SUKABUMIUPDATE.com – Di tengah semarak perayaan Hari Jadi Kota Sukabumi ke-112, suara kegelisahan justru menggema dari jalanan. Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Warga Cibeureum Bersatu menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD dan Balai Kota Sukabumi, Rabu (1/4/2026), menuntut evaluasi serius terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum menyentuh harapan masyarakat.
Aksi berlangsung tertib, namun sarat pesan. Satu per satu warga menyuarakan keresahan mereka—bukan sekadar soal program, tetapi tentang kualitas asupan yang diterima anak-anak sekolah setiap harinya.
Di antara massa, Lilis (62), warga Ciandam, Kecamatan Cibeureum, berdiri menyampaikan kegundahannya. Dengan nada prihatin, ia mengungkapkan bahwa kualitas makanan dalam program MBG dinilai tidak konsisten, bahkan cenderung menurun.
Baca Juga: Jumat WFH untuk ASN, Wali Kota Sukabumi: Pimpinan Tetap Ngantor
“Masalah mbg kan, sembarangan. Kadang buahnya basi udah gak bagus lah gitu. Kurang layak lah,” ujarnya saat diwawancarai pada Rabu (1/4/2026) seraya menambahkan kualitas MBG terkadang baik, namun di waktu lain justru menurun. “Kesini-sininya bagus, ntar kesananya ngga bagus,” sambungnya.
Kekecewaan itu kian terasa saat ia menceritakan pengalaman cucunya yang duduk di bangku kelas 6 SD. Harapan akan makanan bergizi berubah menjadi kekecewaan yang berujung pemborosan.
“Dilihat buahnya kurang bagus, lauknya juga nggak begitu. Untungnya cucu saya makan dulu di rumah pas dapat mbg ga dimakan, dibuang aja, soalnya udah ga begitu bagus.”
Tak hanya soal kualitas, Lilis juga menyinggung isu yang berkembang di kalangan ibu-ibu terkait dugaan ketidaktransparanan dalam pengelolaan program. Kabar tersebut menambah keraguan publik terhadap implementasi MBG di lapangan.
Baca Juga: ASN Bakal WFH Setiap Jumat, Pemkab Sukabumi Siapkan Skema Pengawasan
“Ibu-ibu lain dengernya begitu (dikorupsi) dapur ambil keuntungan lebih banyak. Kan dari atasnya bagus ya cuman sampe bawah asal-asalan,” katanya.
Meski begitu, Lilis menegaskan kehadirannya dalam aksi bukan karena dorongan pihak tertentu, melainkan bentuk kepedulian pribadi sebagai warga. Ia berharap program yang sejatinya mulia ini dapat diperbaiki dan benar-benar memberikan manfaat optimal.
Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy’ari, menyebut kritik yang muncul sebagai momentum refleksi. Ia bahkan mengibaratkannya sebagai “kado” di hari jadi kota.
“Saya pikir ini adalah kado stimulus, setiap kritik, setiap protes ini menjadi energi makanya saya anggap kado,” ujarnya.
Baca Juga: Jembatan Rusak di Cibadak Ditopang Bambu, Disperkim Sukabumi Siapkan Perbaikan
Rojab tidak menampik bahwa sejumlah keluhan warga merupakan cerminan kondisi nyata di lapangan. Ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga harus berdampak pada penguatan ekonomi lokal.
“Yang disampaikan teman-teman Ormas CBD sebenarnya fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Pertama bahwa mbg ini yang memang tercantum, benar-benar untuk meningkatkan gizi anak. Yang kedua MBG ini harus bisa menumbuhkan perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.
Ia juga menyoroti aspirasi pelaku usaha lokal yang merasa belum dilibatkan secara maksimal dalam program tersebut. Ke depan, ia memastikan ruang komunikasi akan dibuka lebih luas untuk menampung berbagai masukan.
Namun terkait dugaan makanan tidak layak, Rojab menegaskan bahwa semua harus dibuktikan secara objektif melalui mekanisme resmi.
Baca Juga: Ambil Kelapa Bayar 20 Ribu, Dugaan Penganiayaan di Tegalbuleud Tempuh Restorative Justice
“Ini memang harus dibuktikan, kita nanti ke komisi terkait ya nanti komisi III, karena banyak persoalan di lapangan, jadi teknis kaitan dugaan seperti itu harus ada bukti hasil pemeriksaan, bukan katanya-katanya,” ujarnya.
Sementara itu, mengenai isu yang lebih sensitif, dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD dalam pengelolaan dapur MBG, Rojab bersikap tegas. Ia memastikan, jika terbukti, hal tersebut merupakan pelanggaran serius yang tidak bisa ditoleransi.
“Iya saya sepakat kita harus digiring itu ke badan kehormatan kalau memang terbukti secara administratif anggota dewan itu tercantum dalam pengelolaan sppg, iya (siapapun) karena tidak boleh dewan punya seperti kaya gitu,” tegasnya.
Ia menambahkan, setiap pelanggaran yang terbukti akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku di Badan Kehormatan DPRD, dengan sanksi yang bervariasi, mulai dari teguran hingga pemberhentian.
Di balik perayaan hari jadi kota, aksi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur dari niat, tetapi dari konsistensi pelaksanaan dan dampaknya bagi masyarakat.
Editor : Asep Awaludin