SUKABUMIUPDATE.com – Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi terus melakukan langkah-langkah strategis dalam penanganan warga terdampak bencana pergerakan tanah di Kampung Cijambe, Desa Bantargadung, Kecamatan Bantargadung.
Selain menyalurkan bantuan logistik darurat, pemerintah juga tengah menyiapkan pendataan ulang warga terdampak untuk memastikan mereka dapat memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro mengatakan, pihaknya akan melakukan pembaruan data melalui sistem Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan ini dilakukan untuk menyesuaikan kondisi terbaru masyarakat pascabencana.
“Kedepan akan dilakukan pendataan terkait perubahan data pada DTSEN agar masyarakat terdampak dapat memperoleh bantuan sosial dari Kementerian Sosial apabila desilnya masuk atau berubah menjadi desil 1 sampai 5,” kata Bambang.
Baca Juga: Masuk Pertengahan Ramadan, Harga Daging Sapi hingga Cabai Turun di Palabuhanratu
Ia menjelaskan, perubahan kondisi ekonomi akibat bencana sangat mungkin memengaruhi status sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan data menjadi penting agar bantuan sosial dapat tepat sasaran.
Menurut Bambang, Dinas Sosial juga telah menyalurkan berbagai bantuan kepada warga sejak awal terjadinya bencana pergerakan tanah di wilayah tersebut. Bantuan yang diberikan meliputi makanan siap saji, makanan instan, alas tidur, pakaian, family kit, seragam sekolah, hingga perlengkapan bagi anak-anak.
“Bantuan ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Selain itu, untuk memperkuat koordinasi penanganan bencana, pemerintah daerah telah mendirikan posko penanganan di Puskesmas Bantargadung.
Baca Juga: Rentetan Kasus Kekerasan Anak di Sukabumi Disorot Forbumi, Desak Perbaikan Sistem Perlindungan
Posko tersebut menjadi pusat koordinasi bagi berbagai instansi yang terlibat dalam penanganan bencana sekaligus tempat pemantauan kondisi masyarakat setiap hari.
Bambang menegaskan, Dinas Sosial akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan bencana berjalan optimal hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
“Pemantauan harian dilakukan di posko tersebut agar perkembangan kondisi masyarakat terdampak bisa terus dipantau,” jelasnya.
Dengan berbagai langkah yang dilakukan, pemerintah daerah berharap kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi sekaligus memastikan mereka tetap mendapatkan perlindungan sosial dari pemerintah.(adv)
Editor : Asep Awaludin