SUKABUMIUPDATE.com - Soal indikasi jual beli proyek yang dilontarkan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI)Â Kabupaten Sukabumi, dinilai Kepala Barang dan Jasa merangkap Ketua Unit Layanan Pelelangan (ULP) Kabupaten Sukabumi Prastyo, sebagai teguran.
Menurut Prastyo, lembaganya siap dikritisi oleh siapa pun. Namun, kata dia, perlu dijelaskan, ULP Kabupaten Sukabumi saat ini menjadi percontohan. “Pengadaan barang dan jasa Pemerintah, sudah sesuai dengan rencana umum pengadaan. Jadi semua pelelangan sudah ditanyangkan dan dapat diakses semua orang. Prosesnya pun bisa dilihat. Jadi tidak mungkin ada jual beli proyek,†jelas dia.
Sementara Asisten Daerah Bidang Ekonomi Sektretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sukabumi, Dodi Somantri mengatakan, demonstrasi yang dilakukan oleh FKPPI ini karena adanya komunikasi yang belum nyambung.
BACA JUGA:
Duga Ada Jual Beli Proyek Rp100 M, FKPPI Keukeuh Bertemu Bupati Sukabumi
FKPPI Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi: Bupati Sombong, Kami Bedegong
Ratusan Petani Pasirdatar dan Sukamulya Kabupaten Sukabumi Geruduk Pendopo Negara
“Saya melihat, mereka ingin memberikan sumbangsih pemikiran pembangunan khususnya. aspirasi ini bukan hal yang baru, tetapi tetap akan diakomodir,†jelasnya.
Berbicara Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), katanya, isinya adalah aspirasi bottom up dan top down. “Semua usulan dari masayarakat dan kebijakan pusat, menjadi dasar formal penyusunan APBD. Banyak ketentuan hukum pelaksanaan pembangunan,†paparnya.
Dodi mengaku, baru mendengar pelaksanaan jual beli proyek. Sebab, proses lelang proyek di Kabupaten Sukabumi, berjalan secara transparan dan terbuka.Â
Editor : Administrator