SUKABUMIUPDATE.com - BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi lakukan Diskusi Kelompok Terarah /Focus Group Discussion (FGD) Penilaian ketahanan Daerah terhadap bencana pada Selasa (10/8/21).
Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya akselerasi peningkatan level kapasitas daerah terhadap bencana. Bertempat di BPBD ini bertemakan Tangguh di Tengah Pandemi, bertujuan menghasilkan informasi pokok terkait dengan kapasitas dan ketahanan daerah serta indikator pencapaian kapasitas daerah yang merupakan input primer indeks risiko bencana.
Menurut Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Zulkarnain Bahrami hasil FGD selanjutnya dituangkan menjadi rekomendasi kebijakan prioritas Penanggulangan Bencana oleh pemerintah Kota Sukabumi.
“Seperti diketahui berdasar pada IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) tahun 2020, BNPB menempatkan Kota Sukabumi pada skala nasional di urutan 420 dari 514 kabupaten kota yang dihitung, atau pada urutan 23 dari 27 kabupaten kota se Jawa Barat di kelas bencana Sedang dengan skor IRBI 114, ,4,” kata Zulkarnain.
Demikian pula berdasarkan hasil hitungan FGD periode sebelumnya pencapaian indeks Kapasitas Kota Sukabumi sebesar 0,51 yang berada di kelas sedang.
Hajatan yang digelar ini melibatkan SKPD yang berperan utama mengintervensi 71 Indikator dan 7 fokus prioritas Perangkat penilaian kapasitas daerah yg berasal dari BPBD, Bappeda, Setda, Dinas Kesehatan, Pendidikan, Kominfo, Ketahanan Pangan Lingkungan hidup Dinas Sosial serta Dinas Pekerjaan Umum, dengan beredoman pada peraturan kepala BNPB 3/2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana.
Tujuh fokus prioritas ini mulai dari perkuatan kebijakan dan kelembagaan, Pengkajian risiko, Pengembangan sistem informasi diklat dan logistik, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana hingga Pengembangan sistem pemulihan bencana
FGD ini nantinya menghasilkan level tingkatan ketahanan daerah mulai dari level rendah sedang hingga tinggi. Setelah dilaksanakan kompilasi dan perata-rataan terhadap seluruh kuesioner dalam file pendukung maka secara otomatis dapat dilihat rekomendasi kebijakan yang perlu diambil pemerintah yang hasilnya ini dapat menjadi rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana kota .
Pasca FGD, BPBD secara simultan dan berkelanjutan meminta stakeholder yang hadir mengumpulkan jawaban dari setiap indikator untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi verifikasi evidence lalu analisis ke dalam tool sistem perangkat penilaian sehingga keluar nilai level yang menjadi arus utama kebijakan prioritas untuk bersama terus dievaluasi dan dipantau sesuai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.