Sukabumi Update

Dinkes Beberkan Kendala Pelaksanaan PIS-PK di Kabupaten Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi melakukan rapat koordinasi lintas sektor dan lintas program, di Resort Pangrango Sukabumi. Rapat koordinasi itu dilaksanakan guna meningkatkan akselerasi dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS - PK) di Kabupaten Sukabumi.

BACA JUGA: Sekolah Sehat, Dinkes Kabupaten Sukabumi Siapkan 58 Petugas Ausrem

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan, Rika Mutiara Sukanda mengatakan pembangunan kesehatan bagian dảri pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan implementasi nawacita. Oleh karena itu, koordinasi ini merupakan langkah untuk keberlangsungan implementasi PIS - PK di Kabupaten Sukabumi.

"Kegiatan ini untuk memproleh informasi mengenai peningkatan kualitas, mengenai peningkatan pelayanan primer melalui upaya tindak lanjut dari program Indonesia sehat, memperoleh informasi evaluasi implementasi program tersebut di Kabupaten Sukabumi 2018, dan untuk penguatan program kedepan," ujarnya, Kamis (1/8/2019).

Menurut Rika, program Indonesia sehat merupakan salah satu cara untuk mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimun (SPM), dengan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif di wilayah kerja puskesmas. 

Salah satunya dengan mendatangi keluarga untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjadi peserta JKN, guna tercapainya tujuan program Indonesia sehat dalam rencana strategis Kementrian Kesehatan tahun 2015 - 2019.

BACA JUGA: Bidik Potensi, Dinkes Kabupaten Sukabumi Kenalkan Sahabat JKN

"Terdapat 12 indikator keluarga sehat untuk menilai keluarga sehat, terwujud desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, provinsi sehat, dan selanjutnya tercapailah Indonesia Sehat," jelasnya.

Lanjut Rika, pada 2018 terdapat beberapa masalah pelaksanaan PIS-PK, antara lain puskesmas memiliki keterbatasan SDM pelaksana PIS-PK (Pembina Keluarga, petugas teknis program), kesulitan dalam menginput data PIS-PK. Selain itu masih ada masyarakat yang enggan menerima petugas pembina keluarga saat melakukan kunjungan keluarga, puskesmas belum semua melakukan analisa hasil kunjungan rumah.

"Di Kabupaten Sukabumi cakupan indikator keluarga sehat tertinggi adalah keluarga mempunyai akses sarana air bersih 95,8 persen dan terendah adalah keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 10,2 persen. Untuk itu, pemberdayaan kemandirian masyarakat terus kami upayakan dengan pengembangan dan pembinaan UKBM yang ada di desa," terangnya. 

Dengan rapat koordinasi ini, tambah Rika diharapakan puskesmas mempunyai peranan penting dalam pembinaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). 

"Hal itu untuk menyelaraskan seluruh upaya di dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan, agar dapat berjalan selaras, terintegrasi dan berkesinambungan. Sehingga upaya pencapaian Indonesia sehat dapat segera terwujud khususnya di Kabupaten Sukabumi," tandasnya.

Editor : garis

Tags :
BERITA TERPOPULER
BERITA TERKINI