SUKABUMIUPDATE.com – Sekitar 10 orang driver angkutan berbasis online, datangi Kantor Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, untuk meminta perlindungan keamanan, Kamis (28/9/2017).
Pantauan sukabumiupdate.com kedatangannya pun langsung diterima Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi, dan langsung melakukan audiensi.
BACA JUGA:Â Dishub Kota Sukabumi Peringatkan Angkutan Berbasis Online
Mohammad Ramadhan, salah seorang driver Go-Car mengaku tujuan kedatanganya ke Pemerintah Kota (Pemkot) tersebut berkaitan dengan keamanan driverkarena khawatir terjadi gesekan di jalan.
Sebab, ia menganggap belum ada win win solution, antara pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda), Kelompok Kerja Unit (KKU), dengan transportasi online.
"Kami meminta audiensi untuk menenangkan kondisi di jalan, agar tidak ada gesekan dengan berbagai pihak yang tidak menginginkan keberadaan angkutan online," tuturnya kepada sukabumiupdate.com, usai audiensi, siang tadi.
BACA JUGA:Â Didatangi Wakil Wali Kota Sukabumi, Go-Jek: Belum Ada Kesepakatan yang Pas
Pemerintah Daerah (Pemda) sendiri sudah membuat statment tidak pernah alergi dengan keberadaan angkutan online, lanjutnya, hanya saja persyaratan yang diminta Pemda, belum dilaksanakan pihak management.
"Kami, selaku driver juga menuntut kepada pihak management untuk menyelesaikan administrasi perijinan, atau persyaratan apapun. Karena, jika ditutup, akan kembali kehilangan pekerjaan," imbuhnya penuh harap.
Ramadhan berharap, pihak management segera menyelesaikan administrasi sehingga saat para driver beroperasi di jalan aman, karena segmentasi Go-Carberbeda dengan Organda, sebab hanya sekian persen saja yang memilih aplikasi online.
BACA JUGA:Â Angkutan Online Ditutup, Wakil Wali Kota Sukabumi Salahkan Management
“Jadi, kalau menurut saya, tidak merugikan angkutan konvensional," ucapnya.
Sementara Wakil Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi menyampaikan, sebenarnya yang menjadi masalah adalah komunikasi dari pihak management kurang bagus, makanya pemerintah memintanya didorong juga oleh para driver untuk segera melengkapi kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
"Kalau persyaratan tidak dipenuhi, bukan kesalahan pemerintah. Tapi ada itikad tidak baik dari pihak management. Kita juga mendorong, bagaimana pihak management bisa melengkapi kesepakatan itu. Kan mereka sudah sepakat, berarti mereka sanggup dong, dan mereka juga (driver) paham, bahwa ada miss di pihak management mereka, sehingga ada kekisruhan," tandas Fahmi, dalam kesempatan yang sama.
Editor : Administrator