SUKABUMIUPDATE.com - Bupati Sukabumi Asep Japar melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Kamis (8/1/2026) di Pendopo. Salah satu yang dilantik adalah Toha Wildan Athoilah sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperida). Toha sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bappelitbangda sebelum diubah menjadi Bapperida.
Sebelumnya, Bupati melakukan perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada sejumlah perangkat daerah. Selain Bappelitbangda menjadi Bapperida, juga nomenklatur Staf Ahli Bupati menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik; Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan, dan Keuangan; serta Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan.
Perubahan kelembagaan juga terjadi pada sektor layanan kesehatan. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) RSUD Sekarwangi dan RSUD Palabuhanratu resmi berubah menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD Sekarwangi dan Palabuhanratu. Selain perubahan menyeluruh tersebut, terdapat pula perangkat daerah yang hanya mengalami penyesuaian pada bidang tertentu, seperti Dinas Kesehatan.
Selain Toha Wildan, dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi juga mengukuhkan sejumlah pejabat tinggi pratama setingkat pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemkab Sukabumi.
Baca Juga: Fenomena Upah Murah di Indonesia, 14 Juta Pekerja Harus Terima Kenyataan Dompet Makin Tipis
Bupati Asep Japar mengatakan, perubahan nomenklatur SOTK merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas kelembagaan perangkat daerah agar lebih adaptif dalam menjawab tantangan pembangunan.
“Pengukuhan perubahan nomenklatur, penyesuaian struktur organisasi, dan tata kerja ini merupakan tindak lanjut atas perkembangan kebijakan pemerintah pusat, terutama penyesuaian terhadap regulasi terbaru serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis,” ujarnya.
Ia berharap, melalui perubahan tersebut, fungsi, tugas, dan peran setiap perangkat daerah semakin selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta didukung struktur organisasi yang tepat dan proporsional sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja berbasis hasil.
“Dengan struktur yang lebih kuat dan selaras, perangkat daerah diharapkan dapat bekerja lebih efektif, responsif, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik serta melaksanakan pembangunan,” pungkasnya.
Editor : Syamsul Hidayat