SUKABUMIUPDATE.com - Unang (50 tahun) bersama istri dan anaknya menempati rumah tidak layak huni (RTLH) di Kampung Cikupa RT 16/08, Desa Lengkong, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi.
Dinding rumah Unang sudah berlubang dimana-mana serta atapnya banyak yang bocor. Sebagian ruangan rumah sudah miring sehingga dipasangi tiang penyangga dari bambu di setiap sudut bangunan.
Unang mengungkapkan, ingin memiliki rumah yang layak namun terbentur kondisi ekonomi. Unang hanya bekerja serabutan yang pendapatannya rata-rata hanya Rp 30 ribu. Kondisi ini diperparah dengan penyakit Tuberkulosisi (TB) yang diderita Unang sehingga membuat fisiknya lemah dan tak mampu bekerja keras.
BACA JUGA: RTLH Miring di Cikidang Sukabumi, Camat Salahkan Warga dan Pemdes
"Saya bekerja sebagai petani dan kuli serabutan, dan itu hanya mampu untuk makan kami sekeluarga saja," ujar Unang kepada sukabumiupdate.com, Jumat (19/4/2019).
Unang mengatakan, rumah yang ditempatinya ini adalah warisan dari orang tuanya. "Rumah yang saya tempati saat ini adalah rumah warisan dari orang tua saya," ungkapnya.
Unang memiliki dua orang anak yang berusia 15 tahun dan 17 tahun. Untuk membantu ekonomi keluarga, anak yang paling besar bekerja sebagai buruh konveksi di Bandung.
BACA JUGA: RTLH Hancur Tersapu Angin, Wanita Tua di Cibadak Sukabumi Ratapi Nasib
Unang mengaku selama hidup dalam kondisi serba kekurangan tak pernah mendapatkan bantuan, bahkan ia pun belum memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sedangkan penyakit TB yang dideritanya semakin menggerogoti tubuhnya.
Menurut dia, beberapa kali dari pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Lengkong meninjau kondisi rumahnya. Akan tetapi rehab tak juga dilaksanakan.
"Beberapa kali sempat ada survei ke rumah saya katanya untuk bantuan rumah, namun belum pernah ada realisasinya," tukasnya.
BACA JUGA: Datangi Lansia di RTLH, Camat Cikakak Kabupaten Sukabumi: Ada yang Lebih Memprihatinkan
Sementara itu, Kepala Desa Lengkong Asep Iskandar mengakui beberapa kali melakukan survei dan mengajukan perbaikan rumah milik Unang tersebut. Namun Asep mengakui hingga kini belum ada realisasi.
"Kami hanya mengajukan program, selebihnya kan itu kewenangan dari atas untuk realisasi anggarannya. Namun kami selaku pemerintah desa senantiasa melakukan usulan dan ajuan untuk perbaikan kesejahteraan warga kami. Hanya saja kembali pada anggaran dari atas untuk pelaksanaannya," jelas Asep.
Editor : Andri Somantri