SUKABUMIUPDATE.com - Politisasi Bantuan Sosial (Bansos) tengah ramai diperbincangkan masyarakat dengan menyorot salah satu pejabat, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Politisasi Bansos adalah fenomena kampanye terselubung yang menempelkan foto atau identitas para calon politisi di produk bansos.
Di tahun politik 2024 ini, Mendag Zulhas belakangan ramai dituding soal Politisasi Bansos. Tudingan Politisasi Bansos kepada Zulhas itu, merujuk Tempo.co, berkaitan dengan pernyataan yang menyebut bahwa bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah pemberian dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Mendag Zulkifli Hasan di Pasar Tanjungsari Sumedang (13/12/2023) | Dugaan Politisasi Bansos, Begini Respon Mendag Zulhas | Foto : Instagram/@zul.hasan
"Diomongin apa aja boleh. Semakin diomongin, semakin bagus," ujar Zulhas saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Januari 2024.
Baca Juga: Capres dan Cawapres 2024 dengan Jumlah Followers Instagram Terbanyak
Ketua Umum Partai Amanat Nasional pun tak banyak berkomentar soal rencana Komisi VI DPR RI yang akan memanggilnya perihal dugaan politisasi bansos ini. Ia mengaku senang membahas tudingan itu bersama DPR. "Semakin dipanggil, semakin bagus," kata dia.
Adapun dugaan Politisasi Bansos bermula dari kampanye Zulhas untuk pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024 di Kendal, Jawa Tengah, pada Selasa, 26 Desember 2023 lalu.
Langkah Zulhas menuai kritik dari kandidat Capres dan Cawapres lainnya. Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, misalnya, meminta jangan ada politisasi ihwal pembagian bansos menjelang perhelatan Pemilu.
Baca Juga: Kapan Debat Capres Cawapres 2024? Ini Jadwal dan Temanya!
Menurut Zulhas, pada tahun politik seperti sekarang ini, bansos telah menjadi komoditas yang berbau politik. Pasalnya banyak klaim bermunculan pada masa kampanye.
Capres nomor urut satu Anies Baswedan pun menyoroti klaim Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai bantuan pribadi.
Dalam sebuah acara di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anies menyindir bahwa bansos seharusnya dianggap sebagai kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena dana pajak yang digunakan berasal dari masyarakat.
"Bansos itu dibeli dengan uang pajak, uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia, bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera," kata Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat yang dipantau Tempo melalui siaran di media sosial YouTube, Rabu, 3 Januari 2023.
Baca Juga: Debat Capres Sesi I Siapa Juaranya? Ini Kata Polling Sukabumiupdate
Sementara itu, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengatakan tidak ada tendensi apapun di balik agenda pembagian bansos oleh Jokowi. Moeldoko menegaskan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Sumber: Tempo.co
Editor : Nida Salma