SUKABUMIUPDATE.com - Pengelolaan informasi publik di era digital menuntut strategi yang matang dari pemerintah daerah, bukan hanya sekadar mengejar popularitas di media sosial.
Hal ini menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Website dan Media Sosial untuk Pemerintah Daerah, yang menjadi pembuka rangkaian Jateng Media Summit 2026 di Hotel Khas Semarang, Rabu (20/5/2026).
Diskusi yang dipandu oleh Asep Saefullah, Head of Community Local Media Community Suara.com, menghadirkan sejumlah pakar dan praktisi untuk membedah tantangan komunikasi publik pemerintah di tengah gempuran informasi digital dan hoaks.
Baca Juga: Karnaval Hari Nelayan Palabuhanratu ke-66, Warga Antusias Padati Jalan Siliwangi
Kepala Bagian Humas dan Protokol Biro Umum Setda Prov Jateng, Dicky Adinurwanto, mengakui pihaknya kerap kewalahan menghadapi hoaks yang beredar masif di media online dan media sosial.
"Kami seringkali kewalahan ya dengan informasi hoak, bagaimana menangkalnya, dan bagaimana meng-counter-nya, ya kami harus punya strategi," ujarnya.
Dicky menyadari pergeseran pola konsumsi informasi masyarakat Jawa Tengah, di mana 82,57 persen mengakses media online.
Baca Juga: Tren Gowes Makin Populer, 7 Manfaat Bersepeda bagi Kesehatan
Menurutnya, pendekatan rilis konvensional ala media mainstream tidak lagi cukup untuk media sosial. Ia pun mendukung instruksi Gubernur agar seluruh ASN menjadi Public Relation.
Tantangan ini ditanggapi oleh Tenaga Ahli Wamenkomdigi, Dr. Riant Nugroho, M.Si. CBA. Ia mengibaratkan dunia digital saat ini sangat kacau (chaos) dan media sosial yang "genit".
Riant menekankan agar pemerintah tidak terjebak mencari popularitas di platform tersebut.
Baca Juga: Akhiri Penantian 30 Tahun, Aston Villa Juara Liga Eropa
"Maka menurut saya pemerintah jangan mencari popularitas. Bisa diibaratkan di keluarga, pemerintah itu adalah Bapak, yang tidak banyak omong, kerja dalam senyap," tegas Riant.
Menurutnya, produk utama pemerintah di era digital seharusnya adalah big data yang dikelola melalui website sebagai induk informasi.
Dari sana, informasi dipecah menjadi konten-konten media sosial yang strategis dengan memanfaatkan algoritma, jurnalisme media, hingga homeless media.
Baca Juga: Kasus Kredit Macet Memanas, Komisioner Bawaslu Kota Sukabumi Adukan Leasing ke DPRD
"Digital tidak untuk menutup, tapi membuka ruang-ruang baru. Jangan sampai media-media ini dikuasai asing," tambahnya.
Senada, Zainudin, S.Fil.,M.Si, Perencana Ahli Madya Puspen Kemendagri, mengkritisi pengelolaan website pemda yang seringkali tidak terstruktur, lambat merespons isu, dan datanya tidak sinkron.
Ia juga menyoroti konten medsos yang cenderung seremonial dan rilis yang menggunakan bahasa sulit dipahami.
"Apa yang harus dilakukan oleh website pemda? tidak hanya diposting, harus terstruktur, cepat, tanggap dengan isu-isu terbaru apalagi yang berpotensi dengan dampak negatif terhadap pemerintah," jelas Zainudin.
Ia menekankan pentingnya informasi yang disajikan memiliki dampak nyata dan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar rilis kegiatan. Terkait penggunaan kecerdasan buatan (AI), Zainudin mengingatkan prinsip kehati-hatian.
"Pakai AI harus yang aman juga, jangan data-data yang penting dan rahasia menggunakan AI. Prinsipnya AI adalah alat bantu, bukan menggantikan," pungkasnya.
Puncak kegiatan Jateng Media Summit 2026 sendiri dijadwalkan berlangsung pada Kamis (21/5/2026).
Editor : Ikbal Juliansyah