SUKABUMIUPDATE.com - Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Pelaksana Tugas Kepala BAPPEDA Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah menghadiri rapat paripurna DPRD pada Senin, 8 November 2021. Salah satu agenda yang dibahas adalah soal penjelasan APBD 2022.
Dikutip dari akun media sosial resmi pemerintah daerah, Fahmi mengatakan proses penyusunan APBD masih dihadapkan pada pencegahan dan penanggulangan Covid 19. Alhasil, dalam penyusunan APBD 2022, perencanaan dokumen RKPD, dan KUA PPAS, masih fokus pada penanganan Covid.
Berdasarkan Inmendagri Nomor 57 Tahun 2021, Kota Sukabumi memang masuk PPKM level 2. Fahmi menyebut, ini bukti keseriusan bersama dalam penanganan Covid yakni testing, tracing, dan treament. Meski begitu, ia mengimbau semua pihak harus tetap waspada dan tidak lengah dalam menerapkan prokes karena pandemi belum berakhir.
''2022 awal pemulihan ekonomi bagi pencapaian tujuan dan target pembangunan di Sukabumi,'' kata Fahmi. Itu ditandai dengan diberlalukannya prioritas pembangunan sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan RPJMD 2018-2023.
Khususnya dalam peningkatan SDM berkualitas, pelayanan publik inovatif berbasis teknologi informasi, pelayanan dasar untuk kesejahteraan masyarakat, dukungan infrastruktur untuk pembangunan, dan pengembangan ekonomi berkelanjutan.
Ilustrasi masker. - (Istimewa/Pixabay)Dihubungi terpisah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPPEDA Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah mengatakan, strategi APBD 2022 akan bergantung pada pemerintah pusat yang masih melakukan refocusing. "Sehingga kami benar-benar teliti dan menelaah," katanya.
Pasalnya, refocusing tersebut akan berdampak terhadap penyesuaian proggram di tingkat daerah. Terlebih, pada 2022 nanti Pemerintah Kota Sukabumi masih memiliki tanggung jawab untuk menganggarkan pembayaran tenaga kesehatan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK.
Reni mengungkapkan, beberapa tugas mandatori dari pemerintah pusat untuk penyelesaian beberapa program strategis nasional yang telah tertuang dalam RPJMD, terdampak keterbatasan anggaran APBD. "Untuk itu BAPPEDA sangat berhati-hati melakukan refocusing," katanya.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah