Sukabumi Update

Habiskan Ratusan Juta, Pamsimas di Ciemas Sukabumi Belum Dirasakan Warga

Pamsimas di Kampung Pasirhaur, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. | Foto: SU/Ragil Gilang

SUKABUMIUPDATE.com - Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Kampung Pasirhaur, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi, belum dirasakan warga. Padahal program ini sudah dimulai sejak 2021.

Pamsimas ini menggunakan APBN Rp 231 juta, ditambah dana desa Rp 33 juta. Seluruhnya dialokasikan untuk pembelian pipa, pembuatan MCK, pembangunan bak penampungan air dari mata air Curug Sodong, pembangunan hidran, dan pembuatan tempat cuci tangan.

Pengelola program di tingkat desa adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) Tirta Sodong. "Pamsimas itu 2021, tapi sampai saat ini belum berfungsi. Harapannya bisa digunakan," kata salah satu warga kepada sukabumiupdate.com, Kamis (11/1/2024).

"Jarak dari bak penampungan ke sumber air Curug Sodong kurang lebih 2 kilometer. Jadi kemungkinan pipanya belum terpasang sehingga tidak ada airnya," lanjut dia.

Baca Juga: Monev Pembangunan Pamsimas HAMP di Bantargadung, Ini Kata Wabup Sukabumi

Kepala Desa Ciwaru, Sirojudin, menyebut Pamsimas dilaksanakan saat kepala desa sebelumnya dan bekerja sama dengan KKM Tirta Sodong sehingga pemerintah desa tidak dapat mengambil alih. Dana desa yang digunakan adalah tambahan untuk realiasasi pipa penyaluran air.

"Kami sudah ke lokasi, memang pipa belum tersambung dari sumber mata air ke bak penampungan. Kami pun seperti warga, berharap Pamsimas bisa dimanfaatkan. Bahkan kami sudah bertemu Ketua KKM, (meminta) diselesaikan. Pada 2022, saat Pjs Pak Tantan, ketua KKM, bendahara, dan pelaksana, membuat surat pernyataan untuk menyelesaikan," ujar dia.

Ketua KKM Tirta Sodong Yudi Mulyadi membenarkan anggaran Pamsimas dari APBN dan dana desa. Anggaran itu sudah direalisasikan untuk sejumlah pembangunan. Sementara soal pemasangan pipa, dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dilakukan swadaya masyarakat.

"Sudah bermusyawarah dengan kades dan RT, tapi sulit menggerakkan warga. Kalau untuk anggaran memang betul dari APBN, ditambah dana desa Rp 33 juta. KKM hanya menerima barang berupa pipa dan aksesori. Pihak yang belanjanya adalah bendahara desa," kata Yudi.

Editor : Oksa Bachtiar Camsyah

Tags :
BERITA TERKAIT