Dirut Perumda ATE: Nasi Sudah Menjadi Bubur, Harus Segera Ada yang Diselamatkan

SUKABUMIUPDATE.com - Direktur Utama (Dirut) Perumda ATE Kabupaten Sukabumi mengaku, selama terjadi carut marut yang tejadi di internal Perusahaan Daerah Aneka Tambang (PDAT) Kabupaten Sukabumi, dirinya ikut ambil bagian menyelesaikan masalah meski tidak ada anggaran atau penyertaan modal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

"Kita sudah akomodir lima orang dari 15 eks PDAT ke Perumda ATE, dan kita pun sudah memperbaiki kantor lama serta membangun kantor baru di samping kantor lama," jelas Dirut Perumda ATE, Solihin Muhtar kepada sukabumiupdate.com, Kamis (9/11/2017).

BACA JUGA: Nasib Menggantung, 15 Eks PDAT Ancam Gugat Pemkab Sukabumi

Disinggung soal anggarannya dari mana, Solihin menegaskan, anggaran untuk kantor dan usaha kecil yang ia lakukan saat ini didapat dari cara yang halal dan diyakini tidak akan menjadi persoalan nantinya.

"Ya kalau suntikan dana ini kan sudah jelas belum bisa dari Pemda karena ada masalahan lain, untuk internal Perumda ATE tidak ada masalah tapi memang kalau tidak ada modal perlu waktu lama untuk menjalankan usaha, namun insya allah kami akan jalankan dan tata meskipun perlahan, ya sepintar-pintarnya kita cari anggaran lah," bebernya.

BACA JUGA: Soal Nasib 15 Eks PDAT, DPRD Kabupaten Sukabumi Pilih Bungkam

Dirinya mengibaratkan, persoalan kasus yang menimpa PDAT seperti kasus tabrakan, mana yang perlu di selamatkan terlebih dahulu apalagi yang terlibat persoalan hukum bukan Perumda ATE melainkan PDAT.

"Jadi solusi yang tepat ya ada anggaran tersedia dulu, baru Perumda ATE akan di jawab semua persoalan tersebut," tegasnya.

BACA JUGA: Soal Tanggungjawab 15 Eks PDAT, Dirut Perumda ATE Tegaskan tidak Ada Dasar Hukum

Nasi sudah menjadi bubur, soal audit pun agar tidak menjadi persoalan, tambah Solihin idealnya dilakukan sebelum pembubaran PDAT atau sebelum memperbaharui PD agar persoalan terlihat, kemana arahnya serta dari mana titik nol nya.

"Yang kami harapkan saat ini, di penyertaan modal itulah serta ada payung hukum yang jelas agar kami bisa berjalan dengan maksimal. Soal surat segala macam yang dibantah oleh Pak Sekda, mungkin beliau memang belum mendapatkan berkasnya," pungkas Solihin.

Editor : Administrator