SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Perindustrian Energi Sumber Daya Manusia atau DPESDM Kabupaten Sukabumi memfasilitasi pelaku usaha kerajinan batu mulia. Langkah ini dibutuhkan agar IKM (Industri Kecil Menengah) kerajinan batu akik atau batu mulia di Sukabumi lebih muda go internasional, mengisi pasar ekspor.
Kepala Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Fasilitasi, DPESDM Kabupaten Sukabumi, Yana Chefiana mengatakan, baru-baru ini dilakukan fasilitasi legalitas untuk IKM batu mulia di Desa Cimerang, Kecamatan Purabaya. Salah satu desa di Kabupaten Sukabumi yang dikenal sebagai sentra para ahli gosok dan kerajinan batu mulia di Indonesia.
Menurut Yana, ada permintaan dari IKM terkait surat keterangan untuk kebutuhan ekspor. Para pengrajin ini butuh legalitas bahwa mereka adalah pelaku industri kecil atau pemilik IUMK.
"Kebanyakan dari pengrajin di Cimerang belum memiliki legalitas usaha. DPESDM melakukan layanan ke sentra industri, memfasilitasi legalitas usaha para pelaku usaha yang notabene adalah pahlawan devisa bagi Indonesia khususnya Kabupaten Sukabumi," ujar Yana, Jumat (15/10/2021).
Perajin batu akik di Sukabumi - (istimewa)</spanLanjut kata yana, legalitas usaha disisi lain lebih penting dari modal usaha. Dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku IKM bisa mengakses modal baik itu bantuan dari pemerintah maupun perbankan.
"Makasinya kami jemput bola, hari selama kemarin turun ke Cimerang. Agar pengrajin batu akik dan batu mulia ini punya legalitas usaha," tuturnya.
Yana menambahkan pentingnya pelaku IKM punya legalitas usaha, agar bisa melakukan ekspor sendiri. "Selama inikan mereka hanya memasok ke pemegang legalitas, sehingga harga ditentukan oleh pihak pengekspor," bebernya.
DPESDM mencatat selain di Cimerang Purabaya, pengrajin batu mulia juga tersebar di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Sukabumi, diantaranya Sagaranten dan Pabuaran. Ada lebih dari 50 pengrajin batu mulia di Kabupaten Sukabumi berdasarkan database DPESDM.
"Kita akan datangi semua, memberikan pelayanan jemput bola. Agar pengrajin ini lebih berdata dengan legalitas usaha, mendongkrak pendapatan dan akhirnya bisa membantu perekonomian wilayah," pungkas Yana.
Editor : Fitriansyah