SUKABUMIUPDATE.com - Polemik penggunaan Lapang Merdeka sebagai lokasi Salat Idulfitri bagi jemaah Muhammadiyah di Kota Sukabumi memicu beragam respons publik. Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki akhirnya angkat bicara, memberikan penjelasan terkait keputusan tersebut, termasuk soal janji yang sempat disampaikan saat masa kampanye.
Ayep mengawali keterangannya dengan menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada masyarakat. Ia juga menegaskan kehadirannya dalam pelaksanaan Salat Id bersama jemaah Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Sukabumi sebagai bentuk penghormatan dan kebersamaan.
“Saya hadir langsung, mengucapkan selamat Idulfitri, dan ikut bersama masyarakat Muhammadiyah. Ini bentuk bahwa secara pribadi saya menjunjung tinggi toleransi,” kata Ayep.
Baca Juga: Ujaran Kebencian di Momen Lebaran Muhammadiyah Sukabumi, Warga FKDB Dipecat dan Dipolisikan
Menanggapi sorakan warga yang menyinggung janji kampanye, Ayep tidak menampik bahwa dirinya pernah menyampaikan komitmen tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pernyataan itu disampaikan dalam kapasitas pribadi sebelum menjabat sebagai kepala daerah.
“Waktu kampanye, saya berbicara sebagai pribadi. Tapi setelah dilantik, saya melekat dengan aturan sebagai kepala daerah. Keputusan tidak bisa lagi bersifat pribadi, harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.”ujarnya.
Menurutnya, kebijakan tidak mengizinkan penggunaan Lapang Merdeka didasarkan pada ketentuan yang merujuk pada keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Agama. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Sukabumi memilih mengikuti hasil sidang isbat terkait penetapan Hari Raya Idulfitri agar pelaksanaan berjalan serentak.
“Lapang Merdeka sebagai fasilitas publik penggunaannya harus mengikuti aturan. Untuk Salat Id, kita mengacu pada keputusan pemerintah pusat agar pelaksanaan bisa serentak.” lanjutnya.
Baca Juga: Khidmatnya Salat Id Jemaah Muhammadiyah di Surade Sukabumi
Ia juga menekankan bahwa keputusan tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk intoleransi terhadap kelompok tertentu. Ia memastikan pemerintah kota tetap berkomitmen menjaga kerukunan umat beragama.
“Tidak ada sedikit pun niat untuk bersikap intoleran. Justru saya ingin merangkul semua umat di Kota Sukabumi.” tuturnya.
Di sisi lain, Ayep mengakui bahwa dinamika perbedaan penetapan Hari Raya Idulfitri menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan fasilitas publik yang digunakan secara bersama.
Karena itu, polemik yang terjadi tahun ini akan dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Pemerintah Kota Sukabumi berencana menggelar forum dialog dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat Islam, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren. “Kita akan kumpulkan semua stakeholder, termasuk Muhammadiyah, MUI, dan unsur lainnya. Kita cari solusi bersama agar ke depan tidak lagi menjadi polemik.”
Ayep menambahkan, langkah tersebut penting guna merumuskan mekanisme yang lebih jelas dalam menyikapi perbedaan penetapan hari raya di tahun-tahun berikutnya, sehingga sejak awal sudah terbangun kesepahaman antar pihak. “Ini bukan yang terakhir, ke depan pasti akan terjadi lagi. Maka harus ada kesepahaman sejak awal,” katanya.
Dengan pendekatan dialog dan musyawarah, ia berharap Kota Sukabumi tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi sekaligus mampu mengelola perbedaan secara bijak.
Editor : Asep Awaludin