SUKABUMIUPDATE.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi mengutuk keras tindakan diskriminasi pemerintah Tiongkok terhadap etnis muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. IMM pun menggelar aksi bela muslim Uighur, IMM mengajak kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia terutama umat muslim agar peduli terhadap apa yang terjadi dengan saudara muslim di Xinjiang tersebut, Jumat (21/12/2018).
IMM menuntut pemerintah mendesak pemerintah Tiongkok untuk membuka informasi dan berlaku adil terhadap muslim di Tiongkok.
Pantauan sukabumiupdate.com, massa IMM memulai aksi dari Kampus Muhammadiyah Sukabumi sejak pukul 13.00 WIB. Mereka membawa bendera, toa dan juga kain putih yang bertuliskan petisi dan bergerak menuju Kantor Balai Kota Sukabumi dengan tujuan ingin bertemu langsung dengan Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi.
Tiba di depan Balai Kota, mereka melakukan orasi. Massa kemudian dapat memasuki halaman Balai Kota dan menunggu di depan pintu utama masuk Balai Kota menuntut Wali Kota untuk segera menemui mereka. Sempat terjadi ketegangan antara aparat keamanan dengan massa aksi karena muncul provokasi, massa aksi disangka mengeluarkan kata-kata kasar.
"Hati-hati kawan-kawan, ada provokasi. Rapatkan barisan, lindungi kawan-kawan kita," ujar salah seorang peserta aksi.
Selama kurang lebih 15 menit menunggu tapi Wali Kota tak kunjung hadir. Massa pun bertolak menuju Gedung DPRD Kota Sukabumi. Tak lama berada di depan gedung DPRD, Wali Kota Sukabumi, Achamd Fahmi, dia menyatakan mendukung aksi tersebut. Menurut Fahmi apa yang dilakukan pemerintah pemerintah Tiongkok kepada muslim Uighur merupakan pelanggaran HAM.
"Saya sesama umat muslim juga merasa empati dengan apa yang terjadi dengan umat muslim di Tiongkok yang mengalami penindasan dan diskriminasi," kata Fahmi.
Fahmi berjanji kepada massa aksi bahwa apa yang menjadi tuntutan dan gagasan kawan-kawan mahasiswa ini akan disampaikan dan diteruskan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat.
BACA JUGA: Mahasiswa Soroti Penanganan Kasus Korupsi di Kota Sukabumi
"Saya berjanji akan membawa masalah ini dan melaporkannya ke pemerintah provinsi dan pusat," ujarnya.
Di gedung DPRD, mahasiswa masih menunggu kehadiran dari anggota dewan tapi tak ada satupun anggota dewan hingga massa kecewa. Massa bergerak menuju bunderan Tugu Adipura. Ditempat ini mahasiswa berorasi setelah itu kembali ke Kampus Muhammadiyah Sukabumi.
Ketua Umum IMM Sukabumi, Rajib Rivaldi mengungkapkan, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia juga merupakan anggota Dewan Keamanan PBB kemudian memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok seharusnya bisa memanfaatkan hal itu untuk menjembatani persoalan yang dialami saudara muslim Uighur di Tiongkok.
Menurut dia, pemerintah Indonesia belum memiliki tindakan dan sikap resmi untuk menanggapi hal tersebut. Menurutnya, pemerintah Indonesia seperti menunggu respon dari negara-negara Islam lainnya dulu baru akan bertindak.
“Padahal umat muslim di seluruh dunia sudah bersikap mengutuk apa yang terjadi di Tiongkok tersebut,” terangnya.
BACA JUGA: Refleksi 90 Tahun Sumpah Pemuda, Mahasiswa STKIP PGRI Sukabumi Unras di Kampus
Rajib menjelaskan, apa yang terjadi di Xinjiang, bagi umat Islam Uighur suatu tindakan kejahatan yang pihaknya yakin ini bertentangan dengan peraturan manapun.
“Ini harus dihentikan dan pemerintah Tiongkok harus bertanggung jawab terhadap praktik semacam ini,” ujarnya.
Ia menambahkan, IMM Sukabumi dan juga masyarakat muslim di Indonesia akan memaksa pemerintah untuk bisa bersikap tegas atas dugaan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang diderita warga Uighur. Lanjutnya, pemerintah jangan sampai tersandera hanya karena besarnya investasi pihak Tiongkok yang ada di dalam negeri ini.
"Pemerintah jangan takut dengan Tiongkok, karena ada investasi atau utang dalam bentuk proyek. Ini membuat kita tidak mau ikut campur dan menutup mata. Ini bahaya, pengkhianatan terhadap UUD 1945 dan politik luar negeri kita,” pungkasnya.
Editor : Andri Somantri