SUKABUMIUPDATE.com - Permasalahan rumah tidak layak huni (Rutilahu) masih menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Kebutuhan perbaikan rumah warga dinilai sangat tinggi, terlebih setelah terjadinya bencana alam pada Desember 2024 dan Maret 2025 lalu.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman (Kabid Perkim) Dinas Perkim Kabupaten Sukabumi, Rudi AB, saat dikonfirmasi usai menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Desa Langkapjaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Selasa (23/12/2025).
Menurut Rudi, program reguler perbaikan Rutilahu yang setiap tahun diluncurkan Pemda Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perkim, hingga kini belum mampu menutupi seluruh kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan rumah layak huni.
“Kebutuhan perbaikan Rutilahu di wilayah Kabupaten Sukabumi sangat luar biasa. Apalagi ditambah dengan dampak bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025,” ujar Rudi AB.
Baca Juga: 5.370 Unit Rumah di Sukabumi Masuk Rencana Perbaikan Pascabencana 2024-2025
Ia juga mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam penanganan Rutilahu adalah banyaknya rumah warga yang tidak lolos proses verifikasi. Hal tersebut disebabkan oleh persoalan kepemilikan tanah yang menjadi persyaratan mutlak dalam program perbaikan rumah.
“Rata-rata permasalahannya adalah status kepemilikan tanah. Ini yang sering membuat calon penerima bantuan tidak bisa lolos verifikasi,” jelasnya.
Rudi menambahkan, program perbaikan Rutilahu dari Pemda Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perkim menggunakan anggaran sebesar Rp20 juta per unit dengan pola stimulan. Pola ini mendorong adanya swadaya masyarakat sebagai bentuk gotong royong dalam proses pembangunan.
“Pola stimulan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bergotong royong, sehingga hasil perbaikannya bisa lebih maksimal,” katanya.
Untuk tahun 2025, Rudi menyebutkan jumlah bantuan perbaikan Rutilahu yang bersumber dari berbagai pihak mencapai ratusan unit. Dari Pemda Kabupaten Sukabumi sebanyak 780 unit, bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 50 unit, serta bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 160 unit.
“Total bantuan tersebut termasuk penanganan rumah terdampak bencana dan tersebar di seluruh desa di Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.
Editor : Denis Febrian