SUKABUMIUPDATE.com – Pemerintah belum memastikan kapan kebijakan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok mampu akan resmi diberlakukan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, regulasi ini masih menunggu kesiapan penuh sistem teknis serta mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat.
“Kita lihat seperti apa ekonomi dan masyarakatnya, tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap ya sudah kita jalankan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
Salah satu persoalan krusial yang digarisbawahi pemerintah adalah ditemukannya warga yang masuk kategori Desil 9 dan 10 (kelompok mampu), tetapi realita ekonominya merupakan pedagang kecil atau penerima bantuan UMKM.
Baca Juga: Kades Neglasari Lengkong Divonis 2 Tahun Bui, Wajib Bayar Uang Pengganti Rp356 Juta
Untuk mengatasi anomali tersebut, pemerintah terus memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Purbaya menyampaikan bahwa jika pemutakhiran DTSEN belum tuntas saat regulasi bergulir, penanganan ketidaksesuaian data warga akan dilakukan secara kasus per kasus.
Purbaya menambahkan, pemerintah telah menambah anggaran untuk meningkatkan kualitas dan akurasi DTSEN. Anggaran tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi.
Menurut Purbaya, total anggaran untuk DTSEN dan sensus ekonomi mencapai sekitar Rp7 triliun, termasuk anggaran yang dialokasikan untuk Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga: Botok: Tak Ada Tuntutan Lengserkan Prabowo - Gibran, Rencana Aksi 27 Agustus 2026
Dia berharap proses pemutakhiran dan perbaikan data dapat menghasilkan DTSEN yang lebih rapi dan akurat pada tahun depan.
Dengan data yang semakin akurat, pemerintah dapat menggunakannya sebagai salah satu dasar dalam menentukan berbagai kebijakan, termasuk pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu.
Sebelumnya, pemerintah menyebut pembatasan Pertalite untuk kelompok Desil 10 diproyeksikan dapat menghemat anggaran subsidi hingga sekitar 10 persen. Namun, pemerintah menegaskan skema dan waktu penerapannya masih menunggu kajian serta kesiapan sistem.
Sumber: Tempo.co
Editor : Denis Febrian