SUKABUMIUPDATE.com - Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan alokasi anggaran belanja influencer pusat sebesar Rp14,7 miliar ke PT Rans Animasi Indonesia.
PT Rans Indonesia diketahui merupakan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad dalam pengadaan jasa pemengaruh atau influencer. Dalam laporan ICW alokasi anggaran sebesar Rp14,7 miliar kepada perusahaan Raffi dari dua kementerian.
Mengutip dari Suara.com, berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023-2026 pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada periode 2025-2026.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara.
Dokumen korporasi yang dihimpun Project Multatuli menunjukkan PT Rans Entertainment Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad merupakan pemegang saham mayoritas di perusahaan induk tersebut. Selain itu, Raffi memiliki 0,9 persen saham PT Rans Animasi Indonesia secara langsung dan menjabat sebagai komisaris.
Baca Juga: Jerome Polin Dituding Kacang Lupa Kulit Usai Kritik Raffi Ahmad
Peneliti ICW Zararah Azhim Syah menilai pengadaan tersebut menunjukkan penerapan kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah belum konsisten.
“Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi,” kata Azhim dalam keterangannya, dikutip dari Suara.com pada Selasa, (10/11/2026).
Ia mencontohkan pengadaan jasa pemengaruh oleh KKP. Pada 2025, kementerian tersebut mengontrak dua paket jasa pemengaruh dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Kemudian, pada 2026, KKP kembali menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar.
Dengan demikian, total kontrak KKP dengan perusahaan tersebut mencapai Rp10,8 miliar.Azhim juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Pemerintah memangkas pagu TKD menjadi Rp693 triliun, atau berkurang sekitar Rp171 triliun dibandingkan proyeksi realisasi 2025 sebesar Rp864,1 triliun.
Selain itu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026, Menteri Keuangan juga memangkas dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana desa untuk mencicil pinjaman Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri mencatat 90 persen dari 546 daerah memiliki kapasitas fiskal sangat rendah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bahkan berencana melepas 9.000 dari total 12.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Azhim menilai kondisi tersebut kontras dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk jasa promosi melalui figur publik.
“Ironisnya, biaya yang dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk membuat tayangan di Instagram Story milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta. Angka itu lebih besar daripada dana desa yang tersisa bagi dua desa pada 2026. Dari pagu dana desa Rp60,57 triliun, 58,03 persen dialokasikan untuk Koperasi Desa Merah Putih sehingga rata-rata desa hanya menerima sekitar Rp200 juta hingga Rp300 juta,” tutur Azhim.
Ia juga mempertanyakan manfaat dan dampak pengadaan jasa pemengaruh yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka. Menurutnya, kementerian sebenarnya telah memiliki perangkat komunikasi dan publikasi sendiri.
Kemendikbudristek, misalnya, memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara itu, KKP memiliki Biro Hubungan Masyarakat.
ICW juga menyoroti spesifikasi sejumlah paket pengadaan yang dinilai mengarah pada penyedia tertentu sehingga berpotensi membatasi persaingan.
“Spesifikasi pengadaan mengarah pada satu penyedia dan menutup ruang persaingan. Keempat paket pengadaan di Kemendikbud Ristek berupa paket penayangan konten Kemendikbud Ristek (video YouTube, Instagram Reels, Instagram Story, dan TikTok) dilakukan melalui mekanisme e-purchasing di katalog elektronik. Namun, nama paketnya mencantumkan langsung kanal dan akun tertentu, yakni YouTube Rans Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717 milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina,” ujar Azhim.
Baca Juga: Raffi Ahmad Minta Maaf atas Kehadirannya di Deklarasi Sumpah Pemuda 2026
Selain spesifikasi pengadaan, ICW mempersoalkan penetapan harga. Pasalnya, tiga komponen penayangan konten menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran.
Azhim juga menyebut tiga paket pengadaan KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket. Kesamaan nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai setiap paket.
Menurut Azhim, pemerintah tidak sepatutnya menggunakan uang rakyat untuk menggiring opini atau membangun citra kekuasaan melalui figur populer. Penggunaan anggaran negara untuk jasa pemengaruh harus dipastikan tidak menjadi sarana promosi atau propaganda pemerintah.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS,” papar Azhim.
“Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” lanjutnya.
Atas temuan tersebut, ICW meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan. Dokumen yang diminta meliputi Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut. Audit diharapkan mencakup kewajaran harga, transaksi payment outside system, keseragaman nilai kontrak jasa pemengaruh di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas serta fungsi instansi.
Selanjutnya, ICW mendesak LKPP mengevaluasi pengadaan jasa pemengaruh melalui katalog elektronik, terutama terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.
ICW juga meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. Selain itu, Presiden diminta mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuknya menerima kontrak pemerintah selama pejabat tersebut masih menjabat.
“Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan,” tegas Azhim.
ICW turut meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” tandasnya.
Sumber: Suara.com
Editor : Octa Haerawati