SUKABUMIUPDATE.com - Beredar isu mangkrak pembangunan Rumah Sehat Baznas ‘Bebeza’ di Desa Bojongkembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi menjadi pertanyaan publik. Pasalnya pembangunan yang akan menghabiskan anggaran sebesar Rp 14.200.000.000 miliar itu diketahui bersumber dari uang ummat atau infak warga yang dikumpulkan di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukabumi.
Diketahui, pembangunan Rumah Sehat Baznas sendiri diperuntukkan sebagai fasilitas yang disediakan bagi warga yang tidak mampu dalam mengakses layanan kesehatan, keterbatasan ekonomi hingga tidak memiliki BPJS Kesehatan. Adapun proyek pembangunan sudah dimulai sejak Februari 2025 lalu.
Di sisi lain, isu mangkraknya proyek senilai 14,2 miliar itu muncul ketika proses pembangunan tidak lagi dilanjutkan sejak beberapa waktu lalu. Pantauan langsung sukabumiupdate.com di lokasi pada Selasa (23/12/2025), area proyek dengan bangunan megah dua lantai yang nampak baru setengah jadi itu kosong dan tidak ada aktivitas apapun.
IY, warga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya membenarkan bahwa sudah tidak ada lagi aktivitas di dalam proyek pembangunan Rumah Sehat Baznas tersebut. “Kalau pastinya si kurang tahu ya, tapi memang udah nggak ada aktivitas lagi,” kata IY.
“Saya nggak tahu itu mau dibangun apa,” sambungnya.
Baca Juga: 5.370 Unit Rumah di Sukabumi Masuk Rencana Perbaikan Pascabencana 2024-2025
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua I Baznas Kabupaten Sukabumi, Afrizal membenarkan bahwa aktivitas proyek dihentikan untuk sementara waktu dengan alasan anggaran yang belum tersedia.
“Jadi setahu saya pembangunan itu sistemnya swakelola, jadi kalau swakelola itu kan gimana punya anggaran saja, nah hari ini kebetulan anggarannya belum ada, jadi belum jalan lagi. Kalau sumber anggarannya itu dari infak masyarakat,” kata Afrizal kepada sukabumiupdate.com melalui sambungan telpon pada Selasa (23/12/2025).
Di sisi lain, Afrizal membantah terkait isu mangkrak yang saat ini beredar di masyarakat. Menurutnya, isu yang berkembang di masyarakat kemungkinan besar karena ketidaktahuan masyarakat itu sendiri terkait proyek tersebut.
“Isu ini mungkin pemahaman di masyarakat bahwa anggarannya ini bersumber dari anggaran Pemda, yang keduanya mungkin asumsi masyarakat ini, apa yang kita kerjakan ini bersifat kontraktual,” kata dia.
“Kalau berbicara kontraktual atau sumber anggarannya dari Pemda pasti ada tenggat waktu yang ditentukan makanya pasti bahasanya mangkrak, tapi kalau swakelola kan bahasanya memang sesuai kemampuan keuangan kita saja, kalau anggarannya ada lanjut, kalau belum ada ya kita stop dulu,” jelas dia.
Editor : Asep Awaludin