahkan meminta penumpang, agar melaporkan angkutan umum (bus-red) yang menaikkan tarif di luar ketentuan. “Tolong infokan kepada kami, nomor plat mobil dan harinya. Supaya kami bisa melakukan pengawasan ke perusahaan bus, dengan catatan informasinya harus benar,†tegasnya.
BACA JUGA:
Warga Minta Dishub Cek Kelaikan Bus di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi
Satu Forklift dan Belasan Pelanggar Terjaring Opsgab di Cicurug Kabupaten Sukabumi
Dishub Kabupaten Sukabumi Galakkan Operasi Penegakan Perda
Terkait dengan kondisi bus yang tidak laik jalan, Thendy mengakui ada aturan mengenai batas usia kendaraan dan beberapa armada memang sudah ada yang tua.
“Kami seminggu dua kali selalu menggelar operasi bersama kepolisian, selain izin trayek juga mengecek hasil pengujian kendaraan bermotor (KIR) sehingga bisa dilihat laik jalan atau tidak kendaraan itu,†pungkasnya.
Namun yang jelas, ungkap Thendy, saat ini sudah ada armada baru sebanyak 14 unit bus jurusan Palabuhanratu-Sukabumi-Bogor yang masih dalam proses perizinan oleh Perusahaan Bus Koperasi Bina Usaha Transportasi Republik Indonesia (Kobutri).
“Sudah siap kendaraanya, tinggal menunggu proses perizinannya selesai,†ungkapnya.
Editor : Administrator