SUKABUMIUPDATE.com - Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, menggelar demo di halaman kantor KPU Kota Sukabumi, Senin (22/7/2019). Aksi tersebut menuntut KPU Kota Sukabumi melakukan evaluasi atas seluruh penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, dari mulai tahapan hingga pelaksanaan.
"Kami belum mendengar adanya evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi, dan kami ingin diadakan evaluasi kepada tiap masing-masing kinerja komisioner sampai tingkatan bawah," ungkap Ketua GMNI Sukabumi, Abdullah Masyhudi.
BACA JUGA: Pahlawan Demokrasi Gugur, Mahasiswa Sukabumi Pasang Bendera Kuning di Kantor KPU
Abdul mengatakan, ada beberapa temuan dan sanksi yang telah diberikan namun terkesan tidak ada tindak lanjut dari KPU Kota Sukabumi. Bahkan, hal tersebut menyangkut atau diindikasikan masuk dalam pidana Pemilu.
"Ada beberapa pelanggaran administratif dan juga seperti money politics, black campaign, selama proses pelaksanaan kemarin," tambah Abdul.
Peserta aksi membubarkan diri pada pukul 11.45 WIB dikarenakan Ketua KPU Kota Sukabumi tidak menemui peserta aksi.
"Harapannya ada tanggapan dari Ketua KPU, tapi hari ini tidak ada, entah kemana. Namun kita akan datang kembali," pungkas Abdul.
BACA JUGA: Mahasiswa Sebut Bawaslu Kota Sukabumi Cacat dan Banyak Bohong
Sementara itu, komisioner KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara mengungkapkan, KPU Kota Sukabumi akan sangat siap untuk melakukan evaluasi, hanya saja harus jelas evaluasi apa yang harus dilakukan.
"Bila ada yang bermasalah di KPU Kota Sukabumi kita akan evaluasi secara total hanya saja kita pun harus tahu case per case, evaluasi apa yang harus kita lakukan," ungkap Agung.
BACA JUGA: Ajak Masyarakat, Mahasiswa di Sukabumi Tolak Gerakan People Power Pasca Pemilu 2019
Agung juga mengatakan, saat ini Ketua KPU Kota Sukabumi sedang berada di Mahkamah Konstitusi (MK) karena sedang dilaksanakan pembacaan putusan dismissal. Agung mengklaim bahwa KPU Kota Sukabumi dalam Pemilu 2019 meraih prestasi.
"Bahkan KPU Kota Sukabumi juga memiliki prestasi, terkait situng, kita menjadi parameter di Jawa Barat, dimana menjadi KPU Daerah yang pertama 100 persen serta terkait data pemilih dan logistik juga tidak ada masalah," pungkas Agung.
Editor : Andri Somantri