SUKABUMIUPDATE.com – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi hingga kini belum memiliki kepastian waktu. Meski demikian, perbincangan mengenai konstelasi dan siapa yang akan memimpin partai berlambang pohon beringin itu telah berembus kencang. Percakapan bergerak mulai dari ruang-ruang internal partai, menjalar ke lingkungan politik Sukabumi, hingga ramai diperbincangkan di media sosial.
Secara aturan, pelaksanaan Musda Golkar Kabupaten/Kota mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor JUKLAK-02/DPP/GOLKAR/IV/2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golongan Karya dan Surat Instruksi Nomor: SI- || /DPP/GOLKAR/VII/2026 tentang Instruksi untuk Segera Menyelesaikan Konsolidasi Organisasi.
Dalam salah satu poin instruksinya tertulis bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Kabupaten/Kota selambat-lambatnya dilaksanakan pada 30 Agustus 2026. Adapun jadwal pelaksanaan Musda Kabupaten/Kota sesuai Juklak ditentukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi. Sementara itu, pembentukan panitia Musda Kabupaten/Kota dilaksanakan setelah jadwal tersebut ditetapkan.
Namun, hingga kini, Minggu (16/8/2026), tahapan tersebut belum berjalan di Kabupaten Sukabumi. Menurut sumber internal, belum terdapat pleno DPD Golkar Kabupaten Sukabumi untuk membentuk kepanitiaan maupun membahas jadwal Musda. Sementara waktu tersisa hingga batas terakhir pelaksanaan Musda tinggal 14 hari.
Di tengah belum adanya kepastian jadwal itulah, berbagai spekulasi mengenai Musda Golkar Kabupaten Sukabumi mencuat. Salah satunya menyebutkan, partai cenderung tidak terburu-buru menetapkan jadwal Musda apabila konfigurasi calon ketua belum menemukan titik temu.
Kabar tersebut tentu bukan keputusan resmi partai. Namun, hal itu cukup menggambarkan bahwa persoalan Musda Golkar Kabupaten Sukabumi bukan semata soal kapan forum digelar, melainkan juga tentang siapa yang akan berdiri di ujung proses sebagai ketua terpilih.
Dua nama kandidat
Di Sukabumi, sebenarnya sudah cukup lama muncul satu nama dari internal partai yang disebut-sebut memiliki kans kuat untuk memimpin Golkar. Nama itu adalah Budi Azhar Mutawali.
Budi bukan wajah baru dalam tubuh Golkar Sukabumi. Ia disebut memulai kiprahnya sebagai aktivis partai dari pengurus tingkat kecamatan sebelum kemudian dipercaya menjadi anggota legislatif. Empat periode berada di parlemen dan kini menjabat Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi membuat namanya tidak hanya dikenal sebagai kader partai yang sukses, tetapi juga sebagai salah satu figur yang cukup lama berproses di dalam struktur DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Bagi kelompok yang menginginkan kesinambungan kaderisasi internal serta figur yang teruji secara pengalaman, perjalanan panjang Budi menjadi pertimbangan politik tersendiri.
Namun, peta Musda belakangan tidak lagi sesederhana satu nama. Nama lain mulai muncul dan membuat konstelasi semakin menarik. Bupati Sukabumi Asep Japar tiba-tiba ramai diperbincangkan sebagai alternatif calon ketua.
Asep Japar memiliki latar belakang yang berbeda. Ia merupakan kader yang relatif baru di Partai Golkar. Setelah pensiun sebagai aparatur sipil negara pada 2023, ia kemudian masuk ke dalam orbit politik Golkar menjelang Pilkada Kabupaten Sukabumi. Saat itu, Asep Japar menjabat Bendahara Badan Saksi Nasional (BSN) Kabupaten Sukabumi.
Setelah terpilih sebagai Bupati Sukabumi, baru-baru ini Asep Japar diberi jabatan baru sebagai Wakil Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah V DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2025-2030.
Bagi sebagian kelompok, Asep Japar sebagai kepala daerah dinilai memiliki posisi strategis jika kemudian diberikan jabatan lebih berat sebagai ketua partai.
Mekanisme Musda dan tiket pencalonan
Ketua PK Jampangtengah, Nurdeni, menegaskan mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar diatur secara rigid oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi, serta Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar. Agenda utamanya meliputi evaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus lama, penyusunan program kerja, dan pemilihan ketua baru melalui tahapan penjaringan, pencalonan, hingga pemilihan yang sah.
“Golkar adalah partai paling demokratis. Sepelik apa pun situasinya, Musda itu wajib adanya, wajib prosesnya. Tidak ada istilah penunjukan langsung ketua tanpa Musda, tidak ada hasil Musda yang berbeda dengan yang ditetapkannya. Misalnya, saat Pak Marwan mendapat diskresi untuk periode ketiganya, Musda tetap dilaksanakan,” katanya.
Di Kabupaten Sukabumi, secara keseluruhan, pemilihan Ketua DPD ditentukan oleh 52 pemilik suara. Komposisinya terdiri dari 47 suara Pimpinan Kecamatan (PK), 1 suara organisasi pendiri partai, 1 suara sayap partai, 1 suara DPD Partai Golkar Jawa Barat, 1 suara DPD Golkar Kabupaten Sukabumi demisioner, dan 1 suara Dewan Pertimbangan DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Tiket pencalonan lewat dua pintu
Juklak, yang menjadi salah satu rujukan Musda, mengatur sejumlah persyaratan bagi bakal calon ketua.
Salah satunya berkaitan dengan pengalaman sebagai pengurus partai sekurang-kurangnya satu periode pada tingkatannya, satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawahnya, atau pengalaman sebagai pengurus organisasi pendiri maupun organisasi yang didirikan partai.
Bakal calon juga harus memenuhi sejumlah persyaratan lain, antara lain memiliki kapabilitas dan akseptabilitas, memenuhi prinsip prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela, berdomisili di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan, serta memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 30 persen dari pemegang hak suara.
Ketentuan itu kemudian menjadi bagian dari perbincangan ketika nama Asep Japar mulai muncul. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pengalaman Asep di dalam struktur Partai Golkar telah memenuhi ketentuan tersebut.
Namun, aturan juga membuka ruang apabila terdapat bakal calon yang tidak memenuhi kriteria persyaratan. Dalam kondisi tersebut, calon dapat maju setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Dengan demikian, ada dua pintu yang bisa dilewati: tiket administratif dan tiket politik (diskresi).
47 PK kunci dukungan ke Budi Azhar hingga gagasan aklamasi
Musda memang belum pasti terjadwal, namun dukungan hingga wacana aklamasi dalam pemilihan ketua belakangan ini justru menguat. Nama Budi Azhar menjadi sosok yang dijagokan.
Dari hampir keseluruhan pemegang hak suara, disebut telah mengunci dukungan kepada Budi Azhar. Blok PK dengan jumlah 47 bahkan disebut telah menyatakan sikap secara tertulis.
Sejumlah pengurus kecamatan (PK), mengonfirmasi kebenaran dukungan kepada Budi Azhar dan wacana aklamasi tersebut. Menurut mereka, wacana aklamasi merupakan sikap kebersamaan dari pemegang hak suara atas dukungan terhadap Budi Azhar untuk menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi.
Bagi PK, Budi Azhar dipandang sebagai figur yang memahami denyut organisasi karena tumbuh dan bekerja di dalam struktur partai. Pengalaman tersebut dinilai menjadi modal penting untuk membawa Golkar Kabupaten Sukabumi lebih baik dibanding kepemimpinan sebelumnya.
PK Palabuhanratu, Ade Herwan Sogara, menyebut wacana aklamasi tumbuh dari bawah. Ia pun mengungkap alasan mengapa pengurus kecamatan sedemikian kompak dan tegas dalam sikap politik menjelang Musda.
Menurutnya, sejak DPD Golkar tidak dipimpin ketua definitif, terdapat tiga sosok yang berjibaku merawat partai. Ketiganya adalah Budi Azhar, Deni Gunawan, dan Ujang Abdurohim Rochmi (Dewan Batman).
“Jujur, ketiga orang ini saat ini paling senior di DPD. Mereka merawat partai dan memperlakukan pengurus kecamatan dengan baik dan penuh kekeluargaan. Kami merasa dimanusiakan,” kata Ade BN.
Anggapan tersebut diamini oleh belasan PK lainnya yang ditemui sukabumiupdate.com.
Oleh karena itu, kata Ade, ketika salah satu di antara ketiga orang ini mencalonkan, semuanya merasa memiliki kewajiban untuk mendukung.
“Karena Budi Azhar sudah berniat maju dan didukung semua, kenapa harus cari figur yang lain,” tegasnya.
Ketua PK Cicantayan, Jamaludin, menyebut dinamika DPD Golkar dalam masa transisi memperlihatkan perubahan secara positif. Menurutnya, jajaran DPD saat ini berhasil membangun kebersamaan dan kedewasaan dalam komunikasi. Hal tersebut yang kemudian mendorong para pengurus kecamatan akhirnya bersikap tegas mendukung calon ketua DPD dari internal.
“Sepertinya memang sudah tertutup untuk ada calon lain yang bisa direkomendasi oleh PK,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua PK Sukaraja, Sukmawandiro. Menurutnya, tidak ada yang salah dengan dukungan PK kepada Budi Azhar, termasuk keinginan aklamasi.
“Apa yang salah dengan keinginan PK? Dan apa salahnya PK bersepakat mendukung Budi Azhar?” ucapnya.
Ketua PK Ciracap, Ma'mun Mochamad Nawawi atau akrab disapa Bung Awing, mengaku sempat kaget dengan dinamika politik Musda yang muncul akhir-akhir ini. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak mengubah sikap para pengurus PK.
“Sikap PK bukan lagi bulat, tetapi sudah masagi (persegi). Ibaratnya, walaupun ada tsunami tidak akan berubah,” ujar Awing dengan gaya khasnya.
Ketua PK Cicurug, Engkus Pusakariandi, memastikan dukungan terhadap Budi Azhar merupakan pilihan terbaik dan tidak ada pertentangan, baik di kalangan kader maupun senior di Cicurug.
“Alhamdulillah kalau Pak Budi kita sudah tau sama tau karena sama-sama pernah di PK. Tidak ada masalah termasuk senior di beberapa kali ngobrol tidak memberikan arahan untuk dukung yang lain,” ungkapnya.
Dukungan terhadap Budi Azhar disebut telah terkunci terutama dari 47 PK.
Nurdeni, Ketua PK Jampangtengah, menegaskan dukungan itu tidak semata-mata muncul akibat dari kepentingan Musda, tetapi diklaim tumbuh dari kesadaran para pengurus partai yang selama ini menjadi tulang punggung Golkar di tingkat kecamatan.
Wakil Bendahara DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Asep Mensil, mengungkap bahwa dukungan terhadap Budi Azhar, baik dari PK maupun jajaran DPD, telah lama terbentuk.
“Sebenarnya dukungan terhadap Budi sudah lama, bahkan sebelum Pak Marwan lengser sudah ada kesepakatan siapa figur yang layak untuk ke depannya, dari situ sudah muncul nama Budi,” kata dia.
Menurutnya, sosok Budi Azhar sudah disepakati sebagai pelanjut kepemimpinan Golkar Kabupaten Sukabumi dengan alasan bahwa ia merupakan orang internal yang memahami kebutuhan organisasi.
Meski demikian, Asep Mensil mempersilakan proses pemilihan ketua dalam Musda dilaksanakan melalui mekanisme kompetisi maupun aklamasi.
Sekretaris Golkar Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali bersama istri Santi Sulasti saat bertemu Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia | Foto : dok. pribadi
PK kaget Asep Japar riuh di media sosial
PK Golkar tidak menampik kemungkinan adanya figur-figur lain yang maju dalam Musda, termasuk Asep Japar. Meski kemunculan Asep Japar yang belakangan riuh di media sosial sempat mengagetkan.
Kaget, karena mereka sebelumnya sempat mendengar adanya komitmen dimana bupati tidak akan mencalonkan jadi ketua DPD dan lebih fokus bekerja. Kaget, karena kemunculan nama Asep Japar justru ramai di ruang publik, sementara di internal partai tidak.
Namun, bisik-bisik figur kepala daerah dalam bursa mengungkit sejumlah catatan dari kalangan PK. Salah satunya berkaitan dengan pengalaman partai ketika dipimpin oleh figur yang sekaligus menduduki jabatan eksekutif.
Menurut mereka, keberadaan seorang kepala daerah sebagai ketua partai tidak serta-merta menjadi jaminan bagi membesarnya organisasi politik. Faktor yang lebih menentukan justru terletak pada kemauan politik (political will) ketua dalam membangun struktur dan menggerakkan mesin partai.
Dua Ketua PK Golkar, Nurdeni dan Sukmawandiro, mengungkap pengalaman sebelumnya, dimana seorang kepala daerah yang sekaligus menjabat ketua DPD tidak otomatis membuat partai menjadi lebih besar.
Ia menilai, kepemimpinan partai oleh seorang kepala daerah memiliki kelebihan dari sisi akses dan posisi politik. Namun, hal tersebut tidak akan banyak berarti apabila tidak diikuti dengan kemauan untuk membangun hubungan dan komunikasi yang baik dengan seluruh struktur partai.
Nurdeni bahkan menyebut faktor kedekatan personal kader lebih dominan terhadap akses kekuasaan dibanding akses atas nama partai itu sendiri .
“Ini sebenarnya tergantung political will dari ketua DPD, Berdasarkan pengalaman, ketua DPD yang menjabat kepala daerah tidak otomatis membuat partai besar. Justru sebenarnya lebih ke akses personal,” ujarnya.
Menurut dia, apabila hubungan personal dan komunikasi dengan perangkat pemerintahan tidak terbangun dengan baik, posisi ketua DPD sebagai kepala daerah belum tentu memberikan manfaat langsung bagi penguatan struktur partai di tingkat kecamatan dan DPD.
“Kalau tidak ada kedekatan dengan dinas-dinas, sebenarnya ketua PK tidak dapat apa-apa, walaupun ketua DPD itu bupati,” katanya.
Bah Diro sapaan akrab Sukmawandiro justru mengkhawatirkan ketika ketua partai dijabat kepala daerah semakin mempersulit akses kader. Menurut pengalamannya, kepala daerah memiliki kesibukan tingkat tinggi sehingga waktu untuk fokus membesarkan partai menjadi terbagi.
Selain itu, Bah Diro memberikan dua catatan penting jika benar Asep Japar akan maju dalam bursa Musda. Pertama, bahwa Asep Japar sering kali ganti nomor telepon yang akan berpengaruh pada pola komunikasi ke depannya. Kedua, bahwa Asep Japar pernah menjanjikan pertemuan dengan PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi usai terpilih menjadi bupati, namun hingga kini belum terealisasi.
“Sekarang aja banyak yang mengeluhkan bupati sering ganti nomor telepon hingga sulit dihubungi, dimaklumi mungkin sibuk. Janji bertemu PK setelah diusung Golkar di Pilkada juga belum terwujud,” ujarnya.
Di sisi lain, logika politik sejumlah PK lebih mendorong komitmen keberlanjutan Asep Japar dua periode sebagai kepala daerah diperkuat dibanding berbicara kepemimpinan partai.
"Ada resiko runtag (tidak harmonis) jika terjadi kompetisi perebutan ketua DPD. Saya pernah ngobrol dengan Kang Budi. Beliau bilang Golkar pasti mendukung Asjap dua periode," kata Nurdeni Jampangtengah. Komitmen keberlanjutan Asep Japar dua periode menjadi bupati diapreiasi banyak PK lainnya.
Dukungan ke Asep Japar
Di tengah menguatnya dukungan terhadap Budi Azhar Mutawali dari struktur internal partai, muncul dorongan agar Golkar membuka ruang bagi figur lain.
Aktivis Sukabumi, Dedi Suryadi, secara terbuka menyarankan agar Bupati Sukabumi Asep Japar dipertimbangkan sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi.
Menurut Dedi, keberadaan kepala daerah dalam struktur kepemimpinan partai bukan sesuatu yang aneh dalam praktik politik. Justru, menurut dia, posisi tersebut dapat menjadi bagian dari strategi untuk memperkuat efektivitas hubungan antara kekuatan eksekutif, legislatif, dan mesin politik partai.
Ia menilai pilihan tersebut dapat memberikan keuntungan strategis, terutama dalam mengelola dinamika kebijakan di lembaga legislatif. Kepala daerah yang sekaligus memiliki kendali politik di partai, menurutnya, dapat menciptakan koordinasi yang lebih efektif dalam menjalankan agenda pemerintahan dan politik.
Dedi juga melihat kepemimpinan partai tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan posisi internal, tetapi harus ditempatkan dalam perspektif investasi politik jangka panjang. Termasuk, kata dia, menghadapi kontestasi politik pada Pilkada mendatang.
“Ini untuk efektivitas pengelolaan dinamika kebijakan di legislatif sekaligus investasi politik berkelanjutan untuk Pilkada mendatang,” katanya.
Dedi berpandangan, kepala daerah yang menjadi ketua partai merupakan bagian dari praktik politik yang memiliki dasar rasionalitas tersendiri. Menurutnya, posisi tersebut dapat membangun hubungan timbal balik secara elektoral antara kekuatan pemerintahan dan organisasi politik.
“Kepala daerah menjadi ketua partai bagian dari normalitas dan rasionalitas politik,” kata Dedi. “Supaya terjadi hubungan timbal balik elektoral,” imbuhnya.
Kader muda Golkar Kabupaten Sukabumi, Aris Rindiansyah, menilai Asep Japar memiliki peluang untuk memimpin Golkar Kabupaten Sukabumi, terutama karena figur kepala daerah selama ini kerap mendapat ruang strategis dalam kepemimpinan partai.
Menurut Aris, kecenderungan tersebut bukan semata-mata soal siapa yang memiliki jabatan atau kekuasaan, tetapi berkaitan dengan karakter Golkar sebagai partai yang sejak awal dibangun dengan semangat kekaryaan.
“Asep Japar berpotensi karena Golkar selalu memprioritaskan figur kepala daerah menjadi ketua partai,” ujar Aris.
Bagi Aris, posisi kepala daerah memiliki nilai strategis bagi partai. Kepala daerah memiliki mandat elektoral, akses terhadap persoalan masyarakat, sekaligus ruang untuk menerjemahkan gagasan politik ke dalam kebijakan pemerintahan.
Karena itu, ketika figur kepala daerah berada dalam kepemimpinan partai, menurut dia, semangat kekaryaan Golkar dapat berjalan lebih konkret.
Aris menilai Musda bukan sekadar memilih figur untuk menduduki kursi ketua, tetapi menentukan siapa yang mampu membawa partai bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberadaan kepala daerah sebagai ketua partai dinilai memiliki relevansi dengan identitas Golkar sebagai partai yang mengedepankan karya dan pengabdian. “Lebih kepada ideologi kekaryaan dari Golkar itu sendiri,” kata Aris.
Sementara itu, salah satu sayap Golkar masih belum menentukan sikap. Ketua DPD AMPI Kabupaten Sukabumi, Nurmansyah, mengungkapkan bahwa sikap AMPI pada Musda nanti baru akan diputuskan saat waktu Musda sudah ditetapkan.
Menurut Nurman, AMPI adalah unsur peserta yang memiliki hak suara dalam Musda. Ia berharap momen Musda dimanfaatkan untuk menyuarakan pembaruan dan perbaikan partai ke depan.
Nurman menegaskan bahwa dalam Musda nanti pihaknya akan fokus pada rekomendasi untuk penguatan konsolidasi sampai ke tingkat TPS serta mendorong program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat dan meningkatkan elektoral partai.
Namun, kata dia, pada prinsipnya AMPI berkaca pada mekanisme Musda Provinsi yang telah diselesaikan oleh DPP Partai Golkar. Sebanyak 38 Musda berjalan lancar, aman, dan mampu memilih ketua dengan musyawarah mufakat tanpa kerusuhan, konflik maupun perpecahan. Tidak ada satu pun gugatan sengketa Musda.
Untuk itu, pihaknya sepenuhnya mempercayakan proses penentuan calon ketua kepada provinsi untuk mengarahkan musyawarah antara calon dan/atau figur yang dicalonkan sampai tercapai mufakat mengenai siapa calon yang akan dipilih dan ditetapkan dalam forum Musda nanti.
“Kami yakin DPP dan DPD Provinsi memiliki pertimbangan strategis dalam mengarahkan siapa yang akan memimpin partai. Langkah ini diambil sebagai strategi partai untuk mencapai target-target politik yang telah dicanangkan dan berbagai pertimbangan lainnya untuk kejayaan Partai Golkar.” pungkasnya.
Budi Azhar dan Asep Japar dalam acara Golkar | Foto : dok. Istimewa
Senior relatif bersikap dingin
Senior Golkar Kabupaten Sukabumi, Herol Al Hudri dan Hendra Permana, memilih bersikap dingin terhadap dinamika Musda Golkar Kabupaten Sukabumi. Meski saat ini keduanya menjadi fungsionaris DPD Golkar Jabar.
“Saya mengikuti partai bagaimana baiknya, mau Budi Azhar atau Asep Japar,” kata Haji Herol.
Sementara Hendra Permana lebih menekankan pada tugas berat yang menanti Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, siapa pun yang terpilih, agenda yang harus segera dilaksanakan adalah konsolidasi struktur dan pembinaan kader.
“Partai Golkar memiliki tujuan pencapaian target jangka pendek dan jangka panjang, baik secara wilayah maupun nasional. Konsolidasi struktur dan pembinaan kader menjadi agenda penting ketua ke depan,” ucapnya.
Editor : Syamsul Hidayat