SUKABUMIUPDATE.com - Sepekan menjelang pemungutan suara pemilihan umum (pemilu) 14 Februari 2024, gelombang kritis dari kalangan perguruan tinggi masih berdatangan. Terbaru, pernyataan sikap soal kondisi demokrasi kekinian disampaikan sivitas akademika Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi.
Sivitas akademika Unlip Sukabumi yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan Asep Deni mengkritisi sikap para pejabat negara yang dianggap tidak netral dalam pelaksanaan pemilu. Keberpihakan ini salah satunya diduga diperlihatkan dengan mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres).
Asep Deni mengatakan ada empat hal yang menjadi perhatian pihaknya berdasarkan pengamatan menjelang pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca Juga: Sivitas Akademika UMMI Sukabumi Sampaikan 4 Poin Sikap Jelang Pemilu 2024
“Pertama, terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia. Kedua, terjadi pelanggaran etika yang dilakukan pejabat. Ketiga, para penyelenggara negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, terutama eksekutif, saat ini tidak bisa menjadi contoh,” ujar dia di halaman kampus kepada sukabumiupdate.com pada Rabu (7/2/2024).
Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan Unlip Sukabumi Asep Deni. | Foto: SU/Asep Awaludin.
“Misal, para pejabat seharusnya netral, ternyata tidak bisa netral, bahkan berpihak pada kelompok tertentu, golongan tertentu, atau calon tertentu,” tambah Asep Deni.
Sementara di sisi lain, lanjut Asep Deni, TNI, Polri, hingga ASN, terus dituntut menjunjung tinggi netralitas menjelang pemilihan umum ini.
Baca Juga: Jawa Barat Peringkat Ke-4 Provinsi Kategori Rawan dalam Pemilu 2024
"Hal keempat adalah semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi harus bersikap untuk menyelamatkan bangsa ini ke depan, supaya tidak tercerai-berai,“ kata dia.
Ditanya terkait dugaan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap salah satu capres, Asep Deni menyebut dalam kontestasi kali ini bukan hanya presiden yang terindikasi mendukung salah satu calon, melainkan pejabat di bawahnya terindikasi memberikan dukungan secara terang-terangan.
“Kalau kita melihat, bukan soal presidennya saja. Coba lihat apakah presiden saja yang mendukung capres tertentu? menteri-menteri juga melakukannya dan tidak mengundurkan diri. Baru mengundurkan diri kan Pak Mahfud,” ujarnya.
Baca Juga: Panwaslu Cimanggu Sukabumi Lakukan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024
Menurutnya, sikap yang dilakukan para pejabat itu merupakan hal wajar dan menjadi pilihan pribadi setiap orang. Namun ketika memiliki posisi sebagai pejabat negara, ada etika yang seharusnya dijaga.
“Artinya baju pejabat tertentu atau kelompok tertentu keberpihakan itu pasti ada, tapi etika publiknya tidak dijaga,” kata Asep Deni.
Mengingat kondisi demokrasi yang terjadi saat ini, Asep Deni mengkhawatirkan dampak buruk adanya perpecahan di kalangan masyarakat sebagai efek ketidaknetralan yang dipertontonkan pejabat negara.
“Dampak paling buruk ya perpecahan itu yang paling kita khawatirkan. Antar-elemen bangsa. Kadang-kadang di tingkat atas sudah selesai, tingkat bawah belum selesai,” ucapnya.
Terakhir, Asep Deni mengingatkan kepada semua pejabat negara untuk tidak melakukan tindakan yang tidak netral atau mencederai etika demokrasi.
“Kita mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan itu (tidak netral), karena Kalau masih melakukan seperti itu justru menjadi preseden buruk untuk kepemimpinan zaman ini,” katanya.
Editor : Oksa Bachtiar Camsyah