SUKABUMIUPDATE.com - Banjir limpasan dari kawasan Salabintana Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, yang terjadi Jumat petang 5 Desember 2025 kembali menjadi perhatian publik. jalan raya Salabintana ‘mengamuk’ berubah jadi sungai deras, menghantam kendaraan dan gerobak pedagang hujan dengan intensitas tinggi melanda.
Kondisi ini turut menjadi perhatian Anggota DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati. Politisi partai Gerindra dari daerah pemilihan Sukabumi ini langsung menyoroti potensi bencana lebih, jika alih fungsi lahan di kaki gunung gede pangrango tidak dihentikan, khususnya di kawasan Pondok Halimun (PH).
“Kita tahu ada alih fungsi lahan ya. pembukaan tempat-tempat wisata di PH itu. Saya sudah bicarakan masalah ini di provinsi,” ucap Lina kepada sukabumiupdate.com, Sabtu (6/12/2025).
Baca Juga: Benarkah Bulan Purnama Bisa Mempengaruhi Kesehatan Fisik dan Mental? Ini Penjelasan Lengkapnya
Ia sangat paham kawasan Salabintana dan PH karena memang tinggal di wilayah tersebut, di Kecamatan Sukabumi. Menurut Lina keberadaan tempat wisata baru dan perkebunan hortikultura yang mulai menggerus tanaman teh di PH, dikhawatirkan menghilangkan kemampuan daya serap air di dataran tinggi tersebut.
“Fungsi teh aja ditanam di sana untuk apa? Bukan hanya sekedar untuk pucuknya kemudian dijadikan teh diminum. Ada fungsi konservasi disana yang harus kita perhatikan. Harus ada evaluasi,” bebernya.
Perkebunan teh Sukabumi yang membentang di kaki gunung gede pangrango dari Goalpara hingga ke utara termasuk PH, pernah menjadi kebanggaan Sukabumi. Jika tanaman ini digerus atas nama ekonomi, dengan dalih masyarakat membutuhkan sumber penghidupan, menurutnya itu cerita lama dan tidak bisa bisa dijadikan alasan, mengubah alih fungsi hutan dan kebun teh menjadi tempat wisata dan lahan pertanian hortikultura.
Baca Juga: Ketika Empati Menyalip Sistem, Detik-Detik Emas di Punggungan Sumatera
“Nggak, bukan alasan itu. Kalau kemudian bencana yang datang, siapa yang mau disalahkan? Jangan sampai kejadian bencana besar karena kita membiarkan alih fungsi lahan di dataran tinggi yang selama ini menjaga dan menjadi resapan air alami,” tegasnya.
“Hujan kemarin, sungai-sungai dari dataran tinggi tersebut meluap. Debit airnya terus bertambah besar saat hujan,” sambung Lina.
Dia memang belum pegang data soal luasan alih fungsi lahan di kawasan PH dan sekitarnya, terutama di perkebunan teh. “Yang di Sukabumi belum ada data, kemarin bersama Dinas Perkebunan dan Tanaman Provinsi Jawa Barat, baru melakukan cek lapangan yang di Subang, itu kan juga banyak.”
Baca Juga: Tak Ada Lagi Kuota Kota dan Kabupaten, Kuota Haji 2026 Jawa Barat Berkurang 9.080 Jiwa
Ia menegaskan stop alih fungsi lahan di PH dan sekitarnya, dan lebih memilih dikembalikan menjadi hutan. “Kalau kita bersahabat dengan alam, alam juga bersahabat dengan kita.”
Anggota Komisi II DPRD Jabar ini juga menekankan perlunya kesadaran bersama untuk menjaga alam dan lingkungan. Agar peristiwa banjir bandang gara-gara alih fungsi lahan bisa dicegah.
“Untuk banjir limpasan salabintana, menurut saya selain karena alih fungsi lahan hutan di dataran tinggi PH dan sekitarnya juga akibat perilaku masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Buang sampah, tutup drainase jalan. Itu kan jalan salabintana bisa banjir besar karena sudah tidak berfungsinya drainase,” ungkapnya.
Baca Juga: Normalisasi Sungai Cipamatutan Bojonggenteng: Cegah Risiko Banjir dan Buka Peluang Wisata Air
“Siapa, kenapa, apa, sampai terjadi seperti ini? Saya lihat, mohon maaf nih, saluran air, drainase, itu mampat di mana-mana. Ada kepedulian dari siapapun untuk kemudian membereskan nya? Tidak ada. Udah lama itu. Ayo, kemana, mau diapakan ini? Masyarakat juga tidak lepas tanggung jawab. Ayo sama-sama, kalau kemudian drenas itu dibangun, diperbaiki oleh pemerintah, masyarakat tidak punya kepedulian, buang sampah di mana-mana, sedimentasi terjadi karena memang buang sampah disitu. Jadi mampet. Ayo, apa yang bisa kita lakukan? Sama-sama kita berbuat kebaikan,” pungkasnya.
Editor : Fitriansyah