SUKABUMIUPDATE.com — Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat koordinasi untuk mempersiapkan proses verifikasi dan validasi (verval) data masyarakat terdampak bencana di Kecamatan Simpenan. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Simpenan, Senin (12/1/2026).
Rapat ini dihadiri Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi, Kepala DPMD Kabupaten Sukabumi Ahmad Samsul Bahri, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, Camat Simpenan, unsur Forkopimcam, serta perwakilan dari empat desa terdampak, yakni Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, dan Loji. Sementara itu, tiga desa lainnya, yaitu Desa Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur, tidak dapat menghadiri pertemuan karena masih terisolir.
Tercatat, terdapat tujuh desa di Kecamatan Simpenan yang terdampak bencana banjir bandang, meliputi Desa Cibuntu, Sangrawayang, Cidadap, Loji, Mekarasih, Kertajaya, dan Cihaur.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah terlibat langsung dalam penanganan bencana di Kabupaten Sukabumi sejak 2024. Menurutnya, langkah yang saat ini dilakukan merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar penanganan dilakukan secara cepat dan strategis.
“Arahan gubernur jelas, penanganan harus dilakukan cepat dan tepat, terutama bagi masyarakat yang rumahnya sudah tidak bisa ditempati,” ujarnya.
Baca Juga: Bawa Kapak dan Pisau, Pria Cikole Sukabumi Ditangkap Usai Aniaya Warga di TPU Ciandam
Ade menjelaskan, salah satu kebijakan Pemprov Jabar dalam penanganan bencana adalah tidak menempatkan korban di tenda pengungsian. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan bantuan biaya kontrak rumah sebesar Rp10 juta per kepala keluarga untuk jangka waktu satu tahun.
“Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah untuk memikirkan penanganan jangka menengah dan panjang, termasuk relokasi,” katanya.
Ia menyebutkan, bantuan biaya kontrak rumah tersebut telah disalurkan kepada 28 kepala keluarga di sejumlah desa di Kecamatan Simpenan. Bantuan diprioritaskan bagi warga yang rumahnya hanyut atau mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang, termasuk di Desa Cidadap dan Desa Loji yang terdampak bencana pada 15 Desember 2024 lalu.
Lebih lanjut, Ade menegaskan bahwa tim verifikasi dan validasi akan bekerja langsung di lapangan untuk memastikan kondisi fisik bangunan dan lingkungan. Proses tersebut harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Verifikasi ini bukan hanya administratif, tetapi hingga ke kondisi bangunan. Data ini menjadi dasar agar anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, pelaksanaan verval akan tetap mempertimbangkan faktor cuaca dan keselamatan tim di lapangan. Jika kondisi tidak memungkinkan, proses verifikasi akan ditunda hingga situasi dinilai aman. Pemprov Jawa Barat pun berkomitmen menuntaskan penanganan dampak bencana pada 2026, khususnya bagi kepala keluarga yang rumahnya tidak lagi layak huni.
“Di era sekarang, bukan lagi soal kewenangan, tetapi komunikasi dan kolaborasi. Insya Allah Pemprov Jabar berkomitmen merealisasikan kebutuhan masyarakat pascabencana,” paparnya.
Sementara itu, Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menyampaikan bahwa verifikasi dan validasi dilakukan untuk menindaklanjuti dampak banjir bandang yang hingga kini belum sepenuhnya tertangani, terutama bencana yang terjadi pada Desember 2024 dan Maret 2025.
Menurutnya, hingga saat ini kondisi cuaca ekstrem masih belum dapat dipastikan kapan akan berakhir. Oleh karena itu, ia meminta seluruh pihak untuk bersama-sama memanfaatkan kewenangan yang dimiliki demi kepentingan masyarakat terdampak.
Baca Juga: Dinilai Tak Berdampak, Dewan Bayu Tegas CSR Perusahaan di Sukabumi Harus Ditata Ulang
“Kami berharap kehadiran DPMD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi jawaban atas harapan masyarakat. Meski belum tentu seluruh kebutuhan dapat terpenuhi, setidaknya kita telah berikhtiar untuk membantu,” ujarnya.
Boyke menambahkan, pertemuan tersebut juga menjadi forum untuk menyepakati berbagai hal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menekankan pentingnya akurasi data dari tingkat desa dan kecamatan agar penanganan bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Saya mengharapkan dukungan dan bantuan dari bapak dan ibu semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas perhatian dan dukungannya, sehingga masyarakat terdampak dapat tertangani dengan baik,” tandasnya.
Editor : Syamsul Hidayat