SUKABUMIUPDATE.com - Sekolah Rakyat yang merupakan program Presiden Republik Indonesia, Probowo Subianto direncanakan akan berdiri juga di Kabupaten Sukabumi. Sekolah tersebut rencananya akan beroperasi di Sentra Phalamartha yang berlokasi di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi untuk tahun ajaran 2025-2026.
Kepala Sentra Phalamartha Sukabumi, Dian Bulan Sari, dalam pertemuan dengan Bupati Sukabumi Asep Japar di Grand Sulanjana, Rabu, (19/3/2025), menyebut Sekolah Rakyat pada tahun ajaran pertama (2025-2026) akan menggunakan gedung yang ada di Phalamartha.
"Untuk 2025-2026, sarana prasarananya memakai yang ada di Phalamartha. Hal itu dengan mengalihfungsikan beberapa gedung sebagai ruang kelas," ujarnya.
Ajaran pertama ini, menurut Dian Bulan Sari, untuk jenjang SMP. Namun ke depan, Pemerintah Daerah diminta untuk mengajukan satu lokasi yang bisa dijadikan sekolah rakyat.
"Tahun pertama akan revitalisasi alih fungsi bangunan, namun tahun berikutnya akan dibangun dari awal. Di Jawa Barat sendiri, sudah ada delapan daerah yang siap," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Sukabumi Asep Japar mengaku masih mencari lokasi yang strategis untuk Sekolah Rakyat. Lokasi yang strategis menurutnya sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar yang kondusif.
"Kita menilik lokasi yang strategis. Mudah-mudahan segera ditemukan tempat yang cocok," pungkasnya.
Baca Juga: Menteri Pigai Kuatkan Nilai HAM di NPU, Kampus Sukabumi yang Punya Mahasiswa dari 82 Negara
Baca Juga: Bupati Perkenalkan Trendi dan Albina di Sagaranten Sukabumi
Terpisah, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengungkapkan, saat ini Kementerian sedang gencar sosialisasi dengan bupati dan wali kota. Ia meminta kepada para kepala daerah yang memiliki aset dan tanah agar diusulkan menjadi Sekolah Rakyat.
"Kita akan periksa mana yang memenuhi kriteria, insyaallah kalau memungkinkan akan dibangun tahun ini," kata Gus Ipul usai Rakor dan Sosialisasi Pembentukan Sekolah Rakyat bersama Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Kepala Daerah Se Jawa Barat, di kantor Pemda Kabupaten Bogor, seperti dikutip dari laman resmi Pemprov Jabar, Kamis (13/3/2025)..
Gus Ipul mengatakan, sasaran Sekolah Rakyat diutamakan yang berasal dari keluarga miskin dan berdomisili di dekat Sekolah Rakyat. Indikator miskinnya akan ditentukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Warga miskin yang desil satu di sekitar situ dulu," sebutnya.
Sekolah Rakyat akan memiliki konsep asrama. Sehingga, bila anaknya masih SD, maka orang tuanya bisa menengoknya sewaktu-waktu. "Pemerintah memastikan sekolah ini gratis. Mulai dari asrama, baju, peralatan sekolah, dan keperluan lainnya akan ditanggung negara," ujar Gus Ipul.
Baca Juga: Sidang Isbat Awal Idul Fitri 1446 H Digelar 29 Maret 2025, Pemantauan Hilal di 33 Titik
Baca Juga: Menteri Pigai Kuatkan Nilai HAM di NPU, Kampus Sukabumi yang Punya Mahasiswa dari 82 Negara
Guru Sekolah Rakyat
Melansir dari tempo.co, Kemendikdasmen menyatakan salah satu syarat dalam proses seleksi guru untuk sekolah rakyat adalah calon guru memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya akan menyeleksi para guru yang sudah memiliki sertifikasi PPG Prajabatan atau belum memiliki penempatan di mana pun.
“Jadi mereka belum berstatus ASN sehingga nanti akan di-ASN-kan,” kata Nunuk usai kegiatan Taklimat Media Rapor Pendidikan 2025 di Plaza Insan Berprestasi Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.
Nunuk menyebutkan saat ini ada sekitar 50 ribu guru lulusan PPG yang belum memiliki penempatan di mana pun dan siap mengikuti seleksi guru sekolah rakyat. Sejauh ini, pihaknya belum mengajukan syarat khusus perihal proses rekrutmen guru untuk sekolah rakyat.
Sumber : berbagai sumber
Editor : Syamsul Hidayat