SUKABUMIUPDATE.com - Belanda Berencana Pangkas 25.000 PNS dengan Bantuan artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan efisiensi birokrasi sekaligus mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS).
Rencana tersebut menjadi salah satu langkah paling ambisius pemerintah Belanda dalam menggunakan teknologi AI untuk memangkas tenaga kerja di sektor publik. Namun, pelaksanaannya diperkirakan tidak mudah.
Mengutip Teh Telegraph, pemerintah Belanda mengumumkan rencana pengurangan sekitar 15 persen jumlah pegawai negeri. Kebijakan ini ditargetkan mampu menghemat anggaran hingga 3,5 miliar euro atau sekitar 3,9 miliar dolar AS setiap tahun mulai 2035.
Namun ada pengecualian pada sektor kepolisian dan pertahanan yang tidak termasuk dalam rencana pemangkasan tersebut. Tetapi sejumlah kementerian, inspektorat, dan lembaga pemerintah lainnya berpotensi mengalami pengurangan pegawai hingga 60 persen.
Baca Juga: Motor Kembali Usai Maling Jatuh ke Parit di Sukabumi, Siti Soliha Mengaku Lega
Kabinet Belanda, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rob Jetten, akan menetapkan cara penggunaan kecerdasan buatan (AI) untuk “bekerja lebih produktif” pada kuartal pertama tahun depan sebagai bagian dari upaya menjadikan layanan sipil “lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih kecil”.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Belanda, Eric van der Burg, mengatakan: “Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang benar-benar lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih ramping.” ujarnya
Besarnya Jumlah PNS Jadi Persoalan Politik
Mengutip Japan Times, persoalan membengkaknya birokrasi pemerintah kini menjadi perhatian politik di sejumlah negara maju. Di Belanda, jumlah pegawai pemerintah meningkat 41 persen selama periode 2018 hingga 2025. Sementara itu, jumlah PNS di Inggris bertambah lebih dari sepertiga dalam satu dekade terakhir hingga melampaui 500.000 orang.
Kondisi tersebut menjadi salah satu isu yang diangkat partai-partai politik di Inggris. Partai Konservatif yang kini berada di posisi oposisi berjanji akan membalikkan peningkatan jumlah PNS. Bahkan, Partai Reform UK menawarkan kebijakan pemangkasan yang lebih besar.
Sejumlah pihak menilai target pengurangan pegawai melalui pemanfaatan AI bukan sesuatu yang mustahil.
Baca Juga: Sinopsis Drakor Francesca Next Door, Vampir dari Rumania yang Jatuh Cinta pada Manusia
Laporan Tony Blair Institute yang diterbitkan pada Juli 2024 menyebutkan bahwa AI berpotensi mengotomatisasi sebagian lebih dari 40 persen pekerjaan di sektor publik. Teknologi tersebut diperkirakan dapat menghemat sekitar seperlima waktu kerja pegawai.
Namun, laporan itu juga mendapat kritik karena menggunakan AI dalam proses analisisnya sendiri.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kecepatan pemerintah dalam memperoleh manfaat dari AI sangat bergantung pada kebijakan dan keputusan yang diambil.
Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair, bahkan menyerukan perlunya membangun tenaga kerja baru yang mampu memanfaatkan teknologi AI, bukan sekadar memberikan pelatihan ulang kepada PNS yang sudah ada.
Menurut Blair, AI dapat membantu pemerintah menghadapi persoalan meningkatnya biaya kesehatan dan pensiun akibat bertambahnya jumlah penduduk lanjut usia.
Ia juga menilai perdebatan politik yang hanya berfokus pada pajak, belanja pemerintah, dan nasionalisasi tanpa membahas perkembangan AI sudah tertinggal dari perubahan zaman.
Baca Juga: Jambret Wanita hingga Jatuh di Sukabumi, 2 Pelaku Ditangkap, Satu Masih di Bawah Umur
Pemerintah Masih Tertinggal dalam Pemanfaatan AI
Meski perusahaan swasta telah mengumumkan berbagai gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dikaitkan dengan penggunaan AI sejak peluncuran ChatGPT pada 2022, pemerintah di sejumlah negara justru masih tertinggal dalam mengadopsi teknologi tersebut.
Laporan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada September 2025 menyebutkan bahwa penggunaan AI di sektor pemerintahan masih tertinggal dibandingkan sektor swasta.
Banyak inisiatif pemanfaatan AI di lingkungan pemerintah masih sebatas uji coba. Padahal, teknologi tersebut berpotensi membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan administratif.
Sumber: Berbagai Sumber
Editor : Ikbal Juliansyah