SUKABUMIUPDATE.com – Sekolah swasta di Jawa Barat masih menunggu kejelasan resmi terkait kebijakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun anggaran 2026. Hingga kini, pihak sekolah mengaku belum menerima informasi resmi baik dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat maupun Kantor Cabang Dinas (KCD), termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kebijakan tersebut.
“Kami saat ini belum menerima informasi secara resmi atau langsung baik dari Dinas Pendidikan Provinsi maupun dari KCD, dan kami masih menunggu informasi resmi berikut juklak dan juknisnya. Apabila benar dialihkan ke dalam bantuan langsung kepada siswa, adapun info dari media sosial seperti itu,” ujar Budi Supriadi selaku Ketua MKKS Kota Sukabumi kepada sukabumiupdate.com pada Senin (2/2/2026).
Sekolah swasta di Jawa Barat diketahui banyak menampung siswa dari keluarga dengan latar belakang ekonomi lemah, bahkan miskin ekstrem, terutama di wilayah yang daya tampung sekolah negeri terbatas. Kondisi tersebut membuat keberadaan sekolah swasta dinilai sangat penting dalam menjaga akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
Baca Juga: Aksi Menolak PHK, Ratusan Karyawan PT Younghyun Star Cibadak Mogok Kerja
“Sekarang ini banyak sekolah-sekolah swasta juga menampung siswa-siswi dari orang tua yang latar belakang ekonominya lemah, bahkan miskin ekstrem, terutama dari tempat atau wilayah yang daya tampung sekolah negeri terbatas,” katanya.
Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah provinsi dinilai sangat dibutuhkan untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan. Sekolah swasta berharap dukungan tersebut tetap diberikan agar lembaga pendidikan swasta dapat terus bertahan dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.
“Oleh karena itu, bantuan dari pemerintah provinsi sangat dibutuhkan sebagai upaya mengurangi biaya sekolah. Kami sekolah swasta tetap berharap bantuan itu tetap ada, sebagai bentuk dukungan agar sekolah swasta tetap ada dan mampu memberikan layanan pendidikan berkualitas tapi terjangkau dan ramah bagi masyarakat kurang mampu yang ada di Jawa Barat,” lanjutnya.
Baca Juga: Temuan Kerangka Manusia Geger di Simpenan, Warga Menduga Keluarganya yang Hilang 3 Bulan Lalu
Pihak sekolah juga mengkhawatirkan dampak serius apabila bantuan tersebut benar-benar ditiadakan. Tanpa dukungan kepada lembaga, beban operasional sekolah dipastikan semakin berat dan berpotensi berdampak pada penyesuaian biaya pendidikan di tahun ajaran baru.
“Selain itu, kami sekolah swasta khawatir juga apabila bantuan itu betul-betul tidak ada. Karena dengan tidak adanya bantuan kepada lembaga, beban sekolah semakin besar yang akhirnya akan berimbas pada penyesuaian biaya pendidikan pada tahun ajaran baru,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut semakin besar karena sekolah swasta harus bersaing dengan sekolah negeri yang sepenuhnya gratis.
“Apalagi kami harus bersaing dengan sekolah negeri yang full gratis, kami tidak akan mampu untuk bersaingnya,” tambahnya.
Baca Juga: Isi Surat Wasiat Penjaga Sekolah yang Tewas Tergantung di Warungkiara Beredar, Sebut 2 Nama P3K
Terkait informasi di media sosial mengenai pengganti BPMU dalam bentuk beasiswa, pihak sekolah menilai skema tersebut memiliki keterbatasan karena hanya menyasar sebagian siswa, sementara kebutuhan operasional sekolah tetap harus dipenuhi.
“Sesuai info dari media sosial, pengganti BPMU dalam bentuk beasiswa. Beasiswa biasanya penerimanya terbatas, hanya diberikan kepada sebagian siswa atau tertentu yang sesuai dengan kriteria pemberi, sementara itu sekolah tetap harus membayar guru, staf, listrik, perawatan fasilitas, dan lain-lain secara penuh,” pungkasnya.
Sekolah swasta pun berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera memberikan kejelasan kebijakan dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan terhadap keberlangsungan pendidikan swasta di daerah.
Editor : Asep Awaludin