Sukabumi Update

Wakil Wali Kota dan DP2KBP3A Sukabumi Hadiri Diseminasi Hasil Kajian Stunting

Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami dan Kepala DP2KBP3A Yadi Mulyadi menghadiri hasil kajian kasus stunting pada Kamis, 20 Juli 2023. | Foto: Dokpim Kota Sukabumi

SUKABUMIUPDATE.com - Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami menghadiri diseminasi hasil kajian kasus stunting di ruang pertemuan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Sukabumi, Kamis, 20 Juli 2023. Turut hadir Kepala DP2KBP3A Yadi Mulyadi.

Mengutip keterangan di Instagram @dokpimkotasukabumi, berdasarkan data terbaru e-PPGBM 2023, sekitar 6,28 persen atau 1.235 balita dalam kondisi stunted. Lalu menurut data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 2022 yaitu 19,2 persen atau mengalami kenaikan 0,1 persen dibandingkan dengan 2021 yaitu sebesar 19,1 persen. Ini menjadi tantangan untuk bisa mengejar target nasional prevalensi stunting 14 persen pada 2024.

"Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen di Kota Sukabumi yang dengan penuh semangat berkolaborasi mendukung Jawa Barat “zero new stunting”," ujar Andri Setiawan Hamami dalam sambutannya.

Baca Juga: DP2KBP3A Luncurkan P2WKSS dan Sekoper Cinta di Sindangpalay Sukabumi

Pemkot Sukabumi sendiri telah membentuk Tim Audit Kasus Stunting (AKS) melalui keputusan Wali Kota Sukabumi Nomor: 188.45/151- DP2KBP3A/2023 tentang Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kota Sukabumi yang terdiri dari Tim Teknis dan Tim Pakar dari kalangan profesional. Kepala DP2KBP3A menjadi Ketua Tim AKS Kota Sukabumi.

"AKS adalah kegiatan untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa. Ini merupakan salah satu sikap preventif kita supaya tidak terjadi kasus stunting baru," ujar Andri.

Dalam kesempatan itu Andri mengajak semua pihak untuk menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Sebab, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab semua sektor khususnya pergerakan kolaborasi pentahelix yaitu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, media, dan masyarakat.

"Keterlibatan pentahelix ini untuk menindaklanjuti intervensi spesifik dan intervensi sensitive dalam mendukung terwujudnya “Zero New Stunting” di Provinsi Jawa Barat dan 14 persen prevalensi nasional tahun 2024," katanya. (ADV)

Sumber: IG Dokpim Kota Sukabumi

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERKAIT