SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi Marwan Hamami meminta kepada ratusan pejabat yang dilantik hari ini, Rabu (6/3/2024) bisa menjawab semua persoalan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Marwan bahkan menyebut, akan menggeser pejabat yang baru dilantik ini jika tak mampu menjawab masalah di masyarakat, handphone atau Hp sering mati sehingga komunikasi dengan warga jadi terkendala.
Hal ini diungkap Bupati Marwan Hamami kepada awak media usai melantik 14 orang Pejabat Tinggi Pratama, 121 Administrator dan 136 Pengawas serta 15 orang kepada puskesmas, di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi.
“Mereka (pejabat yang dilantik) hari ini punya tanggung jawab RPJMD. Dimana sampai 2026 di Desember 2024 habis. Dalam satu tahun ini program harus bisa terjawab walaupun tidak 100 persen tapi capaiannya harus bisa memberikan kemajuan,” jelas Marwan Hamami.
Ia kemudian mencontohkan permasalahan yang diangkat oleh masyarakat kabupaten sukabumi ke publik akibat kurang komunikasi, yaitu jalan rusak. Bupati Sukabumi menegaskan cukup terganggu dengan adanya demo jalan rusak di Jampangtengah kemarin, karena seharusnya warga sudah diberi pemahaman bahwa program tersebut (perbaikan jalan) di tahun ini masuk, tapi gak tahu itu mereka tetap harus demo,” ucap Bupati Sukabumi.
Marwan prihatin karena dengan ketidaktahuan warga tentang program pemerintah daerah, berujung demo dan unjuk rasa. “Buat saya sih kadang kadang hal seperti ini (demo) karunya (kasihan) jadi ghibah, jadi pidosaeun wae nambahan jang maranehanana, padahal kalau kita mencermati status jalan itu kan ditingkatkan dari desa menjadi kabupaten,” bebernya.
Dengan status ditingkatkan menjadi jalan kabupaten, karena anggara desa tak mampu membangun atau memperbaikinya, lanjut Bupati. Ketika beban anggaran perbaikan jalan Bojonglopang Cimerang masuk ke kabupaten, butuh penyesuaian 2 sampai 3 tahun untuk masuk program perbaikan atau pembangunan.
“Alasannya 15 tahun, gak mungkin 15 tahun jalan kaya gitu, nah kemarin sebelum covid itu sudah terencana itu masuk tahap ke 2 dari program perbaikan. Tapi karena covid, 2 tahun ke 3 tahun terbengkalai dari posisi anggaran, prioritas anggaran saat itu (covid) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan percepatan wilayah, nah itu komunikasi ini harusnya disampaikan” ungkap Bupati Sukabumi.
Menurut Marwan Hamami, penjelasan soal program dan kondisi anggaran ini ini harus sampai ke warga, sehingga tidak perlu ada demo atau unjuk rasa karena jalan rusak. “Ketika demo ataupun menyampaikan pemikiran dan punya data kan lebih bagus, lain asal ngagorowok bari teu jelas, karena mau di demo atau digimanain kalau uang nya gak ada mau gimana, apalagi nuntut, tahun ini sudah ada anggarannya tapi mereka minta sekarang harus sudah eksekusi, kan duit pemerintah mah hese, gambarannya seperti itu, nah inilah yang mereka harus jawab pejabat pejabat baru itu, camat, dinas,” sambung Bupati.
“Tadi saya lupa menyampaikan (saat pelantikan), siapa yang HP nya mati, teu bisa ngajawab urang geser, kan banyak keluhan seperti itu, minta jawaban gak dijawab jawab, langsung ke bupati, kan saya gak hapal semua,” lanjut Marwan.
Baca Juga: Mutasi Pejabat Kabupaten Sukabumi 2024, Daftar Kadis, Camat dan Kapus Terbaru
Bupati juga berharap media massa bisa memberikan gambaran kepada warga (publik), sehingga tidak memuat berita tanpa dasar. “Harus konfirmasi dulu nah kaya gitu, jadi peran media lebih memungkinkan penyampaian. Menyampaikan berita tidak menjustik silahkan lebih senang saya, misalnya ada jembatan runtuh, atau ada yang kelaparan, mangga konfirmasi dulu.”
Bupati kembali memberi contoh berita yang diekspos media di sukabumi namun terjadi misinformasi. “Orang dapat PKH, BLT, alasan katanya makannya jarang tapi jeung sangu kalau gak salah di Nagrak, itu semua dapat. Coba kalau konfirmasi dulu,” pungkasnya. (adv).
Editor : Fitriansyah