SUKABUMIUPDATE.com - Para guru berharap kepala daerah yang terpilih nanti tidak serta merta membuat kebijakan yang merubah aturan sebelumnya. Diantaranya tentang Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang diharapkan tetap ada.
"Pada sesi tanya jawab tadi, ada yang menanyakan soal TPP jangan hilang saat berganti pemimpin," ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Ahmad Hadadi usai menyampaikan materi seminar pendidikan di GOR STIE PGRI Kota Sukabumi, Sabtu (17/3/2018).
Menurutnya, para guru sudah mendapatkan banyak bantuan dari kepala daerah yang menjabat saat ini. Sehingga para guru ingin pemimpin yang baru masih atau melanjutkan kebijakan yang sudah dijalankan.
BACA JUGA: Komunitas 1.000 Guru Sukabumi Peduli Pendidikan Anak Pedalaman
"Hasil kebijakan saat ini, untuk honorer non PNS di Jawa Barat (Jabar) mendapatkan TPP sebesar Rp 85 ribu. Padahal di provinsi lain tidak sampai sebesar di Jabar," paparnya.
Ahmad Hadadi menambahkan, para guru berharap pemimpin di Jawa Barat ini tetap melanjutkan kebijakan yang baik di dalam pendidikan.
"Khususnya dalam mencerdaskan dan memberikan keahlian bagi anak didik di Jabar. Sehingga anak kita bisa cerdas dan punya keahlian," ujarnya.
Di tahun politik, kata Ahmad Hadadi, tenaga pendidik yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sampai dipolarisasi atau mengarahkan untuk mendukung salah satu calon.
Secara profesi guru harus bersikap profesional.
Menurut dia, gunakan hak politik yang baik dan politik tersebut jangan sampai menjadi hal yang aneh. Apalagi sampai menimbulkan ketegangan ataupun paranoid.
BACA JUGA: Peringati Hari Guru, Ketua PGRI Kota Sukabumi: Tong Loba Kaberangan
"Politik harus menjadi yang menyenangkan. Lebih santun, bijak, dan mengedukasi," ujarnya.
Dalam hal ini sebagai pendidik, guru harus memberikan edukasi agar proses demokrasi tercipta lebih baik.
Sejauh ini, menurut dia, menjelang pelaksanaan Pilkada kondisi terlihat kondusif.
"Coba saja kita lihat sejauh ini tidak ada ketegangan dan mudah mudahan tidak ada," pungkasnya.
Editor : Andri Somantri